Kupang, flobamora-spot.com – Menjelang pemilihan dan pemungutan suara tanggal 17 April 2019, Komisi Pemilihan Umum (KPU) NTT tengah menghadapi masalah pada surat suara. Hal tersebut disampaikan oleh Ketua KPU NTT, Thomas Dohu dalam pertemuan Badan Koordinasi Kehumasan (Bakohumas) Tingkat Privinsi Nusa Tenggara Timur, kamis, 11/4.
“Kebutuhan surat suara sampai saat ini, kami masih membutuhkan 808.259 surat suara, baik presiden dan wakil presiden, surat suara DPD, surat suara DPR RI, surat suara DPRD Provinsi dan surat suara DPRD Kabupaten/Kota,” katanya.
Surat suara tersebut sebenarnya sudah diterima oleh Ketua KPU Kabupaten Kota pada tanggal 21 Maret yang lalu, lanjutnya, namun ternyata banyak surat suara yang rusak. Data sebelumnya kurang lebih 998.000 surat suara pada tanggal 8 April, KPU provinsi NTT telah memerintah KPU Kabupaten Kota untuk mengecek kembali surat suara yang telah dikategorikan rusak.
“Standar surat suara sangat tinggi ditetapkan. Kategori surat suara rusak antara lain, sebaran tinta yang mengenai kotak data pasangan calon, atau data perseorangan DPD. Tinta dimaksud bisa dalam bentuk titik dengan diameter diatas dua milimeter atau sebesar spidol besar, itu bisa dikategorikan rusak. Atau menutupi nama calon, nama caleg yang ada dalam surat suara yang dimaksud,” kata Thomas Dohu.
Ia menjelaskan, kategori rusak lainnya adalah, adanya surat lembaran kedua yang tidak tercetak, dan adanya robek pada bagian tertentu di surat suara. “Ada juga kategori rusak lainnya. Misalnya adanya rembesan tinta atau bercak yang tersebar dalam surat suara sebagaimana yang saya jelaskan tadi,” tutur ketua KPU NTT.
Thomas Dohu menjelaskan, saat ini surat suara sedang dicetak pada perusahaan lain untuk dicetak hari ini (11 April) untuk mencetak kebutuhan surat suara. “untuk surat suara, informasi terakhir hari ini (11 April) akan dicetak. Penyajian yang menerima mandat sebelumnya sudah mengembalikan mandat mencekak pada Kapolri, dan Kapolri telah menunjuk penyedia yang baru. Tim kami sudah ada di perusahaan hari ini (11 April) untuk mencetak kebutuhan surat suara,” katanya.
Pihaknnya memastikan bahwa tanggal 13 yang akan datang, surat suara sebagaimana yang dibutuhkan sudah bisa diterima oleh KPU kabupaten Kota. KPU juga telah menyiapkan strategi untuk menghadapi kekurangan surat suara. “Kami tetap mengisi logistik yang ada, yang telah sesuai dan diutamakan untuk daerah-daerah yang jangkauannya jauh. Itu yang kami utamakan pengisiannya atau pemenuhannya. Sehingga mulai tanggal 13 atau 14 logistik kami sudah mulai bergerak dari kabupaten ke daerah-daerah yang paling jauh, ke daerah-daerah yang jangkauannya sulit, sehingga logistik tetap sampai ke temoat tujuan sesuai dengan waktunya,” kata KPU Provinsi.
Sementara Ketua Bawaslu NTT, Thomas Martinus Djawa sempat menyinggung soal anggaran dalam pengawasan pemilu 2019 ini. I memastikan tidak ada masalah dalam anggaran pemilu kali ini karena semua sudah terdistribusi. “Petugas kami, baik di tingkat desa, kecamatam sudah siap menjalankan tugas dan tidak ada lagi soal anggaran seperti yang kemarin-kemarin ada yang demo, kemudia ada yang keberatan untuk pelaksanaan pengawasan ini,”tegasnya Dalam Kegiatan yang mengangkat tema Peran Humas Pemda dalam Menyukseskan Pemilu 2019,
Asisten II Sekda NTT, Samuel Rebo, dalam sambutannya mewakili Gubernur NTT mengatakan, keberhasilan Pemilu Presiden dan Pemilu Legislatif yang dilaksanakan secara serentak ini akan terealisasi, apabila setiap pihak yang terkait mampu menjalankan perannya dengan maksimal, baik itu dari pihak partai politik, KPU, Bawaslu, maupun masyarakat. “ Masyarakatpun perlu mengetahui apa pentingnya keterlibatan mereka dalam pemilu,” pungkasnya.
Penulis : Yayi Blegur / Sintus
Tetap Terhubung Dengan Kami:
Ikuti Kami
Subscribe
CATATAN REDAKSI: Apabila Ada Pihak Yang Merasa Dirugikan Dan /Atau Keberatan Dengan Penayangan Artikel Dan /Atau Berita Tersebut Diatas, Anda Dapat Mengirimkan Artikel Dan /Atau Berita Berisi Sanggahan Dan /Atau Koreksi Kepada Redaksi Kami Laporkan,
Sebagaimana Diatur Dalam Pasal (1) Ayat (11) Dan (12) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 Tentang Pers.
