TTU, FLOBAMORA-SPOT.COM – Fatumtasa, Seperti anak ayam yang kehilangan induknya. Begitulah yang dialami warga desa fatumtasa, Kecamatan Insana Utara Kabupaten Timor Tengah Utara (TTU). Terhitung jumat, 11 september 2020 sampai detik ini, ketua Badan Permusyawaratan Desa (BPD), fatumtasa-kecamatan Insana utara, atas nama Yuventinus Ase tidak berada di tempat. Masyarakat desa bingung, sedangkan para anggota BPD dan kepala wilayah setempat masih mendiamkan informasi soal kepastian dan keberadaan ketua BPD desa kepada masyarakat, (senin, 19/10/2020).
Informasi soal posisi keberadaan ketua BPD desa Fatumtasa masih terus menuai ambiguitas hingga saat ini.
Menurut laporan seorang warga desa setempat yang berinisial KN, ketua BPD sedang diproses karena kasus penganiayaan atas salah seorang warga dari desa Oenain, kecamatan Insana Fafinesu, kabupaten TTU.
Warga lainnya mengatakan, ketua BPD desa Fatumtasa sedang berlibur di rumah mertuanya.
Sedangkan menurut Emanuel Akoit, salah satu anggota BPD Desa Fatumtasa, Ketua BPD desa fatumtasa sementara diproses secara hukum karena kasus penganiayaan fisik terhadap Emanuel Leu Tonbesi, warga desa Oenain, kecamatan Insana Fafinesu.
“Dari kasus tersebut, keluarga korban meminta pelaku untuk berdamai dengan membayar mahar sebanyak Rp. 15. 000.000, (limah belas juta rupiah). Tetapi permintaan ini ditolak dan Pelaku siap menjalani hukuman, Maka, pada hari selasa 12/10/2020 adalah sidang putusan untuk menjalani masa tahanan”, tandas Ema Akoit.
Absudiritas soal disposisi ketua BPD desa Fatumtasa masih belum menuai titik terang dimata masyarakat desa. Kepala wilayah setempat masih diam, para anggota BPD masih ikut diam. Aspirasi masyarakat desa terhenti dan mengalami kebuntuan. Ambiguitas ini masih terus terjadi dan harus sampai kapan wahai sang Penyalur aspirasi. (ba/TTU)
Tetap Terhubung Dengan Kami:
Ikuti Kami
Subscribe
CATATAN REDAKSI: Apabila Ada Pihak Yang Merasa Dirugikan Dan /Atau Keberatan Dengan Penayangan Artikel Dan /Atau Berita Tersebut Diatas, Anda Dapat Mengirimkan Artikel Dan /Atau Berita Berisi Sanggahan Dan /Atau Koreksi Kepada Redaksi Kami Laporkan,
Sebagaimana Diatur Dalam Pasal (1) Ayat (11) Dan (12) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 Tentang Pers.
