KUPANG, FLOBAMORA-SPOT.COM – Berdasarkan infornasi dari BMKG, Kota Kupang masuk dalam 14 daerah yang akan mengalami kemarau panjang di NTT. Oleh karena itu, Pemerintah Kota Kupang bersama DPRD melakukan langkah antisipasi terhadap ancaman kekeringan tersebut.
Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Kupang, Jimy Didok, Selasa (22/9/20) mengatakan, dampak dari kemarau panjang adalah masalah kekurangan air bersih dan persoalan kekeringan.
“500 tanki untuk masyarakat marginal, sebagai upaya mengatasi kelangkaan air bersih,” ungkapnya.
Ia mengatakan, pihaknya telah mengajukan usulan anggaran senilai Rp 1 miliar yang dibahas bersama DPRD dan pemerintah.
“Kita antisipasi ancaman kekeringan selama tiga bulan ke depan, kita masukkan dalam anggaran perubahan,” jelasnya.
Jimy juga mengungkapkan persoalan ancaman kekeringan ini dibahas bersama Badan Anggaran (Banggar) DPRD, sebab persoalan kekeringan ini merupakan hal urgen yang harus ditangani dengan baik.
Terpisah, Anggota DPRD Kota Kupang, Yuven Tukung mengatakan dalam masa pembahasan kebijakan perubahan anggaran 2020 ini sangat tepat untuk diajukan usulan anggaran penanganan dampak bencana kekeringan akibat kemarau panjang. Salah satunya adalah dengan menyuplai air bagi warga di berbagai wilayah kritis.
Menurutnya, selain menyuplai air, Pemkot harus dapat mengoptimalkan berbagai sumber air lainnya, misalnya Kali Liliba dan mata air Petuk yang hingga saat ini masih terus mengalir.
“Jadi kalau itu mempergunakan anggaran yang besar, maka prinsipnya kami di DPR itu tidak menjadi soal, kami sangat mendukung,” ungkapnya.
Sementara itu, Ketua DPRD Kota Kupang, Yeskiel Loudoe mengatakan masalah kekeringan sangat mempengaruhi kehidupan masyarakat. Oleh karena itu, kekeringan ini harus menjadi prioritas untuk ditangani.
“Postur anggaran ini kan masih dalam pembahasan, kalau memang terjadi seperti itu, maka namanya emergensi, kita bisa anggarkan itu,” pungkas politisi PDIP ini. (Ellena)
Tetap Terhubung Dengan Kami:
Ikuti Kami
Subscribe
CATATAN REDAKSI: Apabila Ada Pihak Yang Merasa Dirugikan Dan /Atau Keberatan Dengan Penayangan Artikel Dan /Atau Berita Tersebut Diatas, Anda Dapat Mengirimkan Artikel Dan /Atau Berita Berisi Sanggahan Dan /Atau Koreksi Kepada Redaksi Kami Laporkan,
Sebagaimana Diatur Dalam Pasal (1) Ayat (11) Dan (12) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 Tentang Pers.
