OELAMASI, FLOBAMORA-SPOT.COM – Pemeritnah provinsi melalui Badan keuangan Daerah terus berupaya meningkatkan Kualitas Laporan Keuangan Pemda dalam hal ini Pemda Kabupaten Kupang dalam mencapai Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP). Kegiatan ini berlangsung di ruang rapat Bupati Kupang di Oelamasi Selasa, (15/2/2022).
Bupati Masneno menyambut baik kedatangan Kepala Badan Keuangan Daerah Propinsi NTT beserta tim serta unsur terkait, demi membangun kabupaten Kupang, terutama dalam upaya peningkatan kualitas laporan keuangan Pemda dalam mencapai opini WTP.
” WTP sesungguhnya merupakan mimpi yang belum pernah dicapai. Waktu lalu, tim BPK sudah mengeluhkan soal aset di kabupaten Kupang, namun sudah diberikan solusi dari tim BPK agar bisa diselesaikan bersama”, ujar Korinus.
Tidak hanya itu, Masneno mengatakan bahwa ini hanya soal aset yg belum beres. Beliau berharap ada solusi yang bisa diberikan bagi Kab. Kupang untuk keluar dari persoalan ini agar tidak WDP (Wajar Dengan Pengecualian) lagi. “Saya sampaikan ini untuk kita semua bisa membuka apa kurangnya kita agar bisa diperbaiki”.
Bupati berterima kasih kepada Kaban dan tim yang sudah bersedia membantu bagaimana mencari dan menemukan masalah serta menemukan solusi dalam persoalan ini.
“Tidak pesimis, namun saya tidak ingin diberi harapan yang tidak pasti. Pemkab Kupang siap memfasilitasi Kaban dan tim serta para TAPD. Semoga ini bisa bermanfaat bagi pelayanan masyarakat di kabupaten Kupang”, kata dia.
Dilanjutkan, Kepala Badan Keuangan Daerah Prop. NTT, Zakarias Moruk, ini dalam rangka target kinerja pada bagian kami sampai tahun 2022 seluruh kabupaten harus WTP, termasuk Kab. Kupang.
Moruk optimis, kabupaten Kupang bisa maju ke WTP. “Seperti yang sudah disampaikan Bupati Kupang, ini karena persoalan aset, sama halnya dengan yang terjadi di Kabupaten lain. Dari BPK sudah pra audit dan pada tanggal 7 Maret semua harus exit”, ujarnya.
Mantan Karo Umum Setda Provinsi NTT itu menuturkan, TAPD harus bisa bersama – sama mendukung dalam mencari solusi permasalahan ini.
Pada pertemuan saat ini, data-data yang harus dikomunikasikan dengan aset dan BPK akan dikomunikasikan, seperti persoalan data yang dikeluhkan oleh pihak BPK.
Dia menjelaskan, pihak Pemprov bekerja sama dengan Kejati mengenai seluruh aset bergerak seperti kendaraan dinas para pensiunan atau pejabat ditarik kembali dan dilelang terbuka. Jika berkenan, dia beserta tim akan lakukan yang sama di Kabupaten Kupang bersama dengan Kejaksaan Negeri.
Zakharias Moruk optimis, hari ini akan membawa Kabupaten Kupang keluar dari WDP ( Wajar Dengan Pengecualian). “Kita akan membedah permasalahan mana yang belum disepakati BPK. Terima kasih kepada Kabupaten Kupang yang sudah menerima kehadiran kami, mohon dukungan dan kerja sama semua pihak yang terkait didalamnya”, harapnya.
Hadir pula dalam kegiatan itu para Asisten Sekda kab. Kupang, Kepala Badan Keuangan Daerah Prop. NTT beserta Tim, serta TAPD (Tim Anggaran Pemerintah Daerah) lingkup Kabupaten Kupang.
Tetap Terhubung Dengan Kami:
Ikuti Kami
Subscribe
CATATAN REDAKSI: Apabila Ada Pihak Yang Merasa Dirugikan Dan /Atau Keberatan Dengan Penayangan Artikel Dan /Atau Berita Tersebut Diatas, Anda Dapat Mengirimkan Artikel Dan /Atau Berita Berisi Sanggahan Dan /Atau Koreksi Kepada Redaksi Kami Laporkan,
Sebagaimana Diatur Dalam Pasal (1) Ayat (11) Dan (12) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 Tentang Pers.
