KEFAMENANU, FLOBAMORA-SPOT – Memasuki hari ketiga dalam kunjungan Gubernur NTT beserta rombongan melakukan panen padi Ciheran masih dalam wilayah TTU.
Selain itu Gubernur melakukan penandaan hewan ternak yang ditandai pemberian tindik pada ternak sapi Kelompok Tani Mena Jaya di Mena, Desa Oepuah Utara-Kecamatan Biboki Moenleu.
Juga peninjauan lahan sorgum serta peninjauan Peternakan Ayam Petelur CV. Planet Farm di Desa Maukabatan Kecamatan Biboki Anleu, Rabu (12/4/2023).
Asisten Perekonomian dan Pembangunan sekaligus Plt. Kadis Pertanian, Trinimus Olin, S.Kom, MT, melaporkan, areal persawahan Nino, Desa Oepuah Utara tempat panen simbolis ini mendapatkan sumber air dari Bendungan Mena.
“Dari bendungan ini, sayap kiri mengairi lahan pertanian di wilayah Desa Oekolo dan Oesoko dan sekitarnya dengan luas lahan kurang lebih 513 hektare sedangkan sayap kanannya mengairi persawahan di Kecamatan Biboki Moenleu seluas 515 hektare. Dari 515 hektare, 377 hektare berada di Desa Oepuah Utara lokasi saat ini. Dari 377 hektare yang sudah diolah sebanyak 320 hektare, sedangkan sisanya akan diolah pada musim tanam berikutnya”, pungkasnya.
“Kelompok Tani Mena Jaya memiliki luas areal 20 hektare menyebar di beberapa lokasi, dan pada lokasi yang kita lakukan panen simbolis tadi dengan luas kurang lebih 2,5 hektare”, jelasnya.
Ia menambahkan bahwa pihaknya telah melakukan sampel ubinan dan hasil yang didapatkan satu hektare mendapatkan hasil 7,68 Ton gabah kering panen.
Kelompok tani ini merupakan salah satu kelompok binaan Dinas Pertanian Kabupaten TTU dan sekaligus juga merupakan penangkar benih yang nanti akan disertakan dalam proses sertifikasi dari label putih menjadi label ungu.
Selain tanaman padi, kelompok tani ini juga mengembangkan budidaya sorgum dari luas keseluruhan 100 hektare di Kabupaten TTU. Lokasi dan luas areal milik Kelompok Tani Mena Jaya kurang lebih 3 hektare yang akan dipanen sekitar bulan Mei nanti.
Ia menambahkan, untuk ternak sapi, populasi yang direncanakan ditandai dalam tahun ini di Kecamatan Biboki Moenleu sekitar 9.377 ekor namun baru ditandai 33 ekor ditambah dengan 5 ekor hari ini.
Setelah melakukan penandaan sapi dan panen padi simbolis bersama Bupati TTU, Ketua DPRD Kabupaten TTU beserta para pejabat lainnya, gubernur NTT bersama masyarakat melakukan diskusi.
Ada beberapa masyarakat yang menyampaikan permasalahan yang dihadapi terkait pertanian, peternakan, akses jalan, ketersediaan listrik dan permasalahan lainnya.
Pada kesempatan yang sama ada beberapa masyarakat dalam diskusi tersebut menyampaikan masalah yang dihadapi seperti ketersediaan pupuk yang terlambat dan batas- batas ternak. Beberapa titik lokasi di Desa Oepuah Induk yang mengalami pengikisan aliran air sungai sampai pemukiman warga yang belum ditangani oleh pemerintah karena berdampak buruk untuk warga sekitar, akses jalan dari Oebubun ke Oepese yang terhambat karena sangat rawan dengan binatang buas (buaya), listrik, kurangnya saluran sekunder, tersier yang menyebabkan lambatnya aliran air dari sumber irigasi ke lahan pertanian, keterbatasan jalan tani yang mengakses hasil pertanian dari lokasi ke rumah.
Dalam diskusi tersebut Gubernur VBL mengatakan bahwa air dan pupuk merupakan sumber penting dalam pertanian. Untuk mendapatkan sumber air yang baik, maka kita harus mampu menampung air saat melimpah sehingga tidak kekurangan saat kemarau dan kedepan pertanian dan peternakannya berjalan dengan baik.
Kadis Pertanian Provinsi NTT Lecky F. Koli, STP menjelaskan, pengadaan pupuk ditangani oleh Kementerian Keuangan dan didisitribusikan oleh Kementerian Pertanian keseluruh Indonesia dengan menetapkan kuota per Provinsi/Kabupaten/Kecamatan sampai ke kios-kios pupuk. Kendala yang dihadapi, petani tidak masuk dalam e-alokasi sehingga tidak mendapatkan pupuk dan atau kios pupuk tidak punya cukup modal untuk menebus pupuk di gudang distribusi, sehingga Tim Pengendali Pengawasan Pupuk harus mengecek ketersediaan pupuk sebelum musim tanam atau melakukan kerjasama dengan Bank NTT sehingga dapat menghindari ijon.
Terkait pupuk, Gubernur mengatakan bahwa selain didatangkan dari luar, kita juga harus menghasilkan pupuk sendiri. Untuk itu perlu adanya tim baik dari dinas terkait dari provinsi dan kabupaten, atau dari universitas dan sekolah-sekolah yang mampu ataupun gereja-gereja yang mampu untuk menghasilkan pupuk terbaik selain pupuk urea agar dapat menyelesaikan masalah ketergantungan terhadap industri pupuk.
“Berkaitan dengan tindik sapi itu sangat menolong kita agar tidak dicuri. Seluruh ternak harus dikandangkan sehingga tidak mengganggu dan merusak semua tanaman. Harus ada keterlibatan pihak aparat dalam mengamankan dan menertibkan semua ternak yang merusak tanaman”, jelas Gubernur.
Mendukung hal tersebut Kadis Pertanian Provinsi NTT memberikan alternatif solusi dengan mengintegrasikan hasil tani dengan ternak, jerami setelah panen diawetkan menjadi silase untuk pakan ternak sehingga ternak dapat dikandangkan dan mengantisipasi kekurangan pakan di musim kemarau.
Pada akhir diskusinya, Gubernur memberikan catatan penting kepada Bupati agar segera menindaklanjuti ekosistem untuk pakan ternak, skema pembuatan pupuk sudah bisa berjalan, dan segera mengusulkan proposal jalan usaha tani serta saluran-saluran tersier yang bisa kita intervensi.
Menutup kunjungan kerjanya di TTU, Gubernur beserta rombongan langsung menuju peninjauan sorgum milik Kelompok Tani Mena Jaya dan peninjauan lokasi peternakan ayam petelur milik CV. Planet Farm dengan luas lahan 5 hektare dengan produksi telur 90,22 ton/bulan. Tidak hanya itu, Gubernur juga menyaksikan langsung pengguntingan pita oleh Bupati TTU dan penyerahan sertifikat Nomor Kontrol Veteriner (NKV) Tingkat I oleh Pemerintah Provinsi NTT kepada Pemilik CV. Planet Farm, dan catatan penting dari Gubernur, setelah ini hasil produk telur sudah bisa diekspor ke RDTL.
Tetap Terhubung Dengan Kami:
Ikuti Kami
Subscribe
CATATAN REDAKSI: Apabila Ada Pihak Yang Merasa Dirugikan Dan /Atau Keberatan Dengan Penayangan Artikel Dan /Atau Berita Tersebut Diatas, Anda Dapat Mengirimkan Artikel Dan /Atau Berita Berisi Sanggahan Dan /Atau Koreksi Kepada Redaksi Kami Laporkan,
Sebagaimana Diatur Dalam Pasal (1) Ayat (11) Dan (12) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 Tentang Pers.
