OELAMASI, FLOBAMORA-SPOT.COM – Pemerintah Kabupaten Kupang menggelar Lokakarya pencegahan stunting bersama stakeholder, Rabu (27/4/22). Kegiatan lokakarya multi stakeholder tentang integrasi STRANAS dan RAN PASTI 2021-2024 dalam Perda/Perbub Kabupaten Kupang ini dibuka Wakil Bupati Kupang Jerry Manafe, di Aula Kantor Bupati Kupang di Oelamasi. Pertemuan yang dilakukan secara hybrid dengan pemandu acara Juliandri Seran ini dilakukan dengan tetap memperhatikan protokol kesehatan.
Wabup Jerry Manafe dalam sambutannya mengatakan, Pemerintah tidak bisa berjalan sendiri tanpa kerjasama tim. Menurut dia, kegiatan hari ini bertujuan untuk membentuk tim percepatan penurunan stunting di kabupaten Kupang.
“Tidak seperti tahun 2021, pada tahun ini, kabupaten Kupang mengalami kenaikan stunting. Hal ini perlu diperhatikan secara bersama-sama penyebab naiknya angka stunting di kabupaten Kupang”, ujarnya.
“BKKBN tidak mampu bekerja sendiri tanpa dukungan para stakeholder dan TNI/Polri. Bagi Kadis Kesehatan beserta jajarannya dari dinas sampai ke Pustu harus terus berkolaborasi demi mencegah stunting di kabupaten Kupang”, jelas Wabup.
Dia mengapresiasi kerja TNI/Polri dalam hal ini Kapolres Kupang dan Dandim 1604 Kupang yang selalu memiliki kepedulian kepada masyarakat. Kiranya kolaborasi bersama TNI/Polri tetap selalu terjalin. Dirinya mengingatkan agar mengundang para tokoh agama untuk membantu mensosialisasikan persoalan stunting dan anemia pada bumil dan remaja putri lewat rumah ibadah masing-masing.
DCOP Program BISA- Nutrition Internasional Donatus K. Marut dalam paparannya secara virtual mengatakan, selama 2 tahun proyek BISA di kabupaten Kupang sudah menyelesaikan kegiatan peningkatan kapasitas untuk dinas kesehatan, pendidikan, puskesmas dan sekolah-sekolah. Program BISA ( Better Investment for Stunting Alleviation) merupakan kolaborasi antara Nutrition International dan Save The Children.
Menurut Marut, dari hasil pantauan tahun lalu, kunjungan pertama ibu hamil di puskesmas sampai Desember 2021 masih di angka 53%. Ini menjadi tantangan bersama dalam mencegah anemia pada ibu hamil. Dari data tersebut, kemungkinan besar ibu hamil yang anemia, sudah mengalami anemia sebelum kehamilan terjadi. Karena itu intervensi sebelum hamil adalah hal yang penting. Terbukti dari kunjungan ke dua dan ke tiga angkanya semakin menurun hingga 15%. Ini didukung oleh data cakupan ibu hamil. Tidak hanya anemia pada ibu hamil, tapi juga anemia pada remaja putri di sekolah yang akan mempengaruhi prestasinya di sekolah.
Donatus Marut berharap, kiranya pertemuan hari ini bisa bermanfaat dengan memfokuskan kerja sama dengan Pemkab Kupang untuk program dan tindakan yang harus dilakukan demi mengurangi stunting.
dia menegaskan, semua tingkatan baik dari Pemprov sampai ke desa perlu dibentuk tim percepatan penanganan stunting.
Donatus Marut mengakui, intervensi awal pada stunting perlu melibatkan stakeholder dan juga tokoh-tokoh agama. Tidak hanya itu, dirinya berharap agar bukan hanya bekerja sama dengan TNI/Polri saja melainkan sampai ke Babinsa/Babhinkamtibmas diberi pemahaman tentang stunting agar membantu masyarakat untuk fokus menurunkan stunting di desa.
Kapolres Kupang AKBP FX Irwan Arianto mengatakan terkait persoalan stunting yang masih di angka 22% kiranya bisa terus menurun hingga dibawah 10% pada tahun 2024. “Melalui lokakarya ini, kehadiran kita semua mampu memecahkan permasalahan stunting di kabupaten Kupang”, tegasnya.
Dia berujar, ini merupakan bentuk kecintaan dan perhatian Presiden kepada masyarakat NTT yang terbukti melalui hal ini. Besar harapan Kapolres Kupang agar stakeholder terkait bisa bekerja sama dalam menurunkan angka stunting di kabupaten Kupang. “Sinergitas bukan hanya di mulut namun harus ada komunikasi dan kolaborasi. Meskipun kurang memahami tentang kesehatan, namun dari strategi hingga pendataan akan kami bantu. Baik itu jumlah remaja yang ada maupun yang pra-nikah, ibu hamil hingga anak stunting akan kami berikan datanya, agar lebih memudahkan rekan yang lain untuk bekerja”, jelas Kapolres Kupang.
FX Irwan Arianto juga menegaskan, TNI/Polri akan membantu memonitor serta mengikuti kegiatan para stakeholder untuk mewujudkan masyarakat kabupaten Kupang bebas stunting.
Dandim 1604/Kupang Letkol Inf. Muhammad Iqbal Lubis, “untuk masalah stunting kita tidak bisa bekerja sendiri karena ini merupakan persoalan kita bersama untuk mengatasi stunting di kabupaten Kupang”.
Sama halnya dengan apa yang sudah disampaikan Kapolres Kupang, Iqbal Lubis menyatakan, TNI/Polri akan terus membantu Pemkab Kupang dan para stakeholder demi penurunan stunting di kabupaten Kupang. Dia berharap agar dalam pelaksanaan penurunan stunting di desa, Babinsa terlebih dahulu dibekali dengan permasalahan stunting, baik tentang gizi maupun hal terkait lainnya, melalui sosialisasi stunting serta himbauan kepada masyarakat untuk tidak melakukan pernikahan dini. Tidak hanya itu, kiranya tim yang akan dibentuk ini bisa bekerja sama demi menurunkan stunting.
Hadir pula pada kesempatan itu, Kepala BKKBN Propinsi NTT Marianuas Mau Kuru, pimpinan OPD terkait Stunting, perwakilan Kemenag Kabupaten Kupang, perwakilan STIKES Maranatha, perwakilan PKK kabupaten Kupang dan para peserta lainnya.
Tetap Terhubung Dengan Kami:
Ikuti Kami
Subscribe
CATATAN REDAKSI: Apabila Ada Pihak Yang Merasa Dirugikan Dan /Atau Keberatan Dengan Penayangan Artikel Dan /Atau Berita Tersebut Diatas, Anda Dapat Mengirimkan Artikel Dan /Atau Berita Berisi Sanggahan Dan /Atau Koreksi Kepada Redaksi Kami Laporkan,
Sebagaimana Diatur Dalam Pasal (1) Ayat (11) Dan (12) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 Tentang Pers.
