OELAMASI, FLOBAMORA-SPOT.COM – Proyek pembangunan bendungan Manikin di Wilayah Kecamatan Kupang Kabupaten Kupang sempat terhenti karena protes masyarakat sekitar, karena ganti untung yang belum jelas. Proyek itu segera dilanjutkan setelah ada kesepakatan dalam Rapat yang membahas tentang proyek bendungan Manikin di ruang rapat Wabup Kupang di Oelamasi Kamis (12/5/22). Turut mendampingi, Kadis PU Kabupaten Kupang Maclon J. Nomseo, perwakilan Kapolsek Kupang Tengah, perwakilan masyarakat sekitar bendungan Manikin, serta insan Pers.
Wabup Jerry Manafe dalam arahannya meminta semua pihak terkait bisa membantu Pemkab Kupang dalam pembangunan bendungan Manikin. “Pembangunan bendungan ini bisa berjalan dengan baik, apalagi dana juga sudah tersedia langsung dari Pusat. Meski ada hal yang menjadi persoalan dalam proses pengerjaan, kiranya kita yang hadir saat ini dapat memberi solusi terbaik dan transparan jika ada hambatan dan masalah yang terjadi dilapangan”, ujarnya.
Manafe juga mengucapkan terima kasih kepada Kajari dan Kapolres yang bersedia membantu proyek bendungan Manikin agar bisa berjalan dengan baik. Dirinya berharap proyek ini tidak menjadi hambatan dan bisa diselesaikan sebelum akhir masa jabatan Presiden Joko Widodo.
Kapolres Kupang AKBP FX Irwan Arianto mengatakan, tujuan dari pertemuan ini kiranya semua pihak terkait bisa bekerja sama agar progress pembangunan bendungan Manikin bisa dilaksanakan dan segera diselesaikan. Arianto menerangkan, ini merupakan program prioritas nasional. Oleh sebab itu, dirinya bersama Kajari akan membantu melakukan pengawalan pada setiap proses pembangunan yang ada.
“Kami sudah melakukan pendekatan penggalangan suara hati masyarakat yang terdampak bendungan, dan dari permasalahan tentang 2 desa yang ada dan masyarakat juga siap untuk melakukan pengukuran”, katga dia.
AKBP FX Irwan Arianto juga berharap agar Bupati dan Wabup turut memfasilitasi pihaknya agar progress ini bisa berjalan dengan baik.
Dia melanjutkan, kiranya BPN segera melakukan pengukuran dan dari BWS, rencana membangun fasilitas umum yaitu Kapela/Gereja untuk segera dibangun.
Sebagai Kapolres Kupang, dirinya hanya memfasilitasi segala kebuntuan yang sudah terjadi selama 3 tahun ini. Besar harapannya agar proses pembangunan bendungan Manikin segera diselesaikan. Segala mekanisme maupun tahapan ke depan jika terjadi kendala dan hambatan sebaiknya dikomunikasikan dengan baik. Arianto juga menyarankan untuk membuat posko pengawalan pembangunan bendungan.
“Semoga rapat ini progresnya bisa diimplementasikan dilapangan. Dan saya jamin keamanan yang ada disekitar bendungan Manikin”, tegasnya.
Kajari Oelamasi Ridwan Angsar mengatakan, terkait posko dan fasilitas umum yang disampaikan Kapolres Kupang, kiranya segera dilaksanakan demi kepentingan masyarakat.
Menurut dia, pembangunan bendungan Manikin ini berada di kawasan hutan yang juga berdekatan dengan tempat tinggal masyarakat. “Sepakati langkah yang akan kita ambil, turun ke lapangan dan lakukan pengerjaan agar jangan hanya menjadi wacana namun harus bangkit untuk melaksanakan pembangunan bendungan Manikin. Kita sama-sama kawal dan menikmati manfaat dari bendungan ini.”
Perwakilan Kepala BPKH (Balai Pemantapan Kawasan Hutan) Wilayah XIV Kupang, Kustanto menerangkan, kegiatan penataan batas sudah dimulai awal 2021 dan terkait dengan bagian dari genangan, sudah menjadi bagian review tata ruang dan sudah diluar kawasan hutan dan setelah selesai, itu merupakan bagian dari pihak BPN untuk menindaklanjuti. Dari perkembangan proses, baru diselesaikan sebagian yaitu 6 desa dan masih tersisa 2 desa.
Berbagai persoalan yang terjadi di lapangan waktu lalu, kiranya bisa disepakati untuk diselesaikan bersama saat dilapangan.
Dirinya menegaskan akan sesegera mungkin menyelesaikan persoalan tapal batas dibantu TNI/Polri dalam pengawalan di lapangan. Kustanto juga berharap semoga pihak BPN bisa melakukan pengukuran di bagian genangan barat sungai.
Kepala Kantor BPN Kabupaten Kupang Bernadus Poy mengatakan, pihak BPN siap secara simultan untuk pengukuran 2 desa namun dengan syarat memberi pernyataan hasil dari rapat saat ini.
Pada kesempatan ini juga, Perwira Penghubung Kodim 1604 Parada Napitupulu mengatakan pihak TNI juga akan membantu kelancaran pembangunan baik dalam tahap negosiasi hingga mengawal tim dalam melakukan pengukuran.
Satuan kerja BWS II Franky Welkis saat itu juga memohon bantuan pengawalan agar setelah ini tidak ada lagi hambatan yang terjadi di lapangan. “Dengan sudah terukurnya sebagian desa, bisa dibayarkan terlebih dahulu dengan mekanisme yang ada. Harapan kami juga kiranya ada asas manfaat yang diperoleh bagi kabupaten Kupang.Terkait fasilitas umum, akan segera dilaksanakan dan kiranya dibantu agar lahan bisa diakses sehingga harapan masyarakat segera dilaksanakan”, tutup Welkis.
Bupati Korinus Masneno yang hadir setelah mengikuti kegiatan di Provinsi mengharapkan agar masalah pembangunan bendungan Manikin ini bisa segera diselesaikan. Dimana, sebelumnya sudah dilakukan rapat diikuti dengan berita acara kesepakatan untuk ditindaklanjuti. Namun, muncul permasalahan di tengah proses pembangunan bendungan Manikin.
Korinus berharap agar pengukuran tapal batas dari 2 desa yang tersisa, segera diselesaikan. “Kalau kita mau cepat, pengukurannya bisa dipercepat juga. Umumkan saja peta 6 desa nya agar masyarakat mengetahui bahwa kita ada bersama-sama dengan mereka dan proses pengerjaannya sedang berjalan. Yang penting proses ini jalan agar masyarakat tidak merasa ditipu oleh pemerintah”, pungkasnya.
Tetap Terhubung Dengan Kami:
Ikuti Kami
Subscribe
CATATAN REDAKSI: Apabila Ada Pihak Yang Merasa Dirugikan Dan /Atau Keberatan Dengan Penayangan Artikel Dan /Atau Berita Tersebut Diatas, Anda Dapat Mengirimkan Artikel Dan /Atau Berita Berisi Sanggahan Dan /Atau Koreksi Kepada Redaksi Kami Laporkan,
Sebagaimana Diatur Dalam Pasal (1) Ayat (11) Dan (12) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 Tentang Pers.
