VBL:”Generasi Muda Kita Sudah Tidak Memahami Dengan Baik Ideologi Pancasila”

  • Bagikan

KUPANG, FLOBAMORA-SPOT.COM – “Kita berbahagia karena pada hari ini kita sama-sama mengikuti sebuah acara yang sangat fundamental. Seperti yang kita ketahui bersama bahwa pada saat ini kondisi generasi muda kita tidak memahami dengan baik apa itu Ideologi Pancasila. Oleh karena itu, saya berterima kasih kepada Kepala Badan Pembinaan Ideologi Pancasila Republik Indonesia. Beserta seluruh jajarannya yang telah bekerja keras sehingga nilai-nilai Pancasila dapat tumbuh dan berkembang dengan baik di Indonesia. Khususnya bagi kaum milenial atau yang biasa kita sebut Milenial Jaman Now”.

 

Demikian dikatakan Gubernur NTT, Viktor Bungtilu Laiskodat (VBL) dalam acara Pengukuhan Purnapaskibraka Duta Pancasila, Panandatanganan Nota Kesepahaman. Dan Deklarasi Jejaring Panca Mandala bersama Kepala Badan Pembinaan Ideologi Pancasila Republik Indonesia, di Aula Utama Gedung El Tari, Kamis (9/12).

 

Lebih lanjut Gubernur Viktor mengatakan, pemerintahan Jokowi saat ini ia melihat nilai-nilai Pancasila berkembang dengan baik.

 

“Dan saya tidak sepakat untuk pelatihan P4 karena itu doktrin sifatnya. Saya sungguh ingin agar masyarakat ataupun seluruh warga bangsa Indonesia lebih memahami apa itu nilai-nilai Pancasila. Bicara tentang identitas kelokalan yang menjadi identitas nasional. Saya dulu selalu menolak untuk mengatakan dengan memakai pakaian nasional batik, saya pikir itu salah karena pakaian nasional saya itu tenunan. Banyak orang yang belum mengerti bahwa persatuan Indonesia itu lahir dari berbagai keragaman baik suku, budaya, agama, adat dan politik. Oleh karena itu, statement Bung Karno berkaitan dengan Proklamasi, hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dilakukan dengan seksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya itu bukan berarti pemindahan kekuasaan dari penjajah kepada republik saja tetapi juga dengan struktur pemerintahan sampai kepada tingkat daerah. Dan sebuah sumbangan besar nilai-nilai budaya yang digabungkan menjadi kesatuan nasional menjadi bagian yang tidak bisa dipisahkan dari identitas nasional bangsa Indonesia”, ujarnya.

 

Viktor juga menekankan tentang ekonomi kerakyatan. Ekonomi kerakyatan itu bukan ekonomi yang dikerjakan oleh rakyat tetapi ekonomi rakyat adalah ekonomi dimana ia dimiliki oleh rakyat.

 

“Unsur negara itu ada tiga yaitu wilayah, pemerintah dan rakyat. Ketiga unsur ini sangat penting untuk peningkatan ekonomi kerakyatan. Pemerintah itu bukan hanya gubernur, tapi ada bupati, camat dan kepala desa. Apa yang menjadi kelebihan dari suatu wilayah itu dilihat betul. Jika rakyatnya tidak bisa memberdayakan potensi yang ada maka pemerintah intervensi agar ekonominya bisa berjalan. Jika ekonominya berjalan dengan baik maka dengan sendirinya ekonomi negara akan berjalan dengan baik. Kita harus berterimakasih kepada bapak Presiden Joko Widodo, karena dibawah pemerintahannya beliau sudah banyak membangun bendungan besar di Nusa Tenggara Timur ini. Untuk menyelamatkan Nusa Tenggara Timur, tidak ada pilihan lain, kita harus mulai untuk berjuang dengan keringat dan tangan kita sendiri. Itu yang dikatakan gerakan ekonomi gotong royong, gerakan ekonomi pancasila, gerakan ekonomi rakyat. Kolaborasi dari pusat sampai dengan pemerintah yang paling rendah. Kerjakan dengan hati yang terpanggil untuk sungguh-sungguh melayani”, jelasnya.

 

Kepala Badan Pembinaan Ideologi Pancasila Republik Indonesia, Prof. Drs. KH. Yudian Wahyudi, MA, Ph.D, mengucapkan terimakasih kepada gubernur selaku pimpinan daerah provinsi Nusa Tenggara Timur dan seluruh unsur terkait atas kerjasamanya, sehingga pembentukan Jejaring Panca Mandala (JPM) di Nusa Tenggara Timur dapat terlaksana dengan baik. Dengan adanya Jejaring Panca Mandala ini diharapkan nilai-nilai Pancasila dapat merata dirasakan di Indonesia.

 

Ia menegaskan, Pancasila merupakan tujuan para pendiri bangsa yaitu negara yang merdeka, berdaulat adil dan makmur. Sehingga ditekankan peran Jejaring Panca Mandala dapat mampu bergotong-royong dengan BPIP untuk mewujudkan cita-cita bangsa.

 

Kepada Purnapaskibraka Duta Pancasila, dia mengharapkan bisa mengamalkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari mereka. Dan tentunya sesuai dengan budaya, adat atau local wisdom Provinsi NTT. Sehingga pembumian Pancasila dapat diterima di tengah-tengah masyarakat.

 

Deputi Bidang Hubungan Antar Lembaga, Sosialisasi, Komunikasi, dan Jaringan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila Republik Indonesia, Ir. Prakoso, M.M., melaporkan, pelaksanaan Pembinaan Ideologi Pancasila tidak bisa dilaksanakan oleh Badan Pembinaan Ideologi Pancasila Republik Indonesia sendiri.

 

Oleh karena itu, perlu dilibatkan seluruh komponen bangsa, baik dari unsur pemerintah, dunia pendidikan, dunia usaha, media massa. Dan masyarakat terutama di daerah provinsi, kabupaten dan kota di Nusa Tenggara Timur ini.

 

BPIP mendorong terbentuknya Jejaring Panca Mandala (JPM), yaitu kolaborasi dari pemerintah, dunia pendidikan, dunia usaha, media massa, dan organisasi masyarakat yang berasaskan gotong royong dan kesukarelaan dalam rangka pembinaan Ideologi Pancasila.

 

“Pemerintah mempunyai kekuatan politik dalam membuat kebijakan. Dunia pendidikan mempunyai kekuatan dalam ilmu pengetahuan. Dunia usaha memiliki kekuatan ekonomi. Media massa mempunyai kekuatan akses informasi, dan masyarakat memiliki kekuatan sosial”, kata dia.

 

Provinsi Nusa Tenggara Timur merupakan provinsi ke tujuh dalam pembentukan Jejaring Panca Mandala, hal ini dapat menginspirasi 27 provinsi yang lain serta 514 kabupaten/kota di Indonesia. Selama kurun waktu 2020-2021 ini, JPM telah terbentuk di 6 provinsi. Yaitu : Provinsi Banten, Provinsi DI Yogyakarta, Provinsi Jawa Tengah. Provinsi Sumatera Selatan, Provinsi Nangro dan Provinsi Bengkulu. Serta satu kabupaten yaitu Kabupaten Aceh Barat, dan akan terus dibentuk sampai dengan 34 provinsi.

 

Turut hadir dalam acara tersebut Direktur Hubungan Antar Lembaga dan Kerjasama, Elfrida Herawati Siregar. Direktur Pengendalian, Mukhammad Fahrurozi, S.Sos, M.Si. Tokoh Masyarakat Timor, Prof. Mintje Ratoe Oedjoe, Rektor Universitas Katolik Widya Mandira (Unwira) Kupang, Pater Dr. Philipus Tule, SVD. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi NTT, Ir. Yohanes Oktavianus, MM, dan juga segenap Pimpinan Tinggi Pratama Provinsi Nusa Tenggara Timur.

Penulis: Biro AP NTT/ELLENAEditor: Sintus
  • Bagikan