DPRD Kota  Kupang Pertanyakan Anggaran Penanganan Covid-19

0 2.071

KUPANG, FLOBAMORA-SPOT.COM – “Gugus Tugas penanganan Coronavirus diseas 2019 (covid-19) telah dibentuk dan telah bekerja. Untuk mendukung kerja-kerja Gugus Tugas Pemerintah telah mengumumkan dana 45 milyar untuk berbagai program kerja. Pertanyaannya darimana dana itu diambil ?”

Demikian dilontarkan Ketua komisi I DPRD Kota Kupang Yuvent Tukung saat dihubungi Media ini via Phone Cell.

Anggota DPRD Asal Partai Nasdem itu mengatakan, Pemerintah harus mengajak DPRD Kota Kupang untuk duduk bersama mereposisi anggaran yang telah disetujui dalam pembahasan APBD 2020.

“Gugus tugas ini dari bawah sampai atas pasti bingung karena kaitan dengan anggaran yang sudah diumumkan di mana-mana, di medsos sudah tapi anggarannya mana ? karena kita belum ada pembahasannya di DPR. Nah kita sangat mendukung supaya segera diintervensi dengan anggaran dalam bentuk reposisi atau menggeser anggaran dari yang kita sudah tetapkan”, ujarnya.

 

Menurut dia apa gunanya Gugus Tugas jika hanya mampu menyampaikan himbauan, tanpa aksi nyata langsung ke bawa.

“Nah yang harus dilakukan kami selaku Pemerintah itu apa. Yaitu menyediakan secepat mungkin seluruh fasilitas. Apa arti kerja gugus tugas kalo tidak dibarengi dengan anggaran”, tegasnya.

Lantas bagaimana anggarannya pak Yuvent ?

“Hak budgetting ada di DPR, ada di kita. Nah bagaimana reposisi Anggaran tanpa melalui proses di DPR. Kita hanya minta jangan sampai berdampak hukum di kemudian hari. Sekarang kita bicara 40 Milyar 50 Milyar itu kan asumsi. Sekarang bagaimana dasar asumsinya harus angka itu, kenapa tidak lebih atau kurang misalnya. Pertnyaan itu harus bergerak di dalam dinamika persidangan di DPR, bukan ketemu di jalan saya ngomongin 40 dan 50 Milyar. Ya kan. Sekarang sumber anggaran itu dari mana di mana uang itu. Saya yakin kalo Pemerintah mau jujur lagi bingung itu, karena belum ada pembicaraan di DPR”, ujarnya.

Ketika ditanya kemungkinan anggaran yang bisa direposisi, ia menambahkan, anggaran seragam sekolah yang nilainya mencapai belasan Milyar bisa direposisi, karena para siswa sudah drumahkan semua.

“kalu mau fair dan bijak ayo anggaran seragam 11 Milyar direposisi dong.sekarang anak – anak semua sekolah dari rumah. ATK, Kaca mata, taman, lampu hias, menurut saya itu semua bisa direposisi. Ini kita lagi butuh duit banyak ini”, tegasnya.

 

Ia berharap Pemerintah tidak menarik lagi anggaran dari semua dinas karena dalam pembahasannya sudah ditekan.

“Jangan sampai Pemerintah ambil lagi dari yang miimalis itu, karena kita sudah tekan saat rapat anggaran. Pertanyaannya Siapa yang berwenang untuk menggeser ini anggaran saya kira tidak ada kecuali DPRD karena perintah undang-undang. Sikap Politik kami, kami sangat mendukung gugus tugas ini. Jangan kan 50 Milyar lebih dari itupun kami mendukung tapi mekanismenya harus benar jangan diabaikan. Kita sudah bicarakan hal ini ke Pimpinan DPR dan pimpinan menjawab sementara koordinasi dan Pemerintah sedang menyiapkan segala sesuatunya”, katanya.

Menurut Anggota DPRD dua Periode ini, seharusnya analisis anggaran sudah selesai jika Pemerintah serius membiayai Gugus Tugas.

“Ini kok berbulan-bulan? Menurut saya kita selesaikan itu dulu baru bicara gugus tugas di bawah. Untuk apa gugus tugas kalo tidak dibekingi dengan anggaran. Tidak cukup suka rela karena yang dibutuhkan saat ini adalah alat perlindungan diri. Siapa mau mati. Untuk sampai ke bawah kan mereka butuh alat pelindung, mereka butuh makan, minum atau mungkin ojek. Pantas saja para ketua RT / RW tidak melakukan apa-apa ketika melihat ada pendatang baru di lingkungannya, karena selain mungkin payung hukumnya juga anggaran’, ujarnya.

Lebih jauh Ia mengatakan, Pemerintah harus belajar dari Kasus di Maumere, dimana terjadi penolakan di pelabuhan bagi warga perantau yang pulang kampung.

“Itu harus menjadi sinyal bagi kota Kupang juga. Saudara-saudara kita di perantauan atau di daaerah merah Covid – 19 itu mau tidak mau memilih pulangkarena tidak lagi bekerja dan tidak ada saudara yang membiaya hidupnya. Apakah kemudian kita karena takut mati lantas kita tolak.  Dalam situasi darurat begini Pemerintah tidak cukup menyaksikan warga ditolak oleh keluarganya tapi perlu menyediakan fasilitas untuk Karantina yang memadai”,tutur Kraeng.

Ia mengingatkan Pemerintah Kota Kupang untuk melakukan antisipasi dan mencegah sebelum kasus ini meningkat. “Tentu kita tidak menginginkan hal itu ya tapi antisipasi perlu di kala pikiran kita masih tenang”, pungkasnya.

Sebelumnya diberitakan berbagai media massa Pemkot Kupang merealokasikan anggaran senilai Rp 45 miliar untu kebutuhan tim gugus tugas penanganan Covid-19.

Wakil Wali Kota Kupang, dr. Hermanus Man usai teleconference bersama Gubernur NTT Viktor Bungtilu Laiskodat dan seluruh kepala daerah se-NTT di Balai Kota, Senin (31/03/2020) siang mengatakan, awalnya anggaran untuk mendukung Tim Gugus Percepatan Penanganan dan Pencegahan Covid-19 bersumber dari dana darurat yang berjumlah Rp 1 miliar.

Namun setelah rasionalisasi bidang kesehatan, Rumah Sakit Umum Daerah S.K. Lerik membutuhkan Rp 4,5 miliar. Karena itu, dilakukan rasionalisasi lagi dan nilainya Rp 45 miliar.

Ia melanjutkan, Pemkot Kupang sementara menyusun restrukturisasi dan realokasi anggaran sebesar Rp 45 miliar bagi pengadaan 10 ruang isolasi dengan dilengkapi hepafilter bagi pembersih udara dan sterilisasi ruangan.

“Yang perlu kita cari sekarang adalah Rp 45 miliar. Ini untuk pertama membangun ruang isolasi lengkap dengan hepa filter sehingga udara yang keluar itu sudah bebas. Yang kedua kita perlu membuat rumah tunggu untuk paramedis. Jadi selama mereka bertugas itu, mereka tidak pulang, karena itu disiapkan asrama dan biaya hidup mereka sampai penanganan kasus selesai,” ungkapnya.

Ia menjelaskan dalam dana Rp 45 miliar tersebut terakomodir dana untuk penanganan dampak ekonomi rakyat. Jumlahnya sekitar Rp 25,5 miliar. Untuk mendapatkan besaran anggaran tersebut, dilakukan rasionalisasi pada setiap proyek yang belum ditender. (sintus)