OELAMASI, FLOBAMORA-SPOT.COM – Pemerintah Kabupaten Kupang dan Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkompimda) menggelar Rapat Koordinasi Penyelenggaraan Penanggulangan bencana antar OPD dan Mitra Terkat, tingkat Kabupaten Kupang tahun 2022. Kegiatan ini berlangsung di Aula Bupati Kupang Jumat, (22/4/2022).
Wabup Kupang Jerry Manafe di dampingi Forkopimda dalam rakor itu menekankan pada instansi terkait dalam hal ini BPBD, agar memperhatikan beberapa bencana yang terjadi di NTT salah satunya Badai Seroja dan Covid-19.
“Badai Seroja ini baru pertama kali terjadi dan sudah memakan korban jiwa yang cukup banyak di kabupaten Kupang. Dan sudah ada kesadaran masyarakat untuk terus berhati-hati dalam menghadapi bencana. Besarnya dana yang diberikan oleh Pemerintah Pusat kiranya dapat digunakan secara tepat sasaran. Harus ada transparansi dalam penyaluran dana seroja maupun dana covid -19 agar tidak ada persoalan ke depannya”, ujarnya.
Wabup Jerry berharap pihak LSM, Forkopimda dan dinas terkait bisa berkolaborasi memberikan masukan yang baik dalam menangani persoalan ini termasuk dalam hal penyaluran dana Seroja.
Manafe menambahkan, tim yang sudah terbentuk pada waktu lalu, kiranya melibatkan camat dan kepala desa yang desanya berdampak Seroja cukup serius. “Meskipun ada keterlambatan penyaluran dana dari Pemerintah Pusat, namun kita harus segera menginventarisir dan mensosialisasikan dengan baik dana tersebut agar tidak terjadi masalah, karena sebelum pembagian saja, sudah ada desa yang mau menolak dana Seroja. Saya harap, kita harus cepat tanggap dan menurunkan tim ke desa- desa untuk menyelesaikan persoalan tersebut”, jelasnya.
Ia minta dukungan dari berbagai pihak seperti tokoh agama yang membantu mensosialisasikan serta mengantisipasi masalah, juga bantuan dari Forkopimda untuk terus mengawal dana Seroja dan dana Covid-19, agar tidak disalahgunakan dalam mengimplementasikan dana tersebut, karena ini merupakan dana kemanusiaan yang harus sampai pada sasarannya.
Kepala Kejaksaan Negeri Oelamasi Ridwan Ansar menjelaskan, terkait dana Seroja yang sudah diturunkan oleh Pemerintah Pusat kiranya bisa diverifikasi secara baik agar tidak menjadi masalah kedepannya. “Jika ada persoalan di lapangan kiranya disampaikan ke Forkopimda untuk bersama-sama mencari solusi yang tepat demi membangun kabupaten Kupang tercinta”, pintanya.
Kapolres Kupang FX Irwan Arianto mengatakan, “Saya cuma mengingatkan saja terkait bencana di Indonesia khususnya kabupaten Kupang yang selalu menjadi langganan bencana, salah satunya bencana Covid – 19. Dimana, Pandemi Covid-19 di kabupaten Kupang masih menjadi peringkat pertama dari belakang. Melalui rakor ini, saya harapkan agar kita bisa mengupayakan dan mengambil langkah tepat dalam mengetahui kendala teknis dan taktis di lapangan”.
Kapolres menyatakan, TNI/Polri siap membantu Pemerintah untuk akselerasi pencegahan penanganan dan sebagainya. Dia berharap agar semua satgas terkait punya visi dan misi yang sama demi kemanusiaan. “Kami siap mendampingi dan membantu mulai dari proses perencanaan sampai ke penyaluran dana demi mewujudkan kabupaten Kupang yang lebih baik”, ucapnya.
Dandim 1604/Kpg Letkol Inf. Muhammad Iqbal Lubis berharap dengan rakor ini, kehadiran dan kerja sama semua pihak terkait mampu menyelesaikan masalah bukan menambah masalah baru dalam penyaluran dana Seroja di wilayah kabupaten Kupang.
“Saya harap tidak ada permasalahan dalam penyaluran dana Seroja seperti yang sudah dibicarakan waktu lalu. Harus ada kekompakan dan kerja sama yang baik demi mengantisipasi hal tersebut terjadi”, imbaunya.
Ketua Pengadilan Negeri Oelamasi Erianto Siagian menyarankan perlu adanya peta resiko agar bisa mengetahui resiko apa yang mungkin terjadi dan bisa mengantisipasi bencana selanjutnya, baik kebakaran, gempa bumi dan sebagainya. “Perlu ada kerja sama berbagai pihak melalui sosialisasi dan publikasi”, kata dia.
Siagian berharap, dana bencana yang akan disalurkan kiranya dilakukan secara transparan agar tidak ada permasalahan di kemudian hari demi kabupaten Kupang yang lebih baik.
Turut mendampingi, Forkopimda Kabupaten Kupang, Staf Ahli Bupati Paulinus Ati, Tim Basarnas NTT, para pimpinan OPD terkait salah satunya Kalak BPBD Titus Samuel Tinenti, LSM/NGO dan awak media.
Tetap Terhubung Dengan Kami:
Ikuti Kami
Subscribe
CATATAN REDAKSI: Apabila Ada Pihak Yang Merasa Dirugikan Dan /Atau Keberatan Dengan Penayangan Artikel Dan /Atau Berita Tersebut Diatas, Anda Dapat Mengirimkan Artikel Dan /Atau Berita Berisi Sanggahan Dan /Atau Koreksi Kepada Redaksi Kami Laporkan,
Sebagaimana Diatur Dalam Pasal (1) Ayat (11) Dan (12) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 Tentang Pers.
