Bukan Hanya Covid-19, DBD  dan Sampah Jadi Perhatian Pemerintah

0 22

KUPANG, FLOBAMORA-SPOT.COM – Selain meningkatkan upaya pencegahan penyebaran virus covid-19, Pemerintah Provinsi NTT juga tetap memperhatikan kasus demam berdarah dengue (DBD) yang menyebabkan angka kematian cukup tinggi.

 

Dalam Webinar Strategi Kolaboratif dan Peran Lintas Sektor Pencegahan dan Pengendalian DBD Di masa Pandemi Covid -19 di Provinsi NTT yang dilaksanakan di Ruang Rapat Gubernur, pada Senin (21/9) Gubernur NTT Viktor Bungtilu Laiskodat (VBL) bersama Wakil Gubernur, Josef Nae Soi (JNS) meminta semua jajaran hingga Masyarakat untuk memperhatikan masalah kebersihan lingkungan dan juga edukasi mengenai pencegahan penyakit DBD.

 

 

“Kami minta Bupati, Walikota dan masyarakat serius perhatikan lingkungan kita,” ujar Viktor.

“Kita secara aktif kelola penanganan penyakit DBD bukan saja mengenai kesehatan secara medis melainkan pembenahan dari lingkungan kita. Tidak boleh ada sampah lagi,” jelas Gubernur Viktor.

 

Pemprov NTT sejauh ini terus meningkatkan upaya pencegahan penyebaran covid -19 dan juga tetap bertanggung jawab dalam mengantisipasi DBD.

“Bila DBD ini masih tinggi berarti edukasi pada masyarakat masih rendah,” tegasnya.

 

Ia menambahkan, perlu adanya langkah antisipasi bila ada masyarakat yang terkena gejalanya seperti demam dan panas tinggi selama beberapa hari maka harus ditangani dengan cepat.

 

“Kita juga mau Perguruan Tinggi seperti Poltekes, STIKES dan Fakultas Kedokteran dan FKM ambil peran disini. Jadi kita bukan diskusi saja dalam webinar ini tetapi harus kerja dilapangan dengan beri sosialisasi untuk masyarakat. Waktu lalu itu di Sikka Kejadian Luar Biasa maka saya mau ke depannya penanganan serius bukan hanya di Sikka”, kata VBL.

 

Direktur Poltekes Kupang dr RH Kristina, S.KM, M.Kes mengatakan tindakan kolaboratif Rencana Institusi Poltekes Dengan Lintas Sektor dan Program dalam penanganan dan pencegahan DBD diantaranya,
Strategi Pemberatasan Jentik.

 

“Strategi Pemberantasan nyamuk (fooging focus dan fooging masal), serta Strategi Pemberdayaan Masal (edukasi aspek perilaku masyarakat, pemberdayaan kader masyarakat dengan tindakan 3M”, pungkasnya.

Sumber : SP Humas dan Protokol Setda NTT