KUPANG, FLOBAMORA-SPOT.COM – Inflasi tahunan di Provinsi Nusa Tenggara Timur sebesar 6, 77 persen sementara pertumbuhan ekonomi hanya 3, 35 persen.
Kepala Biro Perekonomian Provinsi NTT DR. Yusuf Lerry Rupidara mengatakan, menghadapi kondisi ini Pemerintah telah melakukan 6 upaya konkrit.
Enam upaya tersebut yakni: Melaksanakan operasi pasar murah; Melaksanakan sidak ke pasar dan distributor agar tidak menahan barang; Kerja sama dengan daerah penghasil komoditi untuk kelancaran pasokan; Gerakan menanam.
“Gerakan menanam pihak BI sudah menyalurkan 220 ribu anakan Cabai kepada 22 kabupaten Kota. Diserahkan secara simnolis kepada tokoh-tokoh yang ada di situ. Tujuannya untuk mendorong gerakan menanam, Tanaman Pangan Cepat Panen (TPCP). Cepatnya berapa hari. 100 hari. Jadi misalnya Cabai, Tomat, sayur putih, Bawang”, ujar Rupidara dalam Rapat bersama BI dan para wartawan berbagai media dalam rangka publikasi kegiatan pengendalian inflasi tahun 2022 di ruang rapat Biro Perekonomian Setda Provinsi NTT Selasa (28/12/22).
Upaya lainnya yakni merealisasikan Belanja Tak T3rduga (BTT). Dan dukungan transportasi dari BTT.
Lebih jauh ia mengatakan, ada kegiatan Rapat Koordinasi di 9 lokasi sejak
10 Nopember s/d 16 Desember 2022, oleh Sekretariat TPID Prov NTT : Biro PAP Setda Prov NTT.
Sembilan lokasi itu antara lain
1. Rapat Koordinasi TPID Kab Sikka, Maumere.
Sebelumnya dilaksanakan Survei Harga Pasar, di Pasar Senja Wuring – Maumere.
2. Kegiatan
Rapat Koordinasi TPID Kabupaten Sumba Timur Waingapu.
Sebelumnya dilaksanakan Survei Harga Pasar, di Pasar Inpres Matawai Waingapu.
3. Rapat Koordinasi TPID Kabupaten Flores Timur
Larantuka.
Sebelumnya dilaksanakan Survei Harga Pasar, di Pasar Inpres Larantuka.
4. Rapat Koordinasi TPID Kabupaten Belu.
Sebelumnya dilaksanakan Survei Harga Pasar, di Pasar Baru Atambua, Belu.
5. Rapat Koordinasi TPID Kabupaten Manggarai.
Sebelumnya dilaksanakan Survei Harga Pasar, di Pasar Inpres Ruteng.
6. Rapat Koordinasi TPID Kabupaten Ende.
Meninjau Kawasan Surplus Pangan di kampung Nuabosi (Kebun Singkong dan hortikultura).
– Survei Harga Pasar, di Pasar Mbongawani (Senin, 28 Nopember).
7. Rapat Koordinasi TPID Kabupaten TTS.
8. Rapat Koordinasi TPID Kota Kupang.
9. Rapat Koordinasi TPID Kabupaten KUPANG.
“Seluruh kegiatan Rakor dirangkai dengan penyerahan secara simbolis Tanaman Pangan Cepat Panen (anakan Cabai). Dan diawali dengan Survei Harga Pasar, di Pasar setempat, untuk mengetahui perkembangan harga Sembako menjelang akhir tahun”, jelasnya.
Ia menambahkan, Rakor Tim Pengendali Inflasi daerah merekomendasikan 10 point penting kepada Pemda setempat untuk melakukan;
1. Komunikasi publik.
Intensifkan komunikasi publik sebagai upaya menghindari kepanikan/menjaga ketenangan dalam masyarakat terhadap kondisi inflasi yang terjadi.
2. Aktifkan TPID.
Peningkatan peran TPID pada tingkat Provinsi dan Kab/Kota agar sinergi dan konsisten dalam melaksanakan fungsi dan tugas.
3. Aktifkan Satgas Pangan
Satgas pangan didaerah memiliki tugas melaporkan harga dan ketersediaan komoditas untuk dilaporkan kepada Kepala Daerah selanjutnya secara berjenjang dilaporkan kepada Kemendagri dan mengecek langsung ke lapangan terkait harga dan ketersediaan komoditas termasuk masalah yang terjadi (supply/distribusi).
4. BBM subsudi tepat sasaran ke masyarakat yang tidak mampu.
Subsidi tepat sasaran untuk masyarakat miskin (80% dari Rp.502 Triliun subsidi tidak tepat sasaran). Perlu pengawasan oleh pemda dan bantuan pengawasan dari penegak hukum.
5. Laksanakan gerakan penghematan energi.
Menghimbau masyarakat agar cermat dalam penggunaan energi (seperti: mematikan lampu yang tidak perlu di siang hari)
6. Gerakan Tanam Pangan Cepat Panen.
Gerakan yang dapat dilakukan diantaranya menanam tanaman pangan cepat panen seperti cabai, bawang dll sebagai upaya mencukupi ketersediaan pangan rumah tangga. Gerakan ini perlu inisiasi dari seluruh komponen masyarakat seperti PKK, Babinsa, Bhabinkamtibmas dll.
7. Laksanakan kerja sama antar daerah.
Belum semua daerah memiliki Kerjasama Antar Daerah (KAD) yang meliputi seluruh komoditas pangan strategis. Setiap item komoditas dikaji oleh setiap daerah, dimana daerah yang kekurangan komoditas mengambil dari daerah yang surplus.
8. Intensifkan Jaring Pengaman Sosial
a. Anggaran Belanja Tidak Terduga (BTT)
b. Anggaran Bantuan Sosial (Bansos)
c. Anggaran Desa
d. Realokasi Dana Alokasi Umum (DAU).
e. Bantuan Sosial (Bansos) Pusat
9. BPS dan Bank Indonesia (BI) Provinsi umumkan angka inflasi hingga kabupaten / Kota.
“Dan ke-10 kunci utama dari semua yakni Isu pengendalian inflasi harus dijadikan sebagai isu prioritas dan sinergi semua stakeholder, seperti saat penanganan pandemi Covid – 19”, pungkasnya.
Deputi Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Nusa Tenggara Timur, Daniel Agus Prasetyo menjelaskan, untuk menjaga tidak terjadi inflasi maka demand atau permintaan harus disesuaikan.
“Jadi bapa ibu bisa cek stok beras misalnya, ada tersedia. Sehingga masyarakat tidak perlu apa namanya panic buying. Saya takut barangnya habis. Barangnya gak ada. Mereka borong. Dan karena borong jadinya habis di pasaran. Terjadilah inflasi”, terangnya.
Ia minta Media ikut menciptakan suasana kondusif dengan memberikan edukasi positif kepada masyarakat.
“Kita minta teman-teman bisa menyampaikan kepada masyarakat jangan panik. Kita masih bisa makan kok. Beras masih tersedia, ikan tersedia. Daging, tahu masih bisa. Sayuran. Bunga pepaya aja di sini dimakan kok”, tambah dia.
Kepada Pedagang ia minta tidak memanfaatkan situasi ini untuk mencari untung lebih.
“Pedagang mau mencari untung yang wajar. Paling gak mereka masih bisa menutup biaya distribusi, bisa bayar gaji pegawai. Jangan meningkatkan harga jual berlebihan karena kami (TPID) masih akan turun untuk mencek memantau harga di sisi eceran kemudian di sisi Pedagang besar. Kami menghimbau para Pedagang secara proporsional membantu masyatakat”, pungkasnya.
Tetap Terhubung Dengan Kami:
Ikuti Kami
Subscribe
CATATAN REDAKSI: Apabila Ada Pihak Yang Merasa Dirugikan Dan /Atau Keberatan Dengan Penayangan Artikel Dan /Atau Berita Tersebut Diatas, Anda Dapat Mengirimkan Artikel Dan /Atau Berita Berisi Sanggahan Dan /Atau Koreksi Kepada Redaksi Kami Laporkan,
Sebagaimana Diatur Dalam Pasal (1) Ayat (11) Dan (12) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 Tentang Pers.
