OELAMASI, FLOBAMORA-SPOT — Wakil Bupati Kupang, Aurum Titu Eki, selaku Bunda PAUD Kabupaten Kupang, mengukuhkan Bunda PAUD Kecamatan se-Kabupaten Kupang. Kegiatan berlangsung di Aula Kantor Bupati Kupang, Kamis (29/10/2026) pagi.
Dalam sambutannya, Aurum menyampaikan, pengukuhan tersebut bukan sekadar seremoni, tetapi merupakan peneguhan komitmen dan tanggung jawab bersama untuk memastikan anak-anak di Kabupaten Kupang memperoleh layanan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) yang berkualitas, inklusif, dan sesuai dengan kebutuhan tumbuh kembang mereka.
Ia menjelaskan bahwa pendidikan anak usia dini menjadi fondasi penting dalam membentuk karakter, mengembangkan kecerdasan, serta mempersiapkan anak memasuki jenjang pendidikan dasar. Karena itu, setiap anak perlu memperoleh kesempatan yang sama untuk mendapatkan pendidikan sejak dini.
Menurutnya, Bunda PAUD Kecamatan memiliki peran penting dalam menggerakkan kepedulian masyarakat terhadap pendidikan anak.
Ia mengatakan, Bunda PAUD bukan hanya menjadi bunda bagi anak-anaknya sendiri, tetapi juga menjadi bunda bagi seluruh anak di wilayah kecamatannya.
Peran tersebut menuntut kepedulian terhadap kebutuhan, tumbuh kembang, dan kesempatan setiap anak untuk memperoleh pendidikan yang layak.
“Bunda PAUD tidak hanya menjadi penggerak, tetapi juga motivator, fasilitator, dan advokat yang mampu menumbuhkan kepedulian keluarga dan masyarakat terhadap pentingnya pendidikan anak usia dini,” ungkapnya.
Ia menambahkan, peran tersebut perlu diwujudkan melalui kerja sama dengan orang tua, tenaga pendidik, pemerintah kecamatan, pemerintah desa dan kelurahan, serta organisasi mitra, terutama dalam mengenali kebutuhan dan mengatasi kendala layanan PAUD di wilayah masing-masing.
Aurum juga menekankan pentingnya dukungan terhadap program Wajib Belajar 1 (Satu) Tahun Prasekolah. Program ini perlu diiringi dengan peningkatan pemahaman orang tua mengenai pentingnya pendidikan prasekolah, sehingga semakin banyak anak memperoleh kesempatan mengikuti pendidikan sebelum memasuki sekolah dasar. Peningkatan Angka Partisipasi Kasar (APK) PAUD juga perlu menjadi perhatian bersama.
Selain memperluas akses, peningkatan kualitas layanan PAUD harus dilakukan secara menyeluruh. Anak tidak hanya membutuhkan pendidikan, tetapi juga pemenuhan kebutuhan kesehatan, gizi, pengasuhan, dan perlindungan. Oleh sebab itu, penguatan layanan PAUD Holistik Integratif (PAUD HI) perlu didorong melalui keterlibatan satuan pendidikan, keluarga, pemerintah, dan berbagai pihak terkait.
Ia menegaskan, upaya tersebut tidak dapat dilakukan oleh satu pihak saja. Sinergi antara Bunda PAUD Kabupaten, Bunda PAUD Kecamatan, para camat, kepala desa dan lurah, tenaga pendidik, serta organisasi mitra diperlukan agar program yang dijalankan sesuai dengan kebutuhan anak dan keluarga.
Kepada para Bunda PAUD Kecamatan yang telah dikukuhkan, Aurum berpesan agar amanah tersebut dijalankan dengan penuh tanggung jawab dan kepedulian. Ia berharap para Bunda PAUD dapat hadir di tengah masyarakat, membangun komunikasi yang baik, dan mendorong keterlibatan berbagai pihak dalam mendukung pendidikan anak usia dini.
“Yang terpenting, kepentingan terbaik anak harus selalu menjadi dasar dalam setiap upaya yang kita lakukan. Mari kita jadikan pengukuhan ini sebagai awal dari kerja nyata dan berkelanjutan untuk meningkatkan kualitas pendidikan anak usia dini di Kabupaten Kupang,” tegasnya.
Turut hadir dalam kegiatan tersebut Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Guntur Taopan, Ketua Pokja Bunda PAUD, Maria Baba Nong, Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Oktovianus Bire; Kepala Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga, Marthen Rahakbauw; serta para camat se-Kabupaten Kupang. (Dk).
Tetap Terhubung Dengan Kami:
Ikuti Kami
Subscribe
CATATAN REDAKSI: Apabila Ada Pihak Yang Merasa Dirugikan Dan /Atau Keberatan Dengan Penayangan Artikel Dan /Atau Berita Tersebut Diatas, Anda Dapat Mengirimkan Artikel Dan /Atau Berita Berisi Sanggahan Dan /Atau Koreksi Kepada Redaksi Kami Laporkan,
Sebagaimana Diatur Dalam Pasal (1) Ayat (11) Dan (12) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 Tentang Pers.
