KUPANG, FLOBAMORA -SPOT.COM – “Pertumbuhan ekonomi NTT harus dapat menjadi kesatuan perencanaan dengan sertifikat kepemilikan lahan. Maka pembangunan di NTT tergantung juga pada kebijakan-kebijakan percepatan sertifikat kepemilikan lahan”.
Demikian diungkapkan Gubernur NTT Viktor Bungtilu Laiskodat dalam Diskusi Publik Bersama Sekretariat Gugus Tugas Reforma Agraria secara virtual selasa (14/9).
“Desain pembangunan melalui sertifikasi kepemilikan lahan harus terus dikerjakan. BPN adalah lembaga yang mendorong provinsi ini berkembang menjadi provinsi yang baik melalui pelayanan percepatan kepemilikan tanah,” ujarnya.
“Saya sangat mengapresiasi dan memberikan _respect_ setinggi-tingginya kepada teman-teman dari Kanwil BPN NTT. Mereka selama ini menjalankan tugas dengan sangat luar biasa dan juga sudah pro aktif terhadap masalah-masalah yang dihadapi oleh masyarakat,” ungkap Gubernur.
“Kita ingin dorong terus agar agar BPN membuat program-program agar para petani di desa mempunyai sertifikat pada tanahnya sendiri. Sehingga bisa menjadi jaminan saat melakukan pinjaman kredit pada bank. Ini agar apa yang saat ini lembaga perbankan takutkan untuk memberikan kredit pertanian karena _high risk_ itu dapat menjadi kepastian jaminan dari sertifikat lahan petani,” jelas Gubernur.
Gubernur juga menginginkan untuk secepatnya bisa sertifikasi kepemilikan lahan yang mendukung pada pembangunan pariwisata.
Diantaranya Kementerian ATR / BPN diharapkan dengan memperhatikan pulau-pulau terluar untuk dapat diurus kepemilikan lahannya. Dengan demikian memudahkan pengawasan dan kontrol pembangunan dengan baik dari sisi pariwisata.
“Terima kasih pada Kementerian ATR/BPN juga mengenai lahan seluas 2000 Ha di Kabupaten Kupang. Dulunya menjadi tanah kosong yang tidak dimanfaatkan dan tidak berfungsi kini dimanfaatkan menjadi lahan produktif untuk tambak garam,” tambahnya.
Pada kesempatan itu Gubernur didampingi Wakil Gubernur NTT Josep Nae Soi. (SP BIRO AP NTT/ELLENA)
Tetap Terhubung Dengan Kami:
Ikuti Kami
Subscribe
CATATAN REDAKSI: Apabila Ada Pihak Yang Merasa Dirugikan Dan /Atau Keberatan Dengan Penayangan Artikel Dan /Atau Berita Tersebut Diatas, Anda Dapat Mengirimkan Artikel Dan /Atau Berita Berisi Sanggahan Dan /Atau Koreksi Kepada Redaksi Kami Laporkan,
Sebagaimana Diatur Dalam Pasal (1) Ayat (11) Dan (12) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 Tentang Pers.
