KUPANG, FLOBAMORA-SPOT – Penjabat Gubernur NTT Ayodhia G.L. Kalake, SH., MDC mengukuhkan Rizal Suhaili sebagai Kepala Perwakilan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Provinsi NTT menggantikan Sofyan Antonius yang akan mengemban tugas sebagai Kepala BPKP Provinsi Sumatra Selatan.
Hal tersebut ditandai dalam acara Pengukuhan dan Serah Terima Jabatan Kepala Kepala Perwakilan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Provinsi NTT yang dilaksanakan di Aula Fernandez Kantor Gubernur NTT Jumat (15/9/23).
Penjabat Gubernur NTT Ayodhia G. L. Kalake, SH., MDC dalam sambutannya memberikan profisiat juga dukungan Penjabat baru Kepala Perwakilan BPKP Provinsi NTT Rizal Suhaili.
“Selamat datang kepada Bapak Rizal Suhaili selaku Kepala Perwakilan BPKP Provinsi NTT yang baru. Kami mengucapkan selamat menjalankan tugas sebagai Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Nusa Tenggara Timur. Kami percaya, saudara merupakan orang pilihan sehingga mendapat kepercayaan untuk menduduki jabatan ini. Kami juga berharap agar dapat membangun kerja sama yang sinergis dengan pemerintah daerah dan instansi/lembaga terkait di wilayah Provinsi NTT, khususnya dalam rangka meningkatkan kualitas akuntabilitas pengelolaan keuangan negara/daerah dan melakukan upaya pencegahan untuk menghindari terjadinya penyimpangan dalam proses pembangunan dan pemanfaatan anggaran daerah,” kata Penjabat Gubernur.
“Saya berharap kepada Kepala Perwakilan BPKP NTT yang baru dapat menjalin dan menciptakan pola kerja sama yang efektif dengan pemerintah daerah. Peran BPKP sebagai aparat pengawasan internal pemerintah sangat strategis dalam agar pengelolaan keuangan dan pembangunan tepat sasaran sehingga mampu meningkatkan kesejahteraan masyarkat. Sebagaimana kita mengenal siklus PDCA (Plan, Do, Check, Act) dalam ilmu manajemen, kami berharap BPKP dapat terlibat mendampingi mulai dari tahap perencanaan, sehingga menjadi semakin bersifat preventif,” ungkap dia.
Ayodhia menambahkan, banyak hal yang perlu dibenahi terkait pembangunan di Provinsi NTT.
“Kita tahu banyak pekerjaan rumah untuk menjadikan NTT ini maju dan sejajar dengan provinsi lainnya. Masalah pembangunan infrastruktur dasar, tingkat kemiskinan dan stunting juga kemandirian keuangan daerah yang masih rendah, merupakan beberapa masalah yang harus kita atasi bersama secara kolaboratif. Sudah menjadi tuntutan di samping upaya sungguh-sungguh dari para penyelenggara pemerintahan daerah, juga perlu adanya peningkatan peran yang harus dijalankan oleh Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP), baik Inspektorat Provinsi/Kabupaten/Kota, Inspektorat Jenderal Kementerian /Lembaga maupun BPKP,” urainya.
Penjabat Gubernur juga berpesan kepada Inspektur Provinsi NTT dan seluruh Organisasi Perangkat Daerah NTT untuk berkoordinasi erat dengan BPKP, baik dalam perencanaan maupun pelaksanaan program & kegiatan, demi pelaksanaan keuangan negara/daerah yang semakin akuntabel.
Diakhir sambutan beliau juga dilakukan Kick Off Pelaksanaan Evran : Evaluasi Perencanaan dan Penganggaran Tahun 2023 dengan fokus evaluasi sektor pengentasan kemiskinan, penanganan stunting, ketahanan pangan, pemberdayaan UMKM dan pariwisata.
Sementara itu, Deputi Kepala BPKP Bidang Akuntan Negara Sally Salamah mengungkapkan pentingnya membangun kerja sama dan sinergitas antar lembaga.
“Kerja sama perlu dibangun dengan instansi vertikal, Aparat Penegak Hukum (APH) baik Kepolisian/Kejaksaan. Selain itu, dilakukan juga dengan badan usaha milik negara (BUMN) atau badan usaha milik daerah (BUMD); bahkan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) di wilayah Provinsi Nusa Tenggara Timur,” kata Sally.
Ia menambahkan, Kerja sama yang terjalin dengan baik selama ini, tentu akan terus dipertahankan dan ditingkatkan, guna memberikan pelayanan yang lebih baik kepada warga masyarakat di wilayah Nusa Tenggara Timur.
“Ke depan, kiranya capaian-capaian yang telah kita raih bersama akan terus sama-sama kita tingkatkan dengan sinergi dan kolaborasi. Kita akan bersama-sama dan bekerja bersama untuk memberikan pelayanan kepada warga masyarakat kita untuk menuju Indonesia Maju 2045,” tutupnya.
Turut hadir dalam acara tersebut diantaranya Deputi Kepala BPKP Bidang Akuntan Negara Sally Salamah. Sekretaris Daerah Provinsi NTT Kosmas D. Lana. Penjabat lama Kepala Perwakilan BPKP Provinsi NTT Sofyan Antonius, Para Bupati dan juga tamu undangan. (BAP_NTT).
Tetap Terhubung Dengan Kami:
Ikuti Kami
Subscribe
CATATAN REDAKSI: Apabila Ada Pihak Yang Merasa Dirugikan Dan /Atau Keberatan Dengan Penayangan Artikel Dan /Atau Berita Tersebut Diatas, Anda Dapat Mengirimkan Artikel Dan /Atau Berita Berisi Sanggahan Dan /Atau Koreksi Kepada Redaksi Kami Laporkan,
Sebagaimana Diatur Dalam Pasal (1) Ayat (11) Dan (12) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 Tentang Pers.
