KUPANG, FLOBAMORA-SPOT – Pemerintah Kota Kupang meraih penghargaan kota terbaik kedua dalam kategori Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (TP2DD) 2023 untuk wilayah Nusa Tenggara, Maluku dan Papua. Informasi tersebut disampaikan dalam Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (P2DD) bertajuk
“Sinergi Nasional Akselerasi Digitalisasi Daerah untuk Indonesia Maju” di Jakarta, Selasa (3/10).
Acara tersebut dihadiri langsung oleh Penjabat Wali Kota Kupang, Fahrensy P. Funay, SE, M.Si.
Rakornas ini merupakan forum tertinggi koordinasi percepatan perluasan digitalisasi daerah yang dihadiri oleh pimpinan kementerian lembaga anggota Satgas P2DD dan seluruh kepala daerah sebagai ketua TP2DD.
Satgas ini diketuai Menko Airlangga Hartaarto, dan beranggotakan tujuh kementerian dan lembaga seperti Bank Indonesia, Kementerian Keuangan, Kemendagri, Kemenkominfo, KemenPAN dan RB, Kementerien Sesneg, dan Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional.
Turut hadir dalam kegiatan tersebut Gubernur Bank Indonesia, Menteri Keuangan, Ketua Ombudsman, Sekretaris Jenderal Kementerian Dalam Negeri, Sekretaris Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Plt. Deputi Bidang Koordinasi Ekonomi Makro dan Keuangan Kemenko Perekonomian, Staf Ahli Bidang Transformasi Digital, Kreativitas, dan Sumber Daya Manusia Kemenko Perekonomian, Juru Bicara Kemenko Perekonomian, serta para Gubernur, Bupati, dan Wali Kota selaku Ketua TP2DD.
Selain Kota Kupang, Pemerintah Provinsi NTT juga meraih penghargaan terbaik kedua sebagai TP2DD Terbaik Tingkat Provinsi untuk wilayah Nusa Tenggara, Maluku dan Papua, serta Kabupaten Nagekeo sebagai terbaik ketiga TP2DD Tingkat Kabupaten untuk wilayah Nusa Tenggara, Maluku dan Papua.
Wakil Presiden Ma’ruf Amin dalam arahannya minta kepada seluruh menteri, pimpinan lembaga dan kepala daerah untuk mengejar target pertumbuhan ekonomi di kisaran 6-7% dalam rangka menjaga momentum Indonesia Maju. Salah satu upaya untuk mengejar target tersebut yaitu melalui penguatan teknologi digital. Penguatan teknologi digital menurutnya menuntut kesiapan di semua lini termasuk Pemerintah Daerah.
Wapres juga mengarahkan beberapa kebijakan yang relevan dan perlu ditempuh untuk memperkuat digitalisasi transaksi keuangan daerah, diantaranya yakni agar Pemerintah Daerah meningkatkan sinergi dan kolaborasi guna mendorong peningkatan P2DD, menetapkan beberapa regulasi dalam rangka penguatan kebijakan P2DD, terus berinovasi untuk meningkatkan retribusi daerah, serta memperkuat infrastruktur dengan mengoptimalkan pemanfaatan Proyek Strategis Nasional.
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto selaku Ketua Satgas P2DD pada kesempatan tersebut memaparkan beberapa capaian tugas Satgas P2DD dalam kurun waktu tahun 2022 hingga semester I tahun 2023.
“Implementasi kebijakan Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah (ETPD), berdasarkan Survei Indeks ETPD semester I tahun 2023, jumlah Pemerintah Daerah yang masuk kategori Digital mencapai 399 Pemda atau 73,6%. Pemerintah optimis target tahun ini 75% bisa dicapai. (PKP_ans).
Tetap Terhubung Dengan Kami:
Ikuti Kami
Subscribe
CATATAN REDAKSI: Apabila Ada Pihak Yang Merasa Dirugikan Dan /Atau Keberatan Dengan Penayangan Artikel Dan /Atau Berita Tersebut Diatas, Anda Dapat Mengirimkan Artikel Dan /Atau Berita Berisi Sanggahan Dan /Atau Koreksi Kepada Redaksi Kami Laporkan,
Sebagaimana Diatur Dalam Pasal (1) Ayat (11) Dan (12) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 Tentang Pers.
