OELAMASI, FLOBAMORA-SPOT — Di balik kinerja pelayanan publik yang terus berjalan di Kabupaten Kupang, tersimpan satu tantangan besar yang perlu segera diselesaikan: memastikan hak-hak Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (P3K) diterima secara penuh dan tepat waktu.
Menyikapi kenyataan ini, Pemerintah Kabupaten Kupang bersama jajaran pimpinan DPRD tidak tinggal diam. Langkah strategis pun ditempuh langsung ke tingkat pusat.
Awal pekan ini, Bupati Yosef Lede didampingi Wakil Bupati Aurum Titu Eki, bersama Ketua DPRD Daniel Taimenas, Wakil Ketua DPRD Tome Dacosta dan Sofia Malelak – De Haan, serta sejumlah anggota dewan, melangsungkan pertemuan penting di Kementerian Keuangan Republik Indonesia.
Kunjungan ini bukan sekadar silaturahmi, melainkan wujud nyata perjuangan untuk mencari solusi atas keterbatasan anggaran daerah yang selama ini menjadi kendala utama.
Bupati Yosef Lede menjelaskan, meski Pemerintah Kabupaten Kupang terus berusaha menggenjot pendapatan daerah dan mengelola keuangan sebaik mungkin, kenyataan menunjukkan kemampuan keuangan daerah masih terbatas.
Menurut dia, berbagai cara telah dilakukan untuk menutupi kekurangan dana, namun waktu yang terus berjalan membuat pemenuhan hak P3K menjadi hal yang semakin mendesak untuk diselesaikan.
“Para P3K telah melaksanakan tugas dan kewajibannya dengan baik. Oleh karena itu, hak-hak mereka wajib kita perhatikan dan penuhi. Kami sudah berusaha semaksimal mungkin dari sisi daerah, namun kapasitas kami masih sangat terbatas. Maka hari ini kami datang memohon dukungan agar persoalan ini segera mendapatkan jalan keluar,” ujar Bupati Yosef penuh harap kepada media, pekan kemarin.
Sikap dan niat baik ini juga didukung penuh oleh lembaga legislatif daerah.
Ketua DPRD Kabupaten Kupang, Daniel Taimenas, menyampaikan, potensi sumber daya yang dimiliki daerah sebenarnya cukup besar, namun pemanfaatannya belum berjalan secara maksimal untuk mendongkrak Pendapatan Asli Daerah. Kondisi inilah yang membuat dukungan dari pemerintah pusat menjadi sangat dibutuhkan.
Hal senada disampaikan Wakil Ketua I DPRD, Sofia Malelak – De Haan.
Ia menegaskan, semua langkah yang mungkin sudah diambil oleh eksekutif dan legislatif daerah, namun kekuatan sendiri belum cukup. Oleh sebab itu, pintu bantuan dan kerja sama dengan Kementerian Keuangan dibuka lebar-lebar.
Usaha dan perjuangan yang ditempuh itu akhirnya membuahkan respon positif.
Dalam pertemuan tersebut, Dirjen Pertimbangan Keuangan Kementerian Keuangan, Askolani, memberikan tanggapan yang melegakan.
Ia menyatakan, persoalan keterbatasan anggaran memang dihadapi hampir oleh seluruh daerah di Indonesia, dan masukan yang disampaikan oleh rombongan Kabupaten Kupang menjadi bahan pertimbangan yang berharga.
“Kami memahami situasi yang dihadapi. Masukan ini akan kami bawa untuk dikonsolidasikan lebih lanjut guna mencari bentuk bantuan yang memungkinkan, sehingga pemenuhan hak bagi para tenaga kerja di daerah seperti P3K dapat terwujud dengan baik,” janji Askolani.
Turut hadir menyaksikan kesepakatan awal ini sejumlah pejabat, antara lain Direktur Dana Transfer Umum Sandy Firdaus, Direktur Dana Transfer Khusus Purwanto, Sekretaris Daerah Kabupaten Kupang Mateldi Sanam, Kepala BPKAD Messakh Foeh, dan pejabat terkait lainnya.
Langkah ini menjadi bukti nyata bahwa pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat bersatu padu memperjuangkan kesejahteraan aparatnya.
Kini, harapan baru terbentang. Dengan dukungan dari pemerintah pusat, butiran perjuangan ini diharapkan segera membuahkan hasil yang nyata bagi lebih dari sekadar angka di laporan keuangan, melainkan bagi masa depan dan kesejahteraan ribuan P3K yang mengabdi untuk kemajuan Kabupaten Kupang. (NH).
Tetap Terhubung Dengan Kami:
Ikuti Kami
Subscribe
CATATAN REDAKSI: Apabila Ada Pihak Yang Merasa Dirugikan Dan /Atau Keberatan Dengan Penayangan Artikel Dan /Atau Berita Tersebut Diatas, Anda Dapat Mengirimkan Artikel Dan /Atau Berita Berisi Sanggahan Dan /Atau Koreksi Kepada Redaksi Kami Laporkan,
Sebagaimana Diatur Dalam Pasal (1) Ayat (11) Dan (12) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 Tentang Pers.
