KUPANG, FLOBAMORA-SPOT – Pj. Wali Kota Kupang, George M. Hadjoh, SH membuka secara resmi Forum Konsultasi Publik Rancangan Awal Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Kupang Tahun 2024. Kegiatan berlangsung di Hotel Neo Kamis (9/3).
Forum Konsultasi publik di bawah tema “Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia, Lingkungan Hidup, Ekonomi, Infrastruktur Dan Stabilitas Politik”.
Pj. Walikota Kupang mengatakan, arah Kebijakan pembangunan Kota Kupang tahun 2024 nanti adalah fokus pada Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia (SDM). Selain SDM Lingkungan Hidup, Ekonomi, Infrastruktur Dan Stabilitas Politik menjadi fokus lainnya.
“Oleh karenanya saya berharap bagi seluruh pimpinan OPD, camat dan lurah untuk benar-benar fokus. Dan juga melihat setiap usulan prioritas dalam forum Musrenbang di semua tingkatan sebagai agenda yang penting untuk terus diperhatikan. Hal ini penting agar tidak selalu terjadi pengulangan-pengulangan yang membuat masyarakat jenuh. Kalo sudah jenuh masyarakat tidak lagi tertarik untuk terlibat dalam perencanaan-perencanaan partisipatif yang diselenggarakan”, tegas Penjabat.
“Arah kebijakan perencanaan tahun 2024 ini menjadi tantangan kita bersama oleh sebab itu Kepala Bappeda bisa mengorganisir seluruh OPD beserta camat dan lurah untuk jeli melihat sumber-sumber pembiayaan. Hal ini harus dilakukan karena tidak semua program bisa dibiayai oleh APBD kita. Saudara-saudara perlu memilah kegiatan sesuai sumber pembiayaan yang tepat. Dan segera menyiapkan model dokumen kerja sama dengan berbagai pihak seperti LSM/ NGO atau external agency lainnya. Harus diakui ada celah di mana kita bisa bekerja sama dengan pihak ketiga dalam rangka menyukseskan seluruh program pemerintah”, ujarnya.
ia mengatakan, keberhasilan Kota ini adalah cita-cita bersama.
“Maka harapan saya Forum konsultasi publik hari ini dapat memberikan masukan yang berarti bagi Pemerintah Kota Kupang. Saya percaya itu semua bisa terjadi manakala kita bangun kolaborasi dengan semua elemen seperti perguruan tinggi dan perwakilan-perwakilan kelompok masyarakat”, ujarnya.
Sekretaris Bappeda Kota Kupang Agustinus Hake, S.Pt melaporkan, pelaksanaan konsultasi publik ini diharapkan dapat menjadi media pembentukan komitmen seluruh stakeholder pembangunan dalam keterkaitannya dengan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan. Serta merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam tahapan penyusunan RAPBD yakni sebagai pedoman dalam penyusunan kebijakan umum anggaran (KUA) dan prioritas dan plafon anggaran sementara (PPAS).
Dia menambahkan, searah dengan sistem perencanaan nasional maka rencana awal RKPD kota kupang diharuskan mengacu pada rencana awal RKPD Provinsi NTT dan RKP Nasioal. Terutama terkait dengan prioritas pembangunan, kebijakan dan arah pembangunan yang akan dilaksanakan pada tahun 2024.
Sementara itu sesuai dengan amanat Permendagri nomor 86 tahun 2017 pasal 80 ayat (1) maka rencana awal RKPD harus dibahas secara bersama-sama dengan kepala perangkat daerah dan pemangku kepentingan dalam ruang konsultasi publik untuk memperoleh masukan dan saran penyempurnaan. Masukan dan saran kemudian akan dirumuskan dalam berita acara kesepakatan dan ditandatangani oleh keala Bappeda bersama dengan kepala perangkat daerah serta perwakilan masyarakat yang hadir dalam forum tersebut.
Forum konsultasi publik ini dilanjutkan dengan pemaparan rancangan tema, rancangan prioritas kota kupang kemudian sesi diskusi dan penandatanganan kesepakatan. Hadir dalam forum tersebut para staf ahli Walikota kupang, pengurus TP. PKK kota kupang, pimpinan lembaga agama, perwakilan perguruan tinggi, pimpinan dinas/ badan/ perusahaan daerah dan UPTD lingkup kota kupang, LSM/NGO, kelompok Disabilitas serta forum anak kota kupang.
Hadir mendampingi Penjabat Walikota Kupang dalam kegiatan tersebut Asisten Perekonomian dan
Pembangunan Sekda Kota Kupang Ignasius Repelita Lega, SH, Kepala Bappeda Kota Kupang Djidja Kadiwanu, SE.,MM.
Tetap Terhubung Dengan Kami:
Ikuti Kami
Subscribe
CATATAN REDAKSI: Apabila Ada Pihak Yang Merasa Dirugikan Dan /Atau Keberatan Dengan Penayangan Artikel Dan /Atau Berita Tersebut Diatas, Anda Dapat Mengirimkan Artikel Dan /Atau Berita Berisi Sanggahan Dan /Atau Koreksi Kepada Redaksi Kami Laporkan,
Sebagaimana Diatur Dalam Pasal (1) Ayat (11) Dan (12) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 Tentang Pers.
