KUPANG, FLOBAMORA-SPOT – Kasus pemilihan Ketua RT di Kelurahan Bello Kecamatan Maulafa Kota Kupang NTT sempat menyeret Pemerintah Kota Kupang hingga Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Kupang hanya karena Pemerintah Kota Kupang melalui Kepala Kelurahan Bello melantik hasil suara terbanyak masyarakat yang nota bene tak memiliki ijasah SMA sebagaimana amanat Perda Kota Kupang nomor 6/2019. Setelah digugat oleh peraih suara terbanyak kedua hingga disidangkan di PTUN.
Belajar dari pengalaman tersebut Lurah Bello Robinson Lona memberi arahan kepada masyarakat melalui Ketua RW 003 Goris Takene agar memberi pemahaman kepada masyarakat termasuk panitia pemilihan untuk tak mencalonkan yang tak memenuhi syarat.
“Jadi papa tolong berikan pemahaman kepada masyarakat bahwa maunya perda itu seperti itu, kita jangan kecolongan lalu melanggar karena yang namanya aturan itu adalah panglima kita semua patut menghargai,” pinta Lona saat menyerahkan SK panitia Pemilihan Ketua RT di kantornya Senin, (6/11/23).
Terpisah, Ridolf Haga Ly, SH salah satu calon Ketua RT 007/ RW 003 mengatakan, dirinya bersedia maju karena sesuai kemauan warga. Dirinya bersedia dicalonkan sebagai Ketua RT.
“Awalnya saya tidak bersedia tetapi atas desakan warga akhirnya saya bersedia untuk dicalonkan menjadi Ketua RT,” ujar salah satu anggota Polda NTT aktif itu.
Sementara itu Ketua RW 003 Kelurahan Bello Goris Takene mengharapkan siapapun yang dipilih oleh warga agar menunjukan kerjasama yang baik dengan semua elemen karena Ketua RT dan RW adalah perpanjangan tangan pemerintah terendah di akar rumput yang mesti paham dan tau dengan karakteristik lingkungan sehingga ketika terjadi benturan dapat dengan mudah mencarikan solusinya.
Untuk diketahui masa bakti LKK atau ketua RT/RW se Kota Kupang akan berakhir Desember 2023 dan akan dipilih kembali untuk masa tiga tahun akan datang. Sedangkan untuk Kelurahan Bello sesuai rencana akan dilakukan pemilihan RT/RW serentak pada 25 November 2023. (goe)
Tetap Terhubung Dengan Kami:
Ikuti Kami
Subscribe
CATATAN REDAKSI: Apabila Ada Pihak Yang Merasa Dirugikan Dan /Atau Keberatan Dengan Penayangan Artikel Dan /Atau Berita Tersebut Diatas, Anda Dapat Mengirimkan Artikel Dan /Atau Berita Berisi Sanggahan Dan /Atau Koreksi Kepada Redaksi Kami Laporkan,
Sebagaimana Diatur Dalam Pasal (1) Ayat (11) Dan (12) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 Tentang Pers.
