Scroll Ke bawah untuk melanjutkan

BPKP NTT, Serahkan Laporan Hasil Pengawasan Kepada Gubernur

Gubernur NTT Viktor Laiskodat menerima laporan hasil pengawasan dari Kepala BPKP NTT Sofyan Antonius Senin (17/4).

KUPANG, FLOBAMORA-SPOT – Gubernur NTT menerima kedatangan Kepala BPKP bersama rombongan di Ruang Kerja Gubernur Gedung Sasando kantor Gubernur NTT Senin (17/4).

 

Maksud kedatangan Kepala Perwakilan BPKP NTT, Sofyan Antonius adalah untuk menyerahkan Laporan Hasil Pengawasan yang dilakukan oleh Perwakilan BPKP NTT sepanjang Tahun 2022 lalu.

 

“Saya memberi apresiasi dan terima kasih kepada Pak Kaper dan Jajarannya, karena selama ini Pemerintah Provinsi NTT sangat dibantu dengan berbagai masukan positif yang sangat mendukung proses pembangunan di NTT, sehingga proses pembangunan dapat berjalan dengan lebih baik lagi dan dapat dilaksanakan sesuai dengan aturan yang berlaku. Kolaborasi ini memang sangat dirasakan manfaatnya, sehingga dampak dari pembangunan yang kita laksanakan benar-benar dapat dirasakan oleh masyarakat”, ujar Gubernur Laiskodat.

 

Menurut Gubernur, laporan pengawasan yang diterima, menjadi referensi penting bagi Pemerintah Provinsi NTT untuk dapat melaksanakan program kegiatan pembangunan di NTT dengan lebih transparan dan akuntabel.

 

“Ada berbagai hal yang bersifat koreksi positif dan konstruktif dari BPKP, dan tentunya hal tersebut perlu mendapat perhatian serius dari kami sebagai pemerintah, untuk bisa diperbaiki lagi kedepan, sehingga pembangunan di NTT dapat berjalan lebih optimal lagi untuk mewujudkan kesejahteraan bagi masyarakat NTT” kata Orang Nomor Satu NTT ini.

 

Kepala Perwakilan BPKP Provinsi NTT, Sofyan Antonius menyampaikan harapan kepada Gubernur VBL, agar dalam tahun ini, 23 pemda di NTT bisa meraih Opini WTP atas pelaksanaan tata kelola keuangan negara.

 

“Kami sampaikan kepada Bapak Gubernur bahwa pada tanggal 30 Maret 2023 lalu, Pemerintah Kabupaten Kupang, sudah menyampaikan LKPD-nya kepada BPK dan saya berharap 22 Pemerintah Daerah di NTT bisa mendapatkan opini WTP dari BPK. Perlu kami sampaikan ada 4 pemda yang masih terlambat menyampaikan laporannya, masing-masing Manggarai, Ngada, Flotim dan SBD. Sejauh ini, kami sudah membangun komunikasi dengan masing-masing pemda untuk segera dipercepat dan kami juga sudah membangun komunikasi dengan pihak BPK Perwakilan NTT”, ungkap Sofyan Antonius.

 

Putera Berdarah Batak ini juga menyampaikan perasaan gembiranya, karena satu-satunya pemda di NTT, yang menyerahkan LKPDnya paling cepat di NTT bahkan di Indonesia untuk tahun ini adalah Pemda Kabupaten Manggarai Barat, dan telah mendapat opini WTP pada minggu lalu.

 

“Untuk pelaksanaan Program Peningkatan Penggunaan Produksi Dalam Negeri (P3DN) baru dijalankan oleh 12 pemda di NTT, dan pencapaiannya juga rata-rata baru dibawah 40 persen ini, ini harus dipacu, karena merupakan ekspektasi dari Bapak Presiden untuk dapat dipenuhi, sekaligus untuk mendorong kemajuan pemberdayaan perekonomian masyarakat”, kata Sofyan.

 

Sofyan Antonius juga menambahkan bahwa stunting di TTS dan Ende juga masih tinggi, diperlukan perhatian serius dari pemerintah daerah setempat, juga keadaan inflasi, kemiskinan ekstrim, dan pelaksanaan beberapa proyek strategis nasional di NTT, termasuk sorghum , TJPS dan Kapal Terapung di Labuan Bajo, Manggarai Barat.

 

Menanggapi penyampaian dari Sofyan Antonius, maka Gubernur Laiskodat mengatakan, salah satu aspek yang akan digerakkan untuk mencapai kesejahteraan bagi masyarakat maka kedepan pengembangan koperasi di NTT perlu didorong.

 

“Kita punya koperasi. Nah koperasi kita berdayakan di NTT karena prospeknya lebih baik ketimbang BumDes. Kenapa? Karena Kita punya sumber daya manusia dan perencanaan di Koperasi jauh lebih bagus. Karena koperasi pemiliknya bukan perorangan tapi kelompok, sehingga mereka akan lebih giat berpartisipasi untuk maju. Kebijakan politik terhadap BumDes akan saya rubah, pada umunya Bumdes tidak bisa survive karena banyak membuang uang, karena banyak pengamatan BumDes kurang menggerakkan local resourches based nya, karena UMKN tidak diberdayakan di BumDes”, ujar Gubernur Laiskodat.

 

Menutup audiensi, Gubernur Laiskodat mengatakan, kedepan Pemerintah Provinsi NTT akan terus meningkatkan kolaborasi dengan Perwakilan BPKP Provinsi NTT untuk mendukung pencapaian pembangunan yang lebih baik lagi.

Turut hadir pada kesempatan tersebut : Plt. Inspektur Provinsi NTT : Stefanus Halla. (BAP_NTT).

  • Bagikan