KUPANG, FLOBAMORA-SPOT – Untuk mendorong Literasi di NTT, Balai Penjamin Mutu Pendidikan provinsi Nusa Tenggara Timur (BPMP NTT), tidak bisa bekerja sendiri.
Lembaga yang berada di bawah Kemendikbudristek RI itu merasa perlu bermitra dengan pihak lain.
Kepala BPMP NTT Herdiana mengatakan, sebagai lembaga Penjamin mutu pendidikan pihaknya harus bekerjasama dengan stakeholder dalam hal ini Pemerintah daerah, Mitra Pembangunan dan media.
“BPMP bertugas mengadvokasi pemda di mana konsern-konsern program prioritas agar Standar Pelayanan Mutu (SPM) pendidikan, di NTT tercapai. Apa itu SPM ? Yang utama adalah literasi, Numerasi dan Karakter”, kata Herdiana usai Media Gathering dalam rangka kampanye program prioritas di Neo Hotel, Selasa (15/10/24).
Menurut dia, pertemuan ini menjadi cikal bakal terbangunnya kerjasama itu.
“BPMP harus bermitra dengan Pemda, tapi tidak cukup karena PR di NTT itu kompleks. Jadi kita bermitra dengan mitra pembangunan, juga harus bermitra dengan media”, tambah dia.
“Karena Media bisa membantu influencing. Membantu penetrasi ya agar semua pihak termasuk masyarakat aware bahwa ada PR yang harus kita kerjakan bersama”, terang dia.
Ia menilai, literasi di NTT belum menggembirakan.
“Ini kita masih banyak yang merah. Tadi 45 persen bahkan kalo plus yang masih kuning artinya belum baik juga sekitar 70 persen. Itu PR besar”, kata Herdi.
Lantas siapa yang perlu diajak dalam upaya meningkatkan literasi di NTT pak Herdi ?
“Salah satunya tentu guru, orangtua dan ekosistem, pemdanya, kita sama-sama. Contoh kami bermitra dengan Inovasi (LSM-red), yang memiliki program reading camp. Sesuatu yang simple kita coba samakan, dengan guru-guru”, jelas dia.
Menurut dia, ada 10 pemda yang sudah konsern dalam mendorong literasi, numerasi dan karakter lewat sekolah-sekolah baik SD maupun SMP.
“Itu kita harus kawal bersama bagaimana bisa berjalan. Kita sudah lakukan tapi karena pemantauannya kurang di sekolah tidak berjalan. Sudah banyak metodelah. Dan yang ini (reading camp-red) paling simple dan efektif”, ujarnya yakin.
“Dengan mengajak media, kita sama-sama untuk melihat ini ada sesuatu yang baik. Jika sudah ada hasil bagaimana kita kontrol bersama, biar ini di sekolah itu jalan”, jelas Herdi.
Ia mengatakan, media dapat memberi masukan kepada pemerintah manakala menemukan sesuatu yang tidak beres di lapangan.
“Misalkan dari 10 pemda itu harusnya semua sekolah sudah jalankan. Media menemukan ada sesuatu yang gak jalan. Kenapa sih. Itukan bisa jadi masukan bagi Pemda dan untuk kami”, jelas dia.
Lantas siapa yang dimaksud dengan mitra pembangunan pak Hardi?
Mitra pembangunan yang dimaksud adalah mereka yang selama ini ikut mendorong literasi di NTT.
“Seperti Cakrawala, sekolah Timur, Tunas Aksara. Juga ada mitra pembangunan lain misalkan Gramedia bisa kita optimalkan, bisa dijalankan karena sudah banyak metode tapi ternyata di bawah tidak jalan kan akhirnya tidak ada hasil”, ujar dia.
Ia menegaskan, dalam kerjasama ini pasti ada hak dan kewajiban dari kedua belah pihak yang harus dipenuhi.
“Bisa jadi timbul hak dan kewajiban sesuai ketentuan dan kewenangan, kita lakukan bersama”, pungkas dia. (Sintus).
Tetap Terhubung Dengan Kami:
Ikuti Kami
Subscribe
CATATAN REDAKSI: Apabila Ada Pihak Yang Merasa Dirugikan Dan /Atau Keberatan Dengan Penayangan Artikel Dan /Atau Berita Tersebut Diatas, Anda Dapat Mengirimkan Artikel Dan /Atau Berita Berisi Sanggahan Dan /Atau Koreksi Kepada Redaksi Kami Laporkan,
Sebagaimana Diatur Dalam Pasal (1) Ayat (11) Dan (12) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 Tentang Pers.
