Senin, 10 Desember 2018
Laporan: yasintus fahik
Kupang, flobamora-spot.com – Ruang saling berbagi pengalaman dan gagasan dari berbagai pihak dalam rangka pemenuhan hak perempuan korban kekerasan, sudah seharusnya ada. Salah satunya lewat Konferensi Perempuan Timur Tahun 2018, diharapkan dapat membawa semangat kolaborasi, sinergitas, kemitraan antara pemangku kepentingan serta melahirkan berbagai gerakan perempuan khususnya di wilayah Timur Indonesia. Konferensi ini merupakan dukungan program MAMPU (kemitraan Australia-Indonesia) untuk Kesetaraan Gender dan Pemberdayaan Perempuan di Indonesia.
“Kesetaraan Gender jadi isu paling top di Dunia saat ini. Saya jadi bagian dari Mentri – Mentri muslim, pada setiap acara mereka undang saya. Kemarin saya di Afganistan katanya saya orang kedua setelah (Presiden) Soekarno yang masuk Afganistan. Yang undang first Lady. Jadi pembicara utama saya bicara tentang Pancasila dan Bhineka Tunggal Ika, karena mereka pingin tau kenapa Indonesiq bisa aman. Seperti itu”, ujar Yohana Yambise, Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) yang mewakili Presiden Joko Widodo membuka konferensi yang baru pertama kali diselenggarakan di Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur ini Senin (10/12).
Yohana mengatakan, Indonesia memiliki populasi penduduk Muslim terbesar nomor satu di dunia dan hidup berdampingan penuh damai bersama umat beragama lain.
“Toleransi di Indonesia cukup tinggi. Hilary Clinton bilang semua yang lain datang belajar di indonesia karena indonesia sudah maju perempuannya. Kita harus akui kita maju. Saya ini dapat banyak undangan ke luar negri”, tambahnya.
Undangan terakhir kata Perempuan Papua ini, datang dari Wakil Presiden Iran untuk pembuatan Memorandum off understanding.
“Jadi pusing saya ini, mau lihat persoalan dalam negri atau mau jadi pendamping negara – negara yang konflik untuk mencapai perdamaian”, ujarnya.
Pada kesempatan tersebut, Menteri Yohana juga menyampaikan 3 isu penting di hadapan ratusan peserta konferensi yang berasal dari berbagai daerah di Kawasan timur Indonesia. Pertama, perihal Rancangan Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Seksual (RUU PKS), berharap masyarakat terus mendukung dan mendorong secepatnya disahkan. Kedua, masalah pernikahan usia anak yang perlu ditekan. Ketiga, tentang akhiri kekerasan terhadap perempuan dan anak, akhiri tindak pidana perdagangan orang (TPPO) dan akhiri ketidakadilan ekonomi bagi perempuan atau 3 Akhiri (program 3 ENDs) yang harus digencarkan oleh seluruh pemerhati masalah perempuan dan anak di wilayah Timur.
“Konferensi ini sebagai bentuk kebangkitan dan kepedulian perempuan Timur mengatasi masalah yang selama ini ada khususnya terkait perempuan dan anak, karena potensi perempuan Timur itu sangat besar. Saya menghimbau, libatkan pusat studi daerah masing-masing, untuk mengkaji bersama penyebab di wilayah Timur Indonesia, angka kekerasan terhadap perempuan dan anak bisa tinggi. Suatu saat jika hasil kajian tersebut sudah diperoleh, kita kumpulkan lalu lakukan diskusi bersama sehingga jadi penguat baru bagi kita untuk menjawab permasalahan perempuan sesuai dengan kondisi daerah masing-masing,” tegas Menteri Yohana.
Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Kemen PPPA) bersama Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) melalui Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak kerap melakukan berbagai langkah yang progresif di NTT. Termasuk yang bersifat afirmasi melalui berbagai upaya dan strategi untuk memberdayakan perempuan dan melindungi anak. Hal ini ditandai kuatnya komitmen pemerintah daerah provinsi NTT dalam mengatasi masalah perempuan dan anak, khususnya terkait TPPO karena NTT menjadi salah satu provinsi dengan angka TPPO yang paling tinggi di Indonesia.
“Pemerintah daerah Provinsi NTT sangat berkomitmen membantu pemerintah dalam hal ini Kemen PPPA. Tidak hanya melakukan himbauan kepada masyarakat dan sosialisasi semata di tingkat pemimpin daerah di kabupaten. Kami telah membentuk satuan tugas (satgas) TPPO hingga ke desa-desa. Turun langsung merangkul perangkat desa, bahkan rencana juga melibatkan RT dan RW setempat. Kita sudah bekerja sama dengan pendamping-pendamping desa yang diangkat oleh Gubernur untuk mendampingi masyarakat dalam mencegah kekerasan terhadap perempuan dan anak khususnya trafficking. Sekarang, kami gencar keliling untuk memberikan pengertian kepada masyarakat terkait pemberdayaan agar meningkatkan ekonomi perempuan dan keluarga sehingga meminimalisir perempuan jadi tenaga kerja di luar negeri. Kami pun sangat bangga, kegiatan Konferensi Perempuan Timur ini yang awalnya tahun 2016 hanya setingkat kawasan Timor, meluas hingga melingkupi serta merangkul perempuan di wilayah Timur Indonesia untuk bersama mengambil peran dan aksi baik bagi kemajuan dan kesejahteraan perempuan,” jelas Wakil Gubernur Provinsi Nusa Tenggara Timur, Josef Nae Soi.
Setelah dilantik Gibernur Viktor Laiskodat dan Wakil Gubernur Yosep Nae Soi langsung menyatakan Moratorium terhadap pengiriman TKI – TKW ke luar negri.
“Kami lakukan Moratorium. Dua bulan ini kami sudah batalkan 387 orang yang mau berangkat ke luar negri bahkan setelah 10 hari kemudian saya ke Medan untuk membebaskan tiga anak di bawah umur yang disekap. Dan puji Tuhan setelah berkoordinasi dengan Polri, dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak kami berhasil membebaskan 3 anak itu”, katanya.
