KUPANG, FLOBAMORA-SPOT – Pemerintah Kota Kupang menerima penghargaan sebagai Lembaga Pemerintahan Penggerak Orang Tua Asuh, yang diberikan oleh Harian Umum Pos Kupang.
Penghargaan tersebut diterima Kepala Bappeda Kota Kupang, Djidja Kadiwanu, SE.,MM, dalam acara “Pos Kupang Award Peduli Stunting Tahun 2023” di Hotel Harper, Senin (02/10).
Pemimpin Perusahaan PT Timor Media Grafika, Margaretha Iin Wahyuningrum, menyampaikan Pos Kupang Award Peduli Stunting merupakan bentuk apresiasi Pos Kupang kepada lembaga pemerintahan, instansi serta individu, karena memberikan perhatian secara khusus kepada penderita stunting, khususnya yang berada di Provinsi NTT. Penghargaan diberikan kepada 13 pemerintah daerah, lembaga, instansi maupun individu yang sudah berkontribusi untuk NTT dalam memerangi stunting.
Tiga belas (13) penghargaan tersebut antara lain, kategori Lembaga Pemerintahan Penggerak Orang Tua Asuh yang diterima Pemkot Kupang, kategori Lembaga Pemerintah Penggerak Posyandu Pencegahan Stunting diterima oleh Pemkab Belu, kategori Optimalisasi Ketahanan Pangan Masyarakat diterima oleh Pemkab Rote Ndao, Kategori Penggerak Program Desa Peduli Stunting diterima oleh Pemkab Sikka, kategori Desa Layak Anak oleh Kemenkumham NTT, Penghargaan BUMN Penggerak Sosialisasi Kebun Gizi oleh PT PLN (Persero) UIW NTT, kategori Lembaga Keuangan Penggerak Program Kakak Asuh diterima oleh Bank NTT, kategori Lembaga Keuangan Penggerak Edukasi Pola Hidup Sehat Masyarakat diterima oleh KSP Kopdit Pintu Air, kategori Lembaga Masyarakat Penggerak Dukungan Air Bersih diterima oleh Yayasan Sumur 83, kategori Penggerak Peningkatan Sanitasi dan Akses Air Bersih diterima oleh Korem 161/Wirasakti, kategori Polres Peduli Stunting diterima oleh Polresta Kupang Kota, kategori Kakak Asuh Inspiratif diterima oleh Brigjen Pol (Purn) Heri Sulistianto serta kategori Tokoh Penggerak Dukungan Protein Anak diterima oleh Hengky Marloanto.
Kepala Bappeda Kota Kupang yang hadir mewakili Pj. Wali Kota Kupang menyampaikan penghargaan ini merupakan hasil kerja keras dan bukti bahwa kerja kolaborasi antara Pemerintah Kota Kupang, kelompok masyarakat, dan orang tua asuh telah memberikan hasil yang positif dari waktu ke waktu sepanjang tahun 2022 hingga 2023.
Prevalensi stunting di Kota Kupang dari tahun 2022 ke tahun 2023 menunjukkan progres yang menggembirakan.
Pada tahun 2022 lalu stunting di Kota Kupang ada pada angka 21,5% atau 5497 balita stunting, dengan tingkat partisipasi masyarakat 93 %. Di tahun 2023 ini angka stunting Kota Kupang sudah turun hingga 17,2 % atau 4.019 balita stunting, dengan partisipasi masyarakat 96,1 %.
Sebelumnya di kesempatan berbeda, Pj. Wali Kota Kupang, Fahrensy P. Funay, SE, M.Si mengakui upaya penurunan persentase prevalensi di Kota Kupang membutuhkan upaya yang bersifat revolusioner (out of the box). Oleh karenanya mustahil jika dikerjakan sendiri oleh pihak tertentu, baik hanya oleh satu perangkat daerah atau hanya oleh satu komponen saja. Karena itu kerja kolaboratif lintas instansi, lintas komponen dan lintas elemen pemerhati stunting (multi pihak) adalah sesuatu yang mutlak.
PT Timor Media Grafika yang menaungi Harian Umum Pos Kupang melalui social movement penyerahan bantuan untuk anak stunting dan ibu hamil kekurangan energi kronis (KEK) juga telah berkontribusi dalam upaya penanganan stunting di Kota Kupang.
Turut mendampingi Kepala Bappeda dalam acara tersebut, Kepala Dinas Kesehatan Kota Kupang, drg. Retnowati, M.Kes dan Kadis Kominfo Kota Kupang, Ariantje Baun, SE, M.Si.
Hadir dalam acara tersebut Danrem 161/Wira Sakti, Danlantamal VII Kupang, Danlanud El Tari Kupang, Kadis Kesehatan Provinsi NTT yang mewakili Gubernur NTT, Kapolresta Kupang Kota serta sejumlah kepala daerah dan 12 penerima penghargaan lainnya.
(PKP_jms).
Tetap Terhubung Dengan Kami:
Ikuti Kami
Subscribe
CATATAN REDAKSI: Apabila Ada Pihak Yang Merasa Dirugikan Dan /Atau Keberatan Dengan Penayangan Artikel Dan /Atau Berita Tersebut Diatas, Anda Dapat Mengirimkan Artikel Dan /Atau Berita Berisi Sanggahan Dan /Atau Koreksi Kepada Redaksi Kami Laporkan,
Sebagaimana Diatur Dalam Pasal (1) Ayat (11) Dan (12) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 Tentang Pers.
