KUPANG, FLOBAMORA-SPOT – Penjabat Gubernur NTT Ayodhia G. L. Kalake, SH., MDC menghadiri dan memberikan sambutan pada Rapat Koordinasi Nasional Pencegahan dan Persiapan Pengawasan Kampanye Pemilihan Umum Tahun 2024 bertempat di Hotel Harper pada Sabtu (14/10/2023) malam.
Kegiatan tersebut dilaksanakan selama 3 hari dan diikuti oleh perwakilan anggota Bawaslu Provinsi dan Kab/Kota Seluruh Indonesia.
Tujuan kegiatan teraebut diantaranya menginventarisir masalah dan kerawanan tahapan kampanye berdasarkan pengalaman pemilu 2019 dan berdasarkan analisis terhadap isu kampanye pemilu saat ini, penyamaan tafsir, persepsi, dan pemahaman antara stakeholder dan pengawas pemilu di seluruh tingkatan mengenai pencegahan pelanggaran dan pengawasan tahapan kampanye, memperoleh masukan dari instansi/lembaga akademisi, masyarakat sipil yang berkaitan dalam pencegahan dan pengawasan tahapan kampanye, nenentukan peta jalan strategi pencegahan dan pengawasan tahapan kampanye pemilu.
Pj. Gubernur NTT dalam sambutannya menyampaikan apresiasi atas ditunjuknya Provinsi NTT menjadi tempat penyelenggara Rakornas Pencegahan dan Persiapan Pengawasan Kampanye Pemilihan Umum Tahun 2024.
“Saya, atas nama Pemerintah dan masyarakat Nusa Tenggara Timur menyampaikan penghargaan dan terima kasih atas dipilihnya Nusa Tenggara Timur sebagai tempat pelaksanaan Rakornas ini. Selamat datang di Bumi Nusa Tenggara Timur kepada Bapak/Ibu Pimpinan Kementerian/Lembaga, Narasumber, dan peserta yang telah menghadiri kegiatan ini,” ucap dia.
Ia menjelaskan “Kita akan segera memasuki tahapan-tahapan penting menuju Pemilihan Umum 2024, yakni tenggat waktu Pendaftaran Bakal Calon Presiden dan Wakil Presiden, batas waktu Penetapan Daftar Calon Tetap Anggota Legislatif, yang kemudian diikuti dengan masa kampanye selama 75 hari sejak 28 November 2023 sampai dengan 10 Februari 2024. Sesuai amanat UU Nomor 7 Tahun 2023 tentang “Penetapan Perppu 1/2022 tentang Perubahan UU 7/2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang”.
Ayodhia berharap, Bawaslu selaku Lembaga Penyelenggara Pemilu dapat selalu konsisten berperan penting dalam mencegah pelanggaran dan sengketa proses pemilu, dan dapat bekerja dengan sangat optimal untuk meminimalisir potensi pelanggaran, khususnya dalam masa kampanye.
“Melalui Rakornas Pencegahan dan Persiapan Pengawasan Kampanye Pemilihan Umum Tahun 2024 yang diikuti oleh seluruh jajaran Bawaslu dari pusat sampai daerah merupakan forum strategis untuk menyatukan pemahaman dan persepsi terhadap regulasi yang sudah ada maupun ketentuan teknis Peraturan Bawaslu.” Jelas dia.
“Semoga materi-materi yang disampaikan oleh para Narasumber dapat meningkatkan pengetahuan bersama sekaligus mendorong kolaborasi antar pemangku kepentingan dalam upaya pencegahan dan pengawasan kampanye sesuai dengan tingkat kewenangan masing-masing,” lanjut Pj. Gubernur.
Pj. Gubernur menekankan bahwa berbagai upaya-upaya mitigasi terhadap potensi kerawanan dan pelanggaran perlu diidentifikasi sejak dini agar dapat segera dipersiapkan langkah-langkah pencegahannya. Sosisialisasi juga perlu terus ditingkatkan dengan melibatkan berbagai pemangku kepentingan terkait, sehingga masyarakat dapat berpartisipasi secara aktif dalam mencegah pelanggaran dan mengawasi pelaksanaan tahapan kampanye.
“Sehingga pada kesempatan ini, saya mengajak kepada seluruh masyarakat NTT untuk tetap menjaga situasi kondusif dan kedamaian selama tahapan-tahapan menuju tanggal 14 Februari 2024. Saya juga menghimbau kepada seluruh ASN di Provinsi NTT untuk tetap menjaga netralitas,” tegas Ayodhia.
Anggota Badan Pengawas Pemilihan umum, koordinator Divisi Pencegahan, Partisipasi Masyarakat dan Hubungan Masyarakat Bawaslu RI, Lolly Suhenty, S.Sos.I., M.H. dalam sambutanya menyampaikan beberapa isu – isu strategis kerawanan yang perlu diidentifikasi sejak dini.
“Bukan tanpa alasan NTT dijadikan tuan rumah kali ini selain karna kita masih mengingat dengan baik sebagai Nusa Terindah Toleransi, Provinsi NTT ini juga mengajarkan kita cara melihat tahapan – tahapan krusial dalam pemilu melalui indeks kerawanan pemilu (IKP), dimana kalau melihat data Provinsi NTT secara keseluruhan IKP posisi Provinsi NTT pada Rawan Sedang tetapi begitu kita lihat lagi dengan baik maka rawan tinggi pada dimensi kontestasi,” jelas Lolly.
Ia menjelaskan “Dimensi kontestasi NTT Rawan Tinggi walaupun secara akumulasi 4 dimensi besar Rawan Sedang scorenya 56,75 karna apa ? salah satunya karna maraknya kampanye diluar jadwal. Kalau kita lihat peristiwa pilkada maupun pemilu sebelumnya, maka ini menjadi hal yang harus kita pikirkan dengan baik bagaimana caranya kerawanan tinggi itu tidak terjadi lagi,” tambahnya.
Sebagai pengawas Pemilu perlu memitigasi resiko dan memastikan identifikasi kerawanan dilakukan secara _update_ berkelanjutan menjadi penting dilakukan.
Sehingga ia berharap, “Sebagai pengawas pemilu, kita semua wajib punya keberanian menjalankan kerja profesional, sehingga forum diskusi yang akan kita laksanakan ini akan menambah energi positif untuk keberanian-keberanian itu, mengidentifikasi isu-isu kerawanan sejak dini seperti isu Netralitas ASN, Politik Uang, isu SARA dan isu – isu lainnya agar dapat diatasi dan tidak terjadi lagi sehingga kita harus memiliki keberanian, dimana keberanian tanpa pengetahuan disebut nekat, sedangkan keberenian berdasarkan pemahaman regulasi itu yang disebut hebat. Selamat berdiskusi, selamat memberikan hasil terbaik untuk strategi pencegahan kualitas pengawasan tahapan kampanye kita.” harap dia.
Kegiatanpun dibuka secara resmi ditandai dengan menyentuh layer LED oleh Anggota Badan Pengawas Pemilihan umum, koordinator Divisi pencegahan, partisipasi Masyarakat dan hubungan Masyarakat Bawaslu RI, Lolly Suhenty, S.Sos.I., M.H., Penjabat Gubernur NTT Ayodhia G. L. Kalake, SH., MDC., Deputi Bidang Dukungan Teknis Bawaslu RI, Dr. La Bayoni, Ketua Bawaslu Prov. NTT, Nonato Da Purificacao Sarmento, S.Si dan unsur Forkopimda Prov. NTT. (BAP_NTT).
Tetap Terhubung Dengan Kami:
Ikuti Kami
Subscribe
CATATAN REDAKSI: Apabila Ada Pihak Yang Merasa Dirugikan Dan /Atau Keberatan Dengan Penayangan Artikel Dan /Atau Berita Tersebut Diatas, Anda Dapat Mengirimkan Artikel Dan /Atau Berita Berisi Sanggahan Dan /Atau Koreksi Kepada Redaksi Kami Laporkan,
Sebagaimana Diatur Dalam Pasal (1) Ayat (11) Dan (12) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 Tentang Pers.
