OELAMASI, FLOBAMORA-SPOT.COM – Bupati Kupang Korinus Masneno menyerahkan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) kepada 57 Satuan Kerja Perangakat Daerah (SKPD). Kegiatan berlangsung di Ruang Rapat Bupati Kupang Senin (9/1/23).
Bupati Kupang Korinus Masneno ketika ditemui Wartawan di ruang kerja usai penyerahan DPA menegaskan, DPA adalah “Kitab suci” bagi Perangkat daerah dalam melaksanalan tugas.
“Untuk pemerintah daerah, DPA itu “Kitab Suci” dalam pelakaanaan berbagai program pembangunan. Yang harus dilakukan setiap pimpinan OPD adalah memahami tentang DPA, baik besaran maupun rincian anggaran. Mengapa ? Karena di dalam program itu sudah ada output yang mau kita hasilkan. Output itu ditentukan oleh kegiatan-kegiatan yang akan kita lalui”, ujarnya.
Ia menyebut, tahun sebelumnya sempat terjadi, kegiatan tidak sejalan dengan APBD.
“Misalnya kegiatan rapat dia bikin jadi sedikit lalu dialihkan dananya ke perjalanan dinas luar daerah. Akibatnya program ini tidak dicapai. Bagaimana pembinaannya misalnya Pertanian tetapi uang paling banyak konsultasi ke Jakarta. Jadi itu yang saya sampaikan penekanan-penekanan itu tadi saat penyerahan DPA”, tegasnya.
Ia minta pimpinan OPD memahami dengan baik DPA, bukan bergantung pada Bendahara.
“Sebab andalah komandannya. Jangan bergantung pada Bendahara. Bergantung pada PPK yang tentukan kasih kau. Kau pahami dulu ini barang supaya memudahkan kau untuk mencapai output dari setiap program”, tegasnya.
Ia mengingatkan, dalam kondisi apapun diperlukan adanya efisiensi anggaran.
“Mengapa ? Karena saya ingin menggambarkan kepada mereka bahwa APBD 2023 strukturnya termasuk defisit 68 Milyar. Kalo tidak ada efisiensi maka hampir dipastikan di Pemerintahan lain pada akhir tahun tidak mampu membayar kewajiban-kewajiban lain, kejadian itu akan terjadi di kita juga”, pungkasnya.
Tetap Terhubung Dengan Kami:
Ikuti Kami
Subscribe
CATATAN REDAKSI: Apabila Ada Pihak Yang Merasa Dirugikan Dan /Atau Keberatan Dengan Penayangan Artikel Dan /Atau Berita Tersebut Diatas, Anda Dapat Mengirimkan Artikel Dan /Atau Berita Berisi Sanggahan Dan /Atau Koreksi Kepada Redaksi Kami Laporkan,
Sebagaimana Diatur Dalam Pasal (1) Ayat (11) Dan (12) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 Tentang Pers.
