Oelamasi, flobamora-spot.com – Presiden Republik Indonesia didampingi Ibu Negara Iriana Joko Widodo, sejumlah Mentri dam Gubernur NTT hari ini Rabu, (21/8) meninjau tambak garam eks tanah Hak Guna Usaha (HGU), di Desa Nunkurus, Kecamatan Kupang Timur, Kabupaten Kupang, Nusa Tenggara Timur (NTT).
Kedatangannya ke sini hanya ingin memastikan bahwa program untuk urusan garam sudah dimulai.
“Karena kita tahu impor garam kita 3,7 juta ton, yang bisa diproduksi dalam negeri baru 1,1 juta ton. Masih jauh sekali,” kata Presiden Jokowi kepada wartawan usai peninjauan.
Menurut Presiden, NTT memiliki potensi tambak garam yang sangat menjanjikan.
“Di Kupang ada kurang lebih 7 ribu hektar, tetapi yang dimulai sekitar 600 hektar dulu, dan juga baru diselesaikan 10 hektar,” ujar Presiden Jokowi.
Dalam peninjauan itu, Presiden Jokowi mengaku ditunjukkan berapa perbandingan garam yang diambil dari luar untuk dibawa ke NTT, misalnya dari Madura, Surabaya dan juga Australia.
“garam yang ada di NTT memang hasilnya lebih bagus, lebih putih, bisa masuk ke industri, dan kalau diolah lagi bisa juga menjadi garam konsumsi. Artinya ini ada potensi, tapi memerlukan investasi yang tidak sedikit”, tandasnya.
“Oleh sebab itu, ini adalah investasi pertama yang akan dikerjakan,” jelas Kepala Negara lagi
Ia menegaskan, tahun depan akan selesai 600 hektar, karena itu petani tambak diikutkan juga, dalam mega proyek tersebut demi meningkatkan penghasilan masyarakat di daerah ini.
“Tapi sekali lagi, ini yang dalam proses baru 600 hektar, itupun yang selesai baru 10 hektar. Tahun depan akan diselesaikan,” refas Kepala Negara.
Mendampingi Presiden Jokowi dalam kunjungan tersebut antara lain Menteri Perindustrian (Menperin) Airlangga Hartarto, Menteri Perhubungan (Menhub) Budi K. Sumadi, dan Gubernur NTT Viktor Laiskodat.
Tetap Terhubung Dengan Kami:
Ikuti Kami
Subscribe
CATATAN REDAKSI: Apabila Ada Pihak Yang Merasa Dirugikan Dan /Atau Keberatan Dengan Penayangan Artikel Dan /Atau Berita Tersebut Diatas, Anda Dapat Mengirimkan Artikel Dan /Atau Berita Berisi Sanggahan Dan /Atau Koreksi Kepada Redaksi Kami Laporkan,
Sebagaimana Diatur Dalam Pasal (1) Ayat (11) Dan (12) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 Tentang Pers.
