KUPANG, FLOBAMORA-SPOT.COM – Presiden RI Joko Widodo menyerahkan 124.120 sertifikat tanah hasil redistribusi di 26 Provinsi dan 127 Kabupaten/Kota. Penyerahan dilakukan secara sombolis melalui acara virtual Penyerahan Sertifikat Redistribusi Tanah Objek Reforma Agraria dari Istana Kepresidenan Bogor Rabu (22/9/2021).
“Bertepatan dengan Hari Agraria dan Tata Ruang tahun 2021 saya menyerahkan 124.120 sertifikat tanah hasil redistribusi di 26 provinsi. Dan 127 kabupaten/kota. 5.512 diantaranya merupakan hasil penyelesaian konflik agraria di 7 provinsi dan 8 kabupaten/kota yang menjadi prioritas di tahun 2021,” kata Jokowi dalam sambutannya.
“Penyerahan sertifikat hari ini sangat istimewa karena sertifikat-sertifikat ini adalah betul-betul tambahan tanah baru untuk rakyat. Tanah yang fresh betul yang berasal dari tanah negara hasil penyelesaian konflik, tanah terlantar dan pelepasan kawasan hutan,” tambahnya
Jokowi mengatakan, penyerahan sertifikat tersebut juga merupakan perjuangan masyarakat yang turut melibatkan kelompok organisasi masyarakat sipil dan juga dari pemerintah.
“Saya tidak ingin konflik agragria terus terjadi di banyak daerah dan saya tidak ingin rakyat kecil tidak mempunyai kepastian hukum. Kepastian hukum terhadap lahan yang menjadi sandaran hidup mereka. Dan juga tidak ingin para Pengusaha tidak mempunyai kepastian hukum atas lahan usahanya,” tegas Jokowi
Presiden mengungkapkan, kepastian hukum atas tanah yang memberikan keadilan kepada seluruh pihak adalah kepentingan bersama. Pemerintah berkomitmen untuk memberikan kepastian hukum yang berkeadilan tersebut.
Jokowi menjelaskan, dirinya sudah berulang kali melakukan rangkaian rapat kabinet teratas untuk membahas hal tersebut.
“Terkait kepastian hukum dan keadilan atas tanah ini saya sudah sering melakukan rapat cabinet. Dan sudah sering mengundang kepala daerah untuk menuntaskan konflik-konflik agraria yang ada di daerahnya. Saya juga sudah beberapa kali mengundang organisasi masyarakat untuk berdiskusi mengenai opsi, pilihan, dalam penyelesaian setiap kasus yang ada. Banyak konflik yang telah berlangsung lama dan sangat lama sampai puluhan tahun tetapi masalahnya tidak selesai-selesai,” jelasnya.
Menurut dia, konflik agraria dan sengketa tanah merupakan tantangan berat yang dihadapi masyarakat seperti para petani dalam mengggarap lahan. Dan juga setiap tahun dirinya menerima kelompok tani yang jauh jauh datang ke Jakarta. Bahkan ada yang berjalan kaki ke Jakarta untuk memperjuangkan lahan-lahan mereka yang terdampak oleh konflik agraria.
“Saya tegaskan kembali komitmen negara untuk betul-betul mengurai konflik agraria yang ada. Mewujudkan reformasi agraria bagi masyarakat. Memastikan ketersediaan dan kepastian peluang hidup yang adil bagi rakyat. Saya juga kembali mengingatkan bahwa pemerintah berkomitmen penuh dalam memberantas mafia mafia tanah,” tegas Jokowi.
“Kepada jajaran Polri saya minta Jangan ragu-ragu mengusut mafia-mafia tanah yang ada, dan jangan sampai juga ada aparat penegak hukum yang membackup mafia tanah tersebut. Perjuangkan hak masyarakat dan tegakkan hukum secara tegas. Pemerintah tidak hanya menyerahkan sertifikat tanah saja tetapi saya minta kepada Kementerian Pertanian, Kementerian Desa Kementerian Koperasi. Serta Kementerian Kelautan dan Perikanan juga menyalurkan bantuan bantuan berupa modal, bibit, pupuk pelatihan-pelatihan. Dengan demikian tanah yang digarap oleh Bapak Ibu penerima manfaat reforma agraria lebih produktif. Agar tanah yang ada lebih produktif. Memberikan hasil untuk membantu kehidupan masyarakat,” jelasnya.
Jokowi juga meminta para penerima sertifikat untuk menjaga sebaik-baiknya sertifikat tersebut.
Sementara itu Menteri Agraria dan Tata Ruang mengatakan, Sofyan A. Djalil mengatakan terima kasih atas dukungan dari semua Gubernur. “Bupati se-Indonesia, dan Menteri Kehutanan atas terwujudnya penyelesaian konflik agrarian. Dan pembebasan lahan dan pelepasan kawasan hutan sehingga masyarakat bisa memiliki sertifikat”, pungkasnya. (SP Biro AP NTT/Ellena)
Tetap Terhubung Dengan Kami:
Ikuti Kami
Subscribe
CATATAN REDAKSI: Apabila Ada Pihak Yang Merasa Dirugikan Dan /Atau Keberatan Dengan Penayangan Artikel Dan /Atau Berita Tersebut Diatas, Anda Dapat Mengirimkan Artikel Dan /Atau Berita Berisi Sanggahan Dan /Atau Koreksi Kepada Redaksi Kami Laporkan,
Sebagaimana Diatur Dalam Pasal (1) Ayat (11) Dan (12) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 Tentang Pers.
