KUPANG, FLOBAMORA-SPOT.COM – Tidak ingin membuat Imigran teromabng-ambing dengan nasibnya, Wakil Gubernur NTT, Josef Nae Soi (JNS) kembali gelar pertemuan khusus dengan Program Coordinator for Eastern Region International Organization For Migration (IOM), Son Ha Dinh dan Kepala Kantor IOM Kupang, Asni Yurika di Ruang Kerja Wagub, Jumat (21/5).
Pertemuan tersebut merupakan lanjutan dari pertemuan sebelumnya yang telah dilaksanakan pada Rabu, 19/5/2021, hadir saat itu Perwakilan Imigran Afganistan, masing-masing Kubra Hasani, Reza Khademi dan Azim Hasani, juga hadir Asni Yurika sebagai Kepala Kantor IOM Kupang.
“Saya telah berjanji kepada perwakilan imigran tersebut bahwa, masalah ini harus secepatnya kita bisa tuntaskan, untuk itu saya pun telah berjanji bahwa dalam waktu tidak lebih dari dua minggu, kita sudah bisa menemukan titik terang penanganannya.. Untuk itu saya meminta Pa Son dan Ibu Asni bisa kembali bertemu hari ini, untuk bagaimana kita bisa mencari solusi yang terbaik, karena memang mereka sudah cukup lama ada di NTT, khususnya di Kota Kupang. Saya sudah banyak mendengarkan keluhan dan permasalahan yang disampaikan para imigran beberapa hari lalu, kata Pria asal Ngada ini. Lebih lanjut Wagub JNS menyampaikan bahwa, para imigran tersebut tidak mau tinggal lebih lama di Kupang. “Saya sempat menanyakan kepada mereka, apakah mau menetap di tempat yang sekarang atau pindah? Oleh sebab itu, saat ini saya ajak mari kita bicara baik-baik, karena bagaimanapun mereka harus kita perlakukan sebagai sesama kita secara manusiawi”, kata JNS penuh harap.
Menanggapi apa yang disampaikan oleh Wagub JNS, Son Ha Dinh, menyampaikan bahwa selama berada di Kota Kupang, 213 imigran yang saat ini tinggal di “Community Houses”, masing-masing di Hotel Ina Bo’I, Hotel Lavender, Kupang Inn, sudah mendapatkan perlakuan yang baik dan memperolah pemenuhan hak-hak dasar sesuai dengan tugas kami dalam memfasilitasinya bagi mereka. “Apa yang terjadi selama ini adalah misinterpretasi tentang pemahaman Community House, namun kami sudah menjelaskannya, padahal tempat dimana mereka huni saat ini, sebenarnya itu adalah rumah komunitas/akomodasi yang representatif bagi mereka, karena sudah mendapat persetujuan dari pemerintah. Selain itu, saat mereka berada di akomodasi tersebut, seluruh hak-hak dasar mereka seperti mendapatkan makanan, pendidikan dan mendapatkan pengobatan, dan lain- lain telah mereka peroleh, bahkan kami juga memberi uang tunjungan bulanan kepada setiap orang. Jadi walaupun mereka pindah ke tempat lain situasi yang mereka hadapipun akan sama. Memang selama ini kami tidak bisa bertemu secara langsung ataupun menerima mereka untuk mendengarkan aspirasi mereka, hal itu bukan disengajakan, tapi memang kondisi pandemi yang mengharuskan tidak boleh bertatap muka, bahkan kami pun melakukan aktifitas kantor dari rumah sudah hampir setahun lebih”, kata Pria berdarah Vietnam didampingi Asri Yunika.
Mencermati apa yang disampaikan oleh Son Ha Dinh, Wagub JNS menyampaikan bahwa ada keresahan diantara mereka, karena anak mereka yang bersekolah tidak diakui. “Mohon maaf Pak, di tempat lainpun sama, jadi tidak ada pemberian ijasah, jadi mereka itu akan tetap mengalami hal yang sama walaupun dipindahkan ke lokasi lain, apa yang mereka dapat di Kupang, akan mereka dapatkan hal demikian di tempat lain”, jelas Asni Yurika menerjemahkan apa yang disampaikan oleh Son Ha Dinh.
Lebih lanjut, Wagub JNS menanyakan kalau seandainya mereka mau menjadi WNI, bagaimana sikap dari IOM menanggapi hal tersebut. “Ini tentunya sudah menjadi ranah pemerintah, karena memang agak sulit juga, karena mereka ini adalah pengungsi yang lari dari negeri asal, tanpa membawa dokumen resmi keimigrasian, ditambah lagi Indonesia tidak ikut serta menandatangani dokumen Konvensi Pengungsi Tahun 1951, ini juga sangat memberatkan dari sisi aturan hukum”, jelas Son Ha Dinh.
Mencermati berbagai fakta dan argumentasi tersebut, diakhir dari pertemuan tersebut, Wagub mengajak Son Ha Dinh dan Asni Yurika untuk pada hari juga bisa bertemu langsung dengan perwakilan imigran yang tentunya difasilitasi oleh Wagub JNS, agar bisa menemukan solusi terbaik dalam menangani masalah tersebut secara kekeluargaan. Ini penting oleh karena NTT hanya sebagai daerah transit, Pemerintah tidak bisa banyak membantu untuk memenuhi keinginan para imigran. (SP Biro AP NTT/Ellena)
Tetap Terhubung Dengan Kami:
Ikuti Kami
Subscribe
CATATAN REDAKSI: Apabila Ada Pihak Yang Merasa Dirugikan Dan /Atau Keberatan Dengan Penayangan Artikel Dan /Atau Berita Tersebut Diatas, Anda Dapat Mengirimkan Artikel Dan /Atau Berita Berisi Sanggahan Dan /Atau Koreksi Kepada Redaksi Kami Laporkan,
Sebagaimana Diatur Dalam Pasal (1) Ayat (11) Dan (12) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 Tentang Pers.
