OELAMASI, FLOBAMORA-SPOT – Pemerintah Kabupaten Kupang mengadakan Focus Grup Discusion (FGD) Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B), Kamis (6/7/23).
Bupati Kupang dalam sambutan tertulis yang dibacakan Plh. Sekda Kabupaten Kupang Mesak Elfeto di ruang Rapat Bupati mengatakan, alih fungsi lahan pertanian telah terjadi.
“Kegiatan ini dilatarbelakangi bahwa dari waktu ke waktu telah terjadi alih fungsi lahan pertanian menjadi non-pertanian di seluruh Indonesia, termasuk kabupaten Kupang. Jika dibiarkan, maka akan terjadi perubahan terhadap data dukung wilayah baik secara regional maupun nasional dalam menjaga kemandirian, ketahanan dan kedaulatan pangan”, ujar Mesak.
Mesak menerangkan, sektor pertanian di kabupaten Kupang masih menjadi prioritas dalam pembangunan, melalui revolusi 5P, sehingga diharapkan dengan adanya kegiatan ini, produk akhirnya akan mengurangi laju alih fungsi atau konversi lahan pertanian dan melakukan perlindungan terhadap lahan pertanian yang ada di kabupaten Kupang.
Sebagai daerah yang memiliki lahan pertanian yang luas dan jumlah masyarakat Petani mencapai 119 ribu lebih, menjadi sebuah potensi sekaligus tantangan, khususnya bagi Pemda untuk dapat menghadirkan program pembangunan yang berpihak pada kebutuhan dan kepentingan masyarakat petani.
“Atas dasar inilah, diharapkan dengan adanya FGD ini, diperoleh suatu data baku tentang lahan-lahan existing yang ada di kabupaten sehingga mendukung pembangunan pertanian yang ada di daerah ini”, kata Mesak.
Dia mengungkapkan, suksesnya pembangunan tidak terlepas dari peran serta pemerintah, masyarakat dan stakeholder sehingga program-program pembangunan yang dicanangkan pemerintah untuk kesejahteraan masyarakat dapat berhasil.
“Saya yakin dengan keberpihakan pemerintah di bidang pertanian serta komitmen dan kesungguhan masyarakat Petani dalam memanfaatkan potensi pertanian yang ada, akan mampu mengantarkan kita dalam mewujudkan masyarakat kabupaten Kupang yang maju, mandiri dan sejahtera”, ujar Mesak Elfeto.
Kabid Prasarana, Sarana Pertanian dan Penyuluhan Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan kabupaten Kupang, Martinus Ballan, menjelaskan, lahan merupakan sumberdaya pokok dalam usaha pertanian, terutama pada kondisi sebagian besar bidang usahanya masih bergantung pada pola pertanian berbasis lahan.
Untuk menjamin penyediaan lahan pangan secara berkelanjutan maka pada tahun 2009 pemerintah menetapkan UU RI No. 41 tentang perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (PLP2B) yang ditindaklanjuti dengan penetapan Peraturan Pemerintah RI No. 1 tahun 2011 tentang penetapan dan alih fungsi lahan pertanian pangan berkelanjutan. Juga keputusan Menteri Pertanian RI No. 01/Kpts/RC.210/B/01/2019 tahun 2019 tentang pedoman fasilitasi perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan.
“Pada tataran provinsi NTT, telah ditetapkan Perda propinsi NTT No. 14 tahun 2016 tentang PLP2B”, kata dia.
Martinus menjelaskan, dalam rangka mengurangi laju alih fungsi lahan atau konversi lahan pertanian di kabupaten Kupang maka perlu ditetapkan Perda tentang PLP2B yang akan diawali dengan penyusunan naskah akademik yang memerlukan dokumen kajian LP2B dan peta LP2B kabupaten Kupang sebagai dokumen acuan.
Akhir kata, dirinya mengatakan, maksud dari kegiatan ini untuk melindungi lahan pertanian yang ada demi kebutuhan produksi pangan dan menekan alih fungsi lahan pertanian ke non pertanian. Dengan tujuan untuk menghasilkan data teknis LP2B kabupaten Kupang dan sebagai informasi sebaran data luas LP2B yang ada di masing-masing desa/kelurahan.
Kegiatan ini dilanjutkan dengan diskusi materi tentang data hasil kajian lahan pertanian pangan berkelanjutan (LP2B) kabupaten Kupang.
Turut mendampingi, Kadis Pertanian dan Ketahanan Pangan kabupaten Kupang Amin Djuariah dan Kabag Hukum Yane Paoe. Kepala BPS kabupaten Kupang I Made Suartana, Dekan Faperta Undana Muhamad S.M. Nur dan tim, para Camat, Lurah Babau Willy Djami dan para Penyuluh. (NH).
Tetap Terhubung Dengan Kami:
Ikuti Kami
Subscribe
CATATAN REDAKSI: Apabila Ada Pihak Yang Merasa Dirugikan Dan /Atau Keberatan Dengan Penayangan Artikel Dan /Atau Berita Tersebut Diatas, Anda Dapat Mengirimkan Artikel Dan /Atau Berita Berisi Sanggahan Dan /Atau Koreksi Kepada Redaksi Kami Laporkan,
Sebagaimana Diatur Dalam Pasal (1) Ayat (11) Dan (12) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 Tentang Pers.
