Perayaan yang semula direncanakan berlangsung di depan Gua Maria Fatima, pelataran gereja paroki, terpaksa dipindahkan ke dalam gedung gereja akibat hujan yang mengguyur kawasan Perumahan BTN Kolhua.

Perubahan lokasi tersebut tidak mengurangi antusiasme umat. Lebih dari 500 umat dari puluhan Kelompok Umat Basis (KUB), baik di pusat paroki maupun Stasi Bello dan Noelbaki, mengikuti perayaan Ekaristi yang berlangsung khidmat.

Misa dipimpin Pastor Paroki Santo Fransiskus dari Asisi Kolhua, RD Longginus Bone, yang akrab disapa Romo Dus Bone, sebagai selebran utama. Ia didampingi dua pastor rekan, RD Toni Kobesi dan RD Yoskim Konis.

Perayaan semakin khusyuk dengan iringan koor Paroki Santo Fransiskus dari Asisi Kolhua, yang didukung Rio Bura sebagai organis dan Paustola sebagai dirigen.

Dalam homilinya, RD Toni Kobesi mengajak umat merefleksikan kehidupan iman di tengah kecenderungan manusia mengejar popularitas, penghormatan, dan pengakuan dari sesama.

Menurut dia, kehidupan manusia kerap diwarnai persaingan untuk menjadi yang terdepan, paling terkenal, dan dianggap lebih hebat daripada orang lain. Bahkan, dalam situasi tertentu, orang tidak lagi berani menyuarakan kebenaran karena takut kehilangan kedudukan atau pengakuan.

Padahal, kata RD Toni, tujuan utama kehidupan orang beriman bukanlah mengejar penghormatan manusia, melainkan memperjuangkan kehidupan kekal bersama Tuhan.

“Kita beriman dengan perjuangan supaya kelak mempunyai tempat dalam kehidupan yang abadi. Lantas, mengapa kita mesti berlomba untuk segala sesuatu yang sifatnya sementara?” ujarnya.

Mengacu pada pesan Injil tentang kerendahan hati, RD Toni mengingatkan bahwa orang yang meninggikan diri akan direndahkan, sedangkan mereka yang merendahkan diri akan ditinggikan.

Pesan tersebut menjadi bahan refleksi bagi umat agar tidak menjadikan kehidupan beriman sebagai ruang untuk mencari pujian dan pengakuan, tetapi sebagai kesempatan untuk bertumbuh dalam kerendahan hati, kejujuran, dan keberanian menyuarakan kebenaran.

Doa Harus Berlanjut. 

Bagi umat, penutupan Bulan Rosario bukan berarti berakhirnya kebiasaan berdoa yang selama Oktober dijalankan bersama di lingkungan dan KUB.

Goris Takene, salah seorang umat Stasi Santo Agustinus Bello Paroki Santo Fransiskus dari Asisi Kolhua, mengatakan, momentum penutupan Bulan Rosario justru menjadi kesempatan memperbarui komitmen pribadi untuk semakin dekat dengan Tuhan.

“Bagi saya, penutupan Bulan Rosario bukan berarti mengakhiri kebiasaan berdoa. Sebaliknya, ini menjadi momentum untuk memperbarui komitmen iman agar doa Rosario tidak hanya dilakukan selama bulan Oktober, tetapi menjadi bagian dari kehidupan sehari-hari,” kata Goris.

Ia mengatakan, keteladanan Bunda Maria perlu diwujudkan dalam kehidupan nyata, terutama melalui kesetiaan dalam berdoa, kerendahan hati, kasih kepada sesama, serta kepedulian terhadap lingkungan sekitar.

Dengan demikian, semangat Bulan Rosario tidak berhenti pada rangkaian doa selama Oktober, tetapi terus hidup dalam keluarga, lingkungan, KUB, dan kehidupan bermasyarakat.

Perayaan penutupan Bulan Rosario pun menjadi pengingat bahwa kekuatan iman tidak hanya diukur dari seberapa sering umat berdoa, tetapi juga dari sejauh mana doa tersebut diwujudkan dalam sikap dan tindakan sehari-hari. (Sts).

The post Umat Katolik Kolhua, Hadiri Misa Penutupan Bulan Rosario, Meski Hujan appeared first on Flobamora-Spot.com.

Kegiatan kerja bakti berlangsung Jumat (30/10/2026) di eks lapangan sepak bola, tanah milik keluarga Lopo, RT 006/RW 003, Kelurahan Bello.

Kerja bakti dipimpin langsung Ketua Panitia Festival Budaya Kelurahan Bello, Valens Fina, bersama sekretaris dan bendahara panitia. Warga dari lingkungan RW 003 dan RW 004 tampak antusias mengambil bagian dalam kegiatan tersebut.

Warga bahu-membahu membersihkan rumput liar, mengumpulkan sampah plastik, serta menata lingkungan sekitar lapangan agar layak digunakan sebagai lokasi penyelenggaraan festival.

“Persiapan lokasi ini membutuhkan dukungan semua pihak. Karena itu, kami mengajak warga untuk terlibat langsung melalui kegiatan gotong royong agar arena festival dapat dipersiapkan dengan baik,” kata Ketua Panitia Festival Budaya Kelurahan Bello, Valens Fina, di sela-sela persiapan lokasi.

Menurut dia, keterlibatan masyarakat menjadi salah satu bagian penting dalam menyukseskan kegiatan budaya tersebut.
Panitia tidak ingin persiapan festival hanya menjadi tanggung jawab pengurus, tetapi juga melibatkan warga sebagai bagian dari masyarakat Bello.

“Festival ini merupakan kegiatan bersama. Kami berharap semangat kebersamaan dan partisipasi warga tetap terjaga, mulai dari persiapan hingga pelaksanaan kegiatan nanti,” ujarnya.

Terkait jadwal pelaksanaan, Valens menjelaskan, semula festival direncanakan berlangsung pada 6–9 November 2026. Namun, jadwal tersebut kemungkinan bergeser menjadi 16–18 November 2026.

“Memang rencana awal pelaksanaan pada 6 sampai 9 November. Namun, ada kemungkinan jadwal digeser ke 16 sampai 18 November karena mempertimbangkan kemungkinan kehadiran langsung Wali Kota Kupang dan perwakilan Kementerian Pariwisata Republik Indonesia,” katanya.

Meski demikian, Valens menegaskan, perubahan jadwal tersebut masih berupa rencana. Panitia masih melakukan koordinasi dan menunggu kepastian lebih lanjut.

Melalui kegiatan ini, panitia berharap Festival Budaya Kelurahan Bello tidak sekadar menjadi ajang pertunjukan seni dan budaya, tetapi juga menjadi ruang mempererat persaudaraan, memperkuat semangat gotong royong, serta memperkenalkan kekayaan budaya masyarakat setempat. (goe).

The post Ketua Panitia Warga Bello, Siapkan Lokasi Festival Budaya appeared first on Flobamora-Spot.com.

Seluruh pihak sepakat mengakui 82 hektare tanah milik OSIN telah bersertifikat dan jelas status hukumnya, sedangkan sekitar 10 hektare lainnya masih dalam proses hukum dan menunggu penyelesaian.

Di atas lahan yang masih diperdebatkan itu, ditemukan adanya aktivitas produksi yang dilakukan oleh perusahaan yang sebenarnya hanya memegang izin eksplorasi.

Izin tersebut hanya membolehkan kegiatan kajian, bukan penggalian maupun produksi. Karena itu, ESDM NTT memerintahkan agar aktivitas produksi segera dihentikan sementara.

“Kami tegas: hentikan dulu aktivitas produksinya, reklamasi kembali, sambil urus proses izin produksi,” ujar Viktor Manek.

Perusahaan wajib mengembalikan kondisi lahan melalui reklamasi sesuai ketentuan, karena izin eksplorasi tidak seharusnya mengubah kondisi fisik lahan.

Selain itu, kebijakan ini berlaku umum di seluruh NTT — sejak 1 September 2026, ESDM telah mengeluarkan ketentuan bahwa perusahaan dengan izin eksplorasi dilarang melakukan produksi dan harus mengurus izin yang sesuai jika ingin beroperasi.

Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan juga akan mengeluarkan surat resmi penghentian kegiatan.
Staf CV. Empat Putra Malaka memberikan tanggapan emosional dan langsung meninggalkan awak media tanpa memberikan penjelasan resmi.

Tinus Nofu, Penanggungjawab PT Osin di Kupang mengatakan, lubang menganga sangat dalam terlihat di lokasi.
“Cukup dalam Kaka. Di dalam tu bisa putar oto trek na. Sekitar 100 meter dalamnya Kaka”, ujar Tinus.

Hadir dalam pertemuan tersebut Kadis ESDM Provinsi NTT bersama staf, pihak keluarga Tosi, Keluarga Minifini, menejer PT Osin dan staf, Pihak CV. Empat Putra Malaka, pihak kecamatan Kupang dan Kades Nitneo. (STS).

The post Pelanggaran Izin Eksplorasi, ESDM NTT Minta CV Empat Putra Malaka Hentikan Produksi dan Reklamasi appeared first on Flobamora-Spot.com.

Dalam sambutannya mengatakan, realita sosial, telah menyadarkan seluruh elemen Bangsa ini akan pentingnya sebuah gerakan moral, untuk mereposisi kembali penguatan karakter generasi muda bangsa karena merekalah sejatinya yang adalah masa depan, generasi penerus, pelurus cita cita Bangsa.
Dia menegaskan, Pramuka harus hadir sebagai benteng pelindung generasi muda untuk memperkuat jati diri bangsa, memperkuat jati diri generasi muda saat ini.

“Fundamental Gerakan pramuka sebagai landasan penguatan moral telah melahirkan sebuah keputusan strategis pemerintah melalui PERMENDIKBUD Nomor 13 tahun 2025 mengembalikan kewajiban ganda sekolah wajib menyelenggarakan kegiatan pramuka dan siswa wajib mengikutinya untuk penguatan karakter”, ujar Aurum Titu Eki.

Ketua Kwartir Cabang Gerakan Pramuka Kabupaten Kupang itu meminta para Kepala Sekolah Tingkat Dasar dan Tingkat Menengah karena jabatanya sebagai Majelis Pembimbing Gugus Depan dan para Pembina serta para MABIGUS dan para Pembina yang hari ini telah dilantik, untuk hidupkan Gugus Depan dibawah bimbingan mereka semua.

“Rencanakan, evaluasi pelaksanaan kegiatan pembinan pramuka dan kepramukaan dengan metode dan prinsip dasar kepramukaan. Juga mengedepankan 3 hal utama dalam membina yaitu menarik,menantang dan menyenangkan di alam terbuka”, harap dia.

Aurum Titu Eki juga mengapresiasi para Kepala Sekolah dan para Pembina yang dengan kesadaran penuh dan bertanggung jawab ikut serta melaksanakan kegiatan Jambore Cabang VI tersebut walaupun ditengah-tengah keterbatasan anggaran di sekolah.

Jambore berlangsung 28 – 31 Oktober 2026, diikuti 52 Gudep/Sekolah dengan jumlah peserta 1.556 orang.

Turut hadir dalam pembukaan tersebut, Camat Kupang Tengah, Kapolsek Kupang Tengah, dan para Kepala Sekolah yang sekolahnya terlibat dalam jambore tersebut.

Pembukaan Jambore juga dirangkai dengan Pelantikan 150 Gudep Baru (Mabigus) oleh Aurum Titu Eki, yang juga adalah Ketua Kwartir Cabang Kabupaten Kupang. (Tery).

The post Aurum Titu Eki: Pramuka, Jadi Benteng Pertahanan Moral Bangsa appeared first on Flobamora-Spot.com.

Dalam sambutannya, Aurum menyampaikan, pengukuhan tersebut bukan sekadar seremoni, tetapi merupakan peneguhan komitmen dan tanggung jawab bersama untuk memastikan anak-anak di Kabupaten Kupang memperoleh layanan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) yang berkualitas, inklusif, dan sesuai dengan kebutuhan tumbuh kembang mereka.

Ia menjelaskan bahwa pendidikan anak usia dini menjadi fondasi penting dalam membentuk karakter, mengembangkan kecerdasan, serta mempersiapkan anak memasuki jenjang pendidikan dasar. Karena itu, setiap anak perlu memperoleh kesempatan yang sama untuk mendapatkan pendidikan sejak dini.

Menurutnya, Bunda PAUD Kecamatan memiliki peran penting dalam menggerakkan kepedulian masyarakat terhadap pendidikan anak.

Ia mengatakan, Bunda PAUD bukan hanya menjadi bunda bagi anak-anaknya sendiri, tetapi juga menjadi bunda bagi seluruh anak di wilayah kecamatannya.

Peran tersebut menuntut kepedulian terhadap kebutuhan, tumbuh kembang, dan kesempatan setiap anak untuk memperoleh pendidikan yang layak.

“Bunda PAUD tidak hanya menjadi penggerak, tetapi juga motivator, fasilitator, dan advokat yang mampu menumbuhkan kepedulian keluarga dan masyarakat terhadap pentingnya pendidikan anak usia dini,” ungkapnya.

Ia menambahkan, peran tersebut perlu diwujudkan melalui kerja sama dengan orang tua, tenaga pendidik, pemerintah kecamatan, pemerintah desa dan kelurahan, serta organisasi mitra, terutama dalam mengenali kebutuhan dan mengatasi kendala layanan PAUD di wilayah masing-masing.

Aurum juga menekankan pentingnya dukungan terhadap program Wajib Belajar 1 (Satu) Tahun Prasekolah. Program ini perlu diiringi dengan peningkatan pemahaman orang tua mengenai pentingnya pendidikan prasekolah, sehingga semakin banyak anak memperoleh kesempatan mengikuti pendidikan sebelum memasuki sekolah dasar. Peningkatan Angka Partisipasi Kasar (APK) PAUD juga perlu menjadi perhatian bersama.

Selain memperluas akses, peningkatan kualitas layanan PAUD harus dilakukan secara menyeluruh. Anak tidak hanya membutuhkan pendidikan, tetapi juga pemenuhan kebutuhan kesehatan, gizi, pengasuhan, dan perlindungan. Oleh sebab itu, penguatan layanan PAUD Holistik Integratif (PAUD HI) perlu didorong melalui keterlibatan satuan pendidikan, keluarga, pemerintah, dan berbagai pihak terkait.

Ia menegaskan, upaya tersebut tidak dapat dilakukan oleh satu pihak saja. Sinergi antara Bunda PAUD Kabupaten, Bunda PAUD Kecamatan, para camat, kepala desa dan lurah, tenaga pendidik, serta organisasi mitra diperlukan agar program yang dijalankan sesuai dengan kebutuhan anak dan keluarga.

Kepada para Bunda PAUD Kecamatan yang telah dikukuhkan, Aurum berpesan agar amanah tersebut dijalankan dengan penuh tanggung jawab dan kepedulian. Ia berharap para Bunda PAUD dapat hadir di tengah masyarakat, membangun komunikasi yang baik, dan mendorong keterlibatan berbagai pihak dalam mendukung pendidikan anak usia dini.
“Yang terpenting, kepentingan terbaik anak harus selalu menjadi dasar dalam setiap upaya yang kita lakukan. Mari kita jadikan pengukuhan ini sebagai awal dari kerja nyata dan berkelanjutan untuk meningkatkan kualitas pendidikan anak usia dini di Kabupaten Kupang,” tegasnya.

Turut hadir dalam kegiatan tersebut Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Guntur Taopan, Ketua Pokja Bunda PAUD, Maria Baba Nong, Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Oktovianus Bire; Kepala Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga, Marthen Rahakbauw; serta para camat se-Kabupaten Kupang. (Dk).

The post Aurum Titu Eki Ingatkan Bunda PAUD Kecamatan Terkait Hal Ini, Simak ! appeared first on Flobamora-Spot.com.

Sementara itu, lahan seluas sekitar 10 hektare masih menunggu penyelesaian proses hukum terkait kepemilikannya.

Dalam rapat tersebut terungkap adanya aktivitas produksi di atas lahan tersebut yang dilakukan oleh perusahaan yang hanya memegang izin eksplorasi.

“Izin eksplorasi sejatinya hanya membolehkan kegiatan kajian dan tidak boleh mengubah kondisi lahan, namun kenyataannya telah terjadi penggalian dan produksi”, jelas Viktor usai pertemuan dengan berbagai unsur, Kamis (29/10/26).

Atas dasar itu, disepakati bahwa sambil menunggu proses hukum selesai, aktivitas produksi di lahan 10 hektare itu dihentikan sementara.
“Perusahaan diminta melakukan reklamasi dan mengembalikan kondisi lahan semampu mungkin, sembari mengurus izin produksi yang sesuai. Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan juga akan mengeluarkan surat resmi terkait penghentian kegiatan tersebut”, kata Mantan Kadis PMD provinsi NTT itu.

Viktor Manek menegaskan, ketentuan ini berlaku secara menyeluruh. “Sejak 1 September 2026, kami sudah keluarkan surat: siapa pun yang memegang izin eksplorasi tetapi melakukan aktivitas produksi, harus mengurus izin produksi terlebih dahulu sebelum boleh beroperasi,” tegasnya.
Staf CV Empat Putra Malaka bungkam.
Sementara itu, pihak CV. Empat Putra Malaka yang hendak dikonfirmasi terkait eksploitasi lokasi tersebut menunjukkan sikap tidak bersahabat.

“Kaka dong kenapa tidak tulis juga perusahaan lain yang belum punya izin. Ada banyak itu”, ujarnya sambil berlalu.

Tinus Nofu, Penanggungjawab PT Osin di Kupang mengatakan, lubang menganga sangat dalam terlihat di lokasi.

“Cukup dalam Kaka. Di dalam tu bisa putar oto na. Sekitar 100 dalamnya Kaka”, ujar Tinus.

Hadir dalam pertemuan tersebut Kadis ESDM Provinsi NTT bersama staf, pihak keluarga Tosi, Keluarga Minifini, menejer PT Osin dan staf, Pihak CV. Empat Putra Malaka, pihak kecamatan Kupang dan Kades Nitneo. (STS).

The post Kadis ESDM NTT: Aktivitas Produksi di Lahan Sengketa Dihentikan Sementara appeared first on Flobamora-Spot.com.

Menurut Lastry, perusahaan itu harus melakukan reklamasi atas lubang galian yang mencapai kedalaman sekitar 20 meter, karena perusahaan tersebut dinilai melakukan eksploitasi tanpa izin lingkungan yang sah.

Kasus ini terungkap setelah adanya pengaduan yang diterima dari pihak PT OSIN, dan mendapat perhatian langsung dari Gubernur NTT.

“Saya langsung turunkan Tim DLHK ke lokasi dan mendapati perusahaan tersebut baru memiliki izin eksplorasi, bukan eksploitasi. Eksplorasi hanya membolehkan kajian teknis, sedangkan untuk melakukan penggalian diperlukan persetujuan teknis dan izin lingkungan dari dinas terkait”, ujar Lastry Rabu (28/10/26).

Ia menyayangkan PT EPM yang tidak memiliki dokumen UKL-UPL maupun AMDAL, namun berani melakukan eksploitasi di atas lahan 10 ha milik PT OSIN.

“Di lapangan telah terbentuk lubang sedalam sekitar 20 meter, dan dikhawatirkan jika perusahaan pindah lokasi, tidak ada yang menutup kembali”, tegas dia.

“Kami takutnya begini, mereka gali-gali, terus pindah tempat dan menghilang. Sementara itu lubang, siapa yang tutup?” tegas Lastry.

DLHK sedang menyiapkan surat yang direncanakan dikirim dalam minggu ini, berisi penghentian aktivitas, denda administrasi sebesar 2,5% dari nilai investasi, serta kewajiban menyusun dokumen lingkungan dan melakukan reklamasi. (STS).

The post Tak Main-Main, Lubang Galian Hingga 20 Meter Tanpa Izin, DLHK Paksa PT EPM, Reklamasi appeared first on Flobamora-Spot.com.

Penegasan ini disampaikan Kepala Dinas (Kadis) DLHK Sulastry Rasyid kepada awak media di Kupang Rabu (28/10/26).

Menurut dia, kasus ini bermula setelah adanya pengaduan yang disampaikan PT Osmo Semen Indonesia (OSIN), dan mendapatkan perhatian langsung dari Gubernur NTT.

“Setelah mendapat telpon dari Bapa Gubernur NTT, saya menurunkan tim pengawas dan kepala bidang ke lokasi dan menemukan kondisi tersebut”, jelas Lastri.

Ia mengatakan, Perusahaan tersebut baru memiliki surat dari pusat untuk melakukan eksplorasi, bukan eksploitasi.

“Eksplorasi hanya membolehkan kajian teknis, sedangkan untuk melakukan eksploitasi diperlukan persetujuan teknis dari dinas terkait”, ujar dia.

Masih menurut istri Mantan wartawan Arif Rahman itu, fakta di lapangan menunjukkan telah terjadi penggalian dengan kedalaman mencapai sekitar 20 meter.

Lastry menyayangkan sikap perusahaan tersebut yang berani melakukan eksploitasi dengan menurunkan alat berat ke lokasi, meskipun belum memiliki dokumen UKL-UPL maupun AMDAL, serta belum memiliki izin usaha yang lengkap.

“Kami sedang proses suratnya, mungkin dalam minggu ini saya tanda tangan lalu dikirim,” ungkap Lastri.

Dalam surat tersebut akan tercantum tiga pernintaan yakni penghentian aktivitas, pengenaan denda administrasi, dan kewajiban menyusun dokumen lingkungan hidup. Denda administrasi diatur sebesar 2,5% dari nilai investasi untuk ketiadaan izin lingkungan, dan 2,5% dari nilai investasi untuk izin usaha.

Selain itu, perusahaan juga diwajibkan melakukan reklamasi untuk menutup kembali lubang galian yang sudah terbentuk.

Lastri menegaskan urusan lahan antara perusahaan dengan pihak lain merupakan ranah pertanahan, sedangkan fokus mereka adalah memastikan kepatuhan terhadap aturan lingkungan hidup. (STS).

The post Tegas ! Eksploitasi Tanpa Izin: DLHK Keluarkan Surat Penghentian Aktivitas PT EPM appeared first on Flobamora-Spot.com.

Aurum Titu Eki ketika itu membacakan sambutan Menteri Pemuda dan Olahraga.

Aurum mengatakan, 98 Tahun yang lalu para pemuda Indonesia mengikararkan janji yang menyatukan perbedaan, janji yang menguatkan perjuangan. Dan janji yang melahirkan tekad untuk berdiri sebagai satu Bangsa Indonesia.

Janji – janji tersebut kata dia, hari ini terus hidup bukan hanya dalam ingatan, tetapi juga dalam karakter setiap generasi penerus bangsa.
“Kita ingin membangun Indonesia yang maju bukan hanya dari gedung – gedungnya yang tinggi, teknologi yang canggih, atau kekayaan yang melimpah. Kemajuan sejati dimulai dari manusia, dari karakter, dari hati yang mencintai tanah air, dari jiwa yang tidak menyerah. Dan dari kepedulian pada sesama. Karena itu kita harus membentuk generasi masa depan yang patriotic, gigih, dan berempati”, ujar Aurum Titu Eki.

Aurum Titu Eki menjelaskan, patriotik berarti mencintau Indonesia bukan hanya dengan kata – kata tetapi dengan pengabdian dan tindakan nyata.

“Gigih berarti tidak menyerah menghadapi kesulitan, tidak runtuh ketika mengalami kegagalan, dan tidak berhenti berjuang sebelum memberikan yang terbaik bagi bangsa”, jelas dia.

“Sedangkan berempati berarti tidak hanya memikirkan keberhasilan dirinya sendiri tetapi juga merasakan kesulitan saudaranya, yang tidak berpaling ketika melihat rakyat membutuhkan pertolongan”, terang Aurum.

Dia menegaskan, patriotisme tanpa kepedulian akan kehilangan makna, kegigihan tanpa nurani akan kehilangan arah, dan kemajuan tanpa kemanusiaan bukanlah kemajuan yang sesungguhnya.

“Bermimpilah setinggi langit para pemuda Indonesia, bekerjalah sekeras mungkin, jadilah manusia yang kuat, tetapi jangan kehilangan kelembutan hati. Jadilah generasi yang berani memipin, tetapi juga bersedia melayani. Generasi yang mampu bediri tegak untuk bangsanya, sekaligus mengulurkan tangan kepada sesamanya. Jadikanlah setiap ilmu,s setiap karya, dan setiap pengorbanan sebagai bukti cinta kita kepada Indonesia”, urai Aurum Titu Eki.

Turut hadir dalam upacara tersebut, 2 orang Wakil Ketua DPRD Kabupaten Kupang, Kapolres Kupang, Danlanudal Kupang, Kasie Intel Kejaksaan Negeri Oelamasi. Hakim Pengadilan Negeri Kupang, Sekretaris Daerah Kabupaten Kupang beserta para Asisten Sekda. Dan Pimpinan OPD lingkup Pemerintah Kabupaten Kupang, beserta Ketua Dharma Wanita Persatuan Kabupaten Kupang dan anggotanya. (Tery).

The post Aurum: 98 Tahun Lalu Para Pemuda Mengikrarkan Janji…! appeared first on Flobamora-Spot.com.

Kegiatan berlangsung di GOR Komitmen di desa Oelnasi, Kecamatan Kupang Tengah Senin (26/10/26).

RD. Leonardy Manlea, Pr dari Keuskupan Agung Kupang menyambut baik dan mengapresiasi Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL).

“Kami tentu dari Keuskupan Agung Kupang sangat mengapresiasi Pemkab. Kupang atas kegiatan ini. Sangat membantu, karena pengurusan administrasi memakan waktu, tenaga, dan prosesnya cukup rumit. Dengan adanya PTSL, masyarakat tidak lagi kesulitan,” ucapnya.

Menurut dia, Program PTSL sangat memudahkan pengurusan dokumen pertanahan, termasuk tanah hibah dari umat Katolik yang berlokasi di Kota Bes seluas 1.381 meter persegi.

“Tanah ini adalah hibah dari masyarakat kita, umat Katolik, untuk Gereja Katolik. Mungkin ke depannya kita pikirkan untuk pembangunan, mungkin kapela atau usaha-usaha kecil-kecilan di situ,” ungkap RD. Nardy.

“Ada sebagian tanah (keuskupan) belum bersertifikat, sehingga diharapkan pada tahun depan dapat diajukan melalui program yang sama”, terang dia.

Ditambahkan pula, program ini juga sangat membantu dari segi biaya, karena pengurusan dilakukan secara gratis.

“Proses pengurusan tanah juga membutuhkan biaya yang lumayan, jadi dengan ini tentu nol rupiah. Terima kasih,” tambahnya.

Ke depan, diharapkan lebih banyak lagi aset tanah milik gereja dan masyarakat dapat terdaftar dan tersertifikasi, sehingga kepemilikannya menjadi lebih jelas dan terjamin secara hukum.

Sertifikasi memberikan kepastian hukum.

Bupati Kupang Yosef Lede menjelaskan, Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) bertujuan memberikan kepastian hukum hak-hak atas tanah, sekaligus mewujudkan kewajiban negara untuk melindunginya.

“Selain itu, program ini juga diharapkan dapat mengurangi potensi konflik yang terjadi di masyarakat”, terang Yos.

Menurut dia, ke depan, tidak akan ada lagi ketidakpastian terkait hak atas tanah. Semua orang akan memiliki kepastian hukum yang jelas.
Ia menilai PTSL merupakan program yang sangat baik yang didorong oleh Presiden RI.

“Ini adalah program yang sangat baik dari Presiden, yang dilaksanakan oleh Kementerian Pertanahan dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), serta ditindaklanjuti oleh kantor ATR/BPN Kabupaten Kupang. Kolaborasi ini diharapkan memberikan dampak yang luar biasa bagi pengelolaan tanah di Kabupaten Kupang, sehingga seluruh masyarakat dapat memperoleh hak atas tanah yang terjamin”, jelas dia.

Ia mengatakan, salah satu fokus utama presiden adalah menindaklanjuti status Hak Guna Usaha (HGU) yang sudah tidak aktif lagi.

“Ini adalah perintah Presiden yang telah disampaikan berulang kali: HGU maupun Hak Guna Bangunan (HGB) yang tidak memberikan manfaat maupun kontribusi bagi pembangunan daerah, akan diambil kembali oleh negara sebagai tanah terlantar, untuk selanjutnya diatur dan dimanfaatkan sebaik-baiknya. Kami memastikan, HGU dan HGB di Kabupaten Kupang yang tidak memberikan manfaat dan tidak mendukung pembangunan akan ditindaklanjuti”, urai Lede.

“Kami telah mengidentifikasi dan mengumpulkan datanya, dan akan menyampaikannya kepada pemerintah pusat melalui kementerian, agar tanah-tanah tersebut dapat dimanfaatkan untuk pembangunan daerah. Contohnya meliputi HGU Sasando dan HGU lainnya. Semua ini akan kami kerjakan secara transparan dan teratur”, tambah dia.

“Kami menyampaikan apresiasi yang setinggi-tingginya atas kerja keras dalam menindaklanjuti arahan Bapak Presiden maupun Bapak Menteri. Kerja-kerja ini kini mulai membuahkan hasil, terlihat dari antusiasme masyarakat yang hadir untuk menerima sertifikat hak atas tanah yang dijamin oleh negara”, ucap Yos

Terkait kuota 3000 sertifikat yang diberikan BPN kepada masyarakat kabupaten tahun 2027, Yos menegaskan, kuota itu bisa ditambah asal masyarakat benar-benar memenuhi persyaratan yang diminta.

“Meskipun kuota untuk tahun depan dianggarkan sebesar 3.000, kami akan terus berupaya mengakomodir harapan masyarakat melalui data yang terkumpul. Pendataan akan dilakukan secara menyeluruh melalui koordinasi dengan Camat dan perangkat daerah terkait. Selain itu, kasus-kasus sengketa tanah lainnya juga akan terus kami upayakan penyelesaiannya”, pungkas dia..

Baru 27 persen lahan tersertifikasi.

Kepala Kantor BPN Kabupaten Kupang, I Made Supriadi, menyampaikan, Kabupaten Kupang memiliki kawasan hutan seluas sekitar 218.336 hektar dan Areal Penggunaan Lain (APL) sekitar 283.378 hektar. Namun, dari total luasan APL tersebut, baru 779 hektar yang terdaftar, atau secara persentase hanya sekitar 27% yang bersertifikat, sehingga masih ada sisa 72% yang belum tersertifikasi.

“Betapa luasnya Kabupaten Kupang ini. Dari 27% tersebut, sampai saat ini jumlah sertifikat yang diterbitkan kurang lebih 148.712, masih jauh dari yang diharapkan,” ujar Made Supriadi.

Made menjelaskan, berdasarkan data kemudahan berbisnis, sertifikat tanah yang ada telah menjadi jaminan hak tanggungan yang mendorong perputaran ekonomi. Sejak 2020 hingga 2026, tercatat sekitar 742 miliar rupiah berputar berdasarkan jaminan sertifikat, dan itu baru dari 27% yang sudah tersertifikasi.

Pencapaian ini menunjukkan peningkatan yang sangat signifikan sejak diterapkannya program PTSL.

Sebelum periode PTSL, yaitu tahun 1960–2016, dalam kurun waktu 56 tahun hanya diterbitkan 76.557 sertifikat, atau rata-rata sekitar 1.367 sertifikat per tahun.

Sementara setelah adanya PTSL, pada periode 2017–2026 dalam waktu 10 tahun telah diterbitkan 72.155 sertifikat, atau rata-rata 7.215 sertifikat per tahun, meningkat lebih dari lima kali lipat.

“Tentunya, jika persiapan data di desa baik, masyarakat siap, dan dokumen lengkap, pencapaian PTSL ini bisa dilipatgandakan. Di daerah seperti di Jawa, penerbitan bisa mencapai puluhan ribu per tahun,” ungkapnya.

Oleh karena itu, kata dia, diperlukan persiapan yang lebih baik melalui pemerataan pendataan, partisipasi aktif masyarakat, peningkatan kesadaran akan pentingnya tanda batas, serta identifikasi dini masalah-masalah pertanahan agar program berjalan lebih efektif.

Menurut dia, dengan langkah tersebut, manfaat sertifikasi dapat dirasakan oleh lebih banyak masyarakat, sehingga seluruh aset masyarakat, pemerintah pusat, daerah, pemerintah desa, maupun badan keagamaan dapat diterbitkan sertifikasinya melalui program PTSL.

“Kami berharap PTSL menjadi gerakan pertama dan bagian dari agenda pembangunan Kabupaten Kupang dalam menentukan percepatan kepastian hukum dan kesejahteraan masyarakat. Ini bukan hanya sebagai program kementerian ATR/BPN, tetapi menjadi tanggung jawab kita bersama,” tegasnya. (Sintus).

The post Hadiri Penyerahan Sertifikat, RD Nardy:”Kami Apresiasi Pemkab. Kupang” appeared first on Flobamora-Spot.com.