KUPANG, FLOBAMORA-SPOT.COM – untuk mendorong kecepatan dalam pelaksanaan tugas pelayanan, Penjabat Wali Kota Kupang melakukan penandatanganan Perjanjian kinerja dengan Pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dan Camat se-kota Kupang, Jumat (17/2/23).
Pada kesempatan itu, George Hadjoh menegaskan kepada seluruh Pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) untuk bergerak cepat dan berpacu dengan waktu menyelesaikan pekerjaannya.
“Tidak boleh main-main dengan tugas yang sudah diberikan, karena rakyat membutuhkan kita,” tegas George Hadjoh.
George Hadjoh mengatakan, penandatanganan perjanjian kinerja dilakukan berdasarkan perintah Undang-undang (UU).
Untuk pelayanan publik yang berkualitas di Kota Kupang dibutuhkan kerja-kerja luar biasa. Seluruh OPD pun diminta untuk kerja kolaborasi.
“Ini artinya kita harus bekerja full dan tidak boleh setengah-setengah, untuk kerja kolaborasi hal yang sangat diperlukan dan harus jadi trend di Kota Kupang,” tegasnya.
Ia meminta kepada seluruh OPD harus dan wajib melaporkan semua progres kerjanya setiap hari.
“Setiap hari harus laporkan progres kerjanya, dan kita wajib kerja dengan target dan cara luar biasa. Kalau tidak bisa kita evaluasi dan berhentikan,” ujarnya.
Sementara untuk seluruh OPD yang bersentuhan langsung dengan pelayanan publik, Ia meminta dapat membangun sebuah pelayanan yang representativ untuk masyarakat.
“Saya ingatkan bagi OPD yang bersentuhan dengan pelayanan publik untuk dapat membangun pelayanan yang bagus untuk masyarakat,” pesannya.
Ia mengajak semua OPD di Lingkup Pemerintahan Kota Kupang untuk bergandengan tangan demi memajukan Kota Kupang yang lebih baik kedepan.
“Mari merubah Kota Kupang lebih baik lagi dengan maju bersama, bergandengan tangan,” tutup G.M. Hadjoh.
Tetap Terhubung Dengan Kami:
Ikuti Kami
Subscribe
CATATAN REDAKSI: Apabila Ada Pihak Yang Merasa Dirugikan Dan /Atau Keberatan Dengan Penayangan Artikel Dan /Atau Berita Tersebut Diatas, Anda Dapat Mengirimkan Artikel Dan /Atau Berita Berisi Sanggahan Dan /Atau Koreksi Kepada Redaksi Kami Laporkan,
Sebagaimana Diatur Dalam Pasal (1) Ayat (11) Dan (12) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 Tentang Pers.
