OELAMASI, FLOBAMORA-SPOT – Operasi Bina Karuna Turangga 2023 Polda NTT dan Polres jajarannya sudah berakhir hari Minggu (10/9). Namun demikian masyarakat diminta waspada kebakaran yang bisa terjadi kapan saja.
Polres Kupang merupakan salah satu polres dengan jumlah hutan dan lahan terluas di Provinsi Nusa Tenggara Timur.
Dari laporan posko satgas Operasi Bina Karuna Turangga 2023 Polres Kupang, tidak ada kejadian yang menonjol selama operasi berlangsung baik penindakan maupun penanggulangan kebakaran hutan dan lahan (karhutla).
Jalannya operasi yang dimuai sejak 28 Agustus hingga 10 September 2023 ini, didominasi tindakan pencegahan dengan sistem edukasi dan himbauan serta sosialisasi.
Penanggung jawab satgas Operasi Bina Karuna Turangga 2023 Polres Kupang AKBP Anak Agung Gde Anom Wirata, S.I.K., M.H menuturkan, pihaknya telah bekerja maksimal melakukan upaya pencegahan dengan melakukan sosialisasi, himbauan dan edukasi kepada masyarakat.
“Kami bersama Polsek jajaran telah melaksanakan operasi Bina Karuna selama 14 hari secara maksimal, namun tidak ditemukan adanya kejadian-kejadian menonjol,” terangnya.
“Sosialisasi, imbauan dan edukasi telah dilakukan selama operasi berlangsung,” tambahnya.
Meski kegiatan operasi sudah selesai dilaksanakan namun AKBP Agung menaruh harapan pada masyarakat Kabupaten Kupang untuk tetap waspada karena sewaktu-waktu tanpa disadari maupun disadari oknum-oknum yang tidak bertanggungjawab akan melakukan pembakaran lahan maupun hutan.
“Meski operasi sudah berakhir, kami menghimbau agar masyarakat tetap waspada mengantisipasi berbagai kemungkinan terjadinya kebakaran lahan maupun hutan di sekitar anda, ” pungkasnya. (ss).
Tetap Terhubung Dengan Kami:
Ikuti Kami
Subscribe
CATATAN REDAKSI: Apabila Ada Pihak Yang Merasa Dirugikan Dan /Atau Keberatan Dengan Penayangan Artikel Dan /Atau Berita Tersebut Diatas, Anda Dapat Mengirimkan Artikel Dan /Atau Berita Berisi Sanggahan Dan /Atau Koreksi Kepada Redaksi Kami Laporkan,
Sebagaimana Diatur Dalam Pasal (1) Ayat (11) Dan (12) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 Tentang Pers.
