KUPANG, FLOBAMORA-SPOT.COM – Ombudsman Republik Indonesia setiap tahun melakukan penilaian terhadap kepatuhan pelayanan Publik. Hasilnya diumumkan setiap akhir tahun. Untuk penilaian kepatuhan tahun 2022, hasilnya dirilis pada Kamis (16/2).
Kepala Perwakilan Ombudsman NTT Darius Beda Daton ketika ditemui Wartawan usai penyerahan hasil kepatuhan pelayanan publik mengatakan, semua instansi harus memenuhi standar pelayanan publik yang diatur dalam undang-undang pelayanan publik.
“Itu sudah ada aturannya. Tinggal mereka siapkan anggaran untuk penuhi”, kata dia.
Ia menjelaskan, ada 4 item yang dinilai Ombudsman.
“Apakah sudah punya standar pelayanan
Apakah mereka punya sarana prasarana yang memadai. Apakah mereka punya pengelolaan pengaduan apakah pegawai punya kompetensi untuk ditempatkan di bagian pelayanan publik. 4 hal ini yang ditayakan. Sarprasnya akan dilihat toiletnya. Tangga untuk orang cacat (disabilitas) semuanya dilihat. Setelah dinilai ditetapkan angka sebagaimana tertera dalam hasil penilaian”, jelas Darius.
Menurut dia, sesuai hasil yang diumumkan Ombidsman Puskesmas Oebobo mendapat kategori tertingg A dengan nilai 88, 02.
“Yang tertingggi itu paling banyak memenuhi 4 syarat itu. Ada yang tidak bisa. Kayak dinas kesehatan karena sarprasnya belum memadai. Toilet untuk Pengguna layanan belum ada. Harus ada uang dulu. Kayak begitu-begitu. Tapi pelayanan publik kan tugas utama Pemerintah. Pemerintah ini harus siapkan pelayanan publik yang baik. Kita, kalo jalan bertemu sampah berserakan dimana-mana, listrik mati, air tidak ada itukan tugas pemerintah. Maka kita minta pemerintah menyiapkan standar-standar layanan itu. Kalo hanya standar layanan sepèrti ini kita tidak bisa penuhi apa lagi standar layanan nasional internasional itu kita masih jauh”, ujarnya.
Mengenai permintaan untuk pendampingan kepada dinas yang belum menyiapkan fasilitas layanan publik ia mengatalan, jika ada dinas yang menyatakan kesiapannya Ombudsman siap membantu.
“Akan kami lihat 4 vaiabel tadi itu apakah mereka sudah siap. Kalo mereka siap kita datang lihat dulu masing-masing instrumennya sudah memenuhi atau belum. Kalo sudah siap bisa juga mereka bagian dari penilaian”, kata dia.
Ia berharap Pemerintah dapat menyiapkan sarana pelayanan yang baik bagi masyarakat.
“Jangan liat penghargaan. Lan sudah tugas pemerintah. Jadi kalo pemerintah sukses di pelayanan publik saya pikir kepala daerah dinilai berhasil. Dan kalo dia mau maju lagi tidak perlu kampanye banyak-banyak”, pungkasnya.
Tetap Terhubung Dengan Kami:
Ikuti Kami
Subscribe
CATATAN REDAKSI: Apabila Ada Pihak Yang Merasa Dirugikan Dan /Atau Keberatan Dengan Penayangan Artikel Dan /Atau Berita Tersebut Diatas, Anda Dapat Mengirimkan Artikel Dan /Atau Berita Berisi Sanggahan Dan /Atau Koreksi Kepada Redaksi Kami Laporkan,
Sebagaimana Diatur Dalam Pasal (1) Ayat (11) Dan (12) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 Tentang Pers.
