OELAMASI, FLOBAMORA-SPOT – Rombongan Kementrian Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Kemenko Polhukam) berkunjung ke kantor Bupati Kupang. Kedatangan mereka disambut bupati Kupang Korinus Masneno.
“Atas nama pemkab Kupang, saya sampaikan selamat datang kepada Deputi Bidang Komunikasi, Informasi dan Aparatur Kemenko Polhukam di kabupaten Kupang. Ini menunjukkan bahwa ada perhatian serius dari pemerintah pusat kepada kami di daerah, khususnya dalam memaksimalkan pelaksanaan reformasi birokrasi, serta implementasi sistem pemerintahan berbasis elektronik (SPBE) di kab. Kupang”, ujar Bupati Kupang Korinus Masneno saat beraudiens bersama rombongan Kamis (27/7/23).
Masneno menuturkan, di kabupaten Kupang, reformasi birokrasi secara regulasi telah ditetapkan agenda pelaksanaan sampai dengan tahun 2024, dalam Perbup Kupang nomor 63 tahun 2019. Demikian pula di sisi perencanaan, indeks reformasi birokrasi telah menjadi indikator dari salah satu sasaran pembangunan kabupaten Kupang tahun 2019-2024 dengan target mencapai 64.26 point di tahun 2024.
Bupati Korinus juga mengatakan, hasil evaluasi indeks SPBE tahun 2021 menunjukkan bahwa kabupaten Kupang berada pada angka 1.60 dari target 2.13 point.
Sementara untuk tahun 2022 indeks SPBE kabupaten Kupang berada pada angka 1.85 dari target 3.86 point. Berbagai rencana aksi, terobosan inovatif serta tindaklanjut rekomendasi sementara direncanakan bahkan telah dilakukan untuk memaksimalkan pencapaian indeks reformasi birokrasi dan penerapan SPBE di kab. Kupang.
“Kami menyadari bahwa upaya yang dilakukan tidaklah mungkin dapat tercapai maksimal, tanpa adanya diskusi, koordinasi dan kolaborasi yang efektif dari seluruh Pemangku kepentingan yang ada. Untuk itu, dengan adanya audiensi bersama Kemenkopolhukam ini, merupakan peluang koordinasi dan diskusi yang baik demi memaksimalkan implementasi reformasi birokrasi dan penerapan SPBE di daerah ini”, jelasnya.
Sebagai pejabat dan aparatur pemerintah, Masneno memiliki keinginan dan harapan agar penyelenggaraan pemerintahan sesuai indikator kinerja dan komponen penilaian yang ada, dapat benar-benar terpenuhi secara baik dan bermanfaat bagi masyarakat.
“Besar harapan kami, audiensi bersama Deputi Bidang Komunikasi, Informasi dan Aparatur dari Kemenkopolhukam hari ini, kiranya bisa menjadi ruang diskusi dan koordinasi yang efektif sekaligus mampu memberikan koreksi positif dan terobosan inovatif dalam memaksimalkan implementasi reformasi birokrasi dan penerapan SPBE di kabupaten Kupang. Kepada para pimpinan perangkat daerah, saya minta keaktifannya untuk memanfaatkan momentum ini. Paparkan rencana aksi dan tindaklanjut rekomendasi yang telah dilakukan serta hambatan dan tantangan yang dihadapi selama ini untuk kemudian memperoleh solusi alternatif dalam pelaksanaan kedepannya”, tegas Korinus.
Akhir kata, Bupati Kupang mengucapkan terima kasih kepada Deputi Bidang Komunikasi, Informasi dan Aparatur Kemenkopolhukam RI dan rombongan atas kesempatannya melakukan kunker di kab. Kupang.
Deputi Bidang Komunikasi, Informasi dan Aparatur Kemenkopolhukam RI, Saiful Daryadi mengatakan, apabila Bupati dan jajarannya membutuhkan bantuan dari kemenkopolhukam dalam bidang pembangunan, reformasi dan sistem berbasis elektronik, pihaknya akan mendengar kendala dan hambatan yang dirasakan dalam melaksanakan tata kelola pemerintahan.
“Tentu tidak hanya mendengar namun jika sifatnya strategis dan nasional, akan kami sampaikan ke Menko agar bisa dilakukan rapat secara berjenjang. Terimakasih pula karena telah menerima kami dengan baik. Semoga kita bisa bekerja sama untuk masyarakat kabupaten Kupang”, ujarnya.
Acara ini dilanjutkan dengan pertukaran cinderamata dari Bupati Kupang dan rombongan dari Kemenkopolhukam RI.
Turut mendampingi, Plt. Sekda Kabupaten Kupang Rima K.S. Salean, Staf Ahli Bupati Kupang Pandapotan Sialagan. Para pimpinan PD diantaranya Kepala Irda Agus Funay, Kadis Nakertrans Adriel Abineno. Juga Kadiscapilduk Yulius Taklal dan Kabag Organisasi Elieser Teuf. (NH).
Tetap Terhubung Dengan Kami:
Ikuti Kami
Subscribe
CATATAN REDAKSI: Apabila Ada Pihak Yang Merasa Dirugikan Dan /Atau Keberatan Dengan Penayangan Artikel Dan /Atau Berita Tersebut Diatas, Anda Dapat Mengirimkan Artikel Dan /Atau Berita Berisi Sanggahan Dan /Atau Koreksi Kepada Redaksi Kami Laporkan,
Sebagaimana Diatur Dalam Pasal (1) Ayat (11) Dan (12) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 Tentang Pers.
