OELAMASI, FLOBAMORA-SPOT.COM – Wakil Bupati Kupang Jerry Manafe Membuka Kegiatan Monitoring dan Evaluasi Program Capaian Cegah Stunting Di Kab. Kupang Tahun 2021 Selasa (15/6/21), di Aula Bupati Kupang di Oelamasi. Turut hadir pada kegiatan ini, Tim Ahli Sekretariat Wakil Presiden RI Karnadi Harijanto, Public Affair & Relation PT. TEP Indonesia Irwan Mardelis, Perwakilan Dompet Dhuafa Adhe Mulyawan, para Asisten, para pimpinan OPD terkait,Camat Kupang Timur, para Kades dan Lurah, perwakilan Kapus serta masyarakat penerima manfaat.
Wabup Kupang Jerry Manafe dalam sambutannya mengatakan bahwa evaluasi kegiatan semester Dompet Dhuafa dalam penanganan dan pencegahan stunting ini adalah pertama kalinya dilaksanakan untuk mengetahui kemajuan dari program kegiatan yang telah dilakukan Januari 2021.
“Hari ini kita lakukan pencegahan dan evaluasi stunting , data harus akurat agar kita bisa bekerja dengan maksimal”’, tegas Manafe.
Ia mengatakan, Karena adanya pandemi covid maka kegiatan semiloka ini tidak bisa dilakukan di tahun 2020 dan melalui Dompet Dhuafa kegiatan ini bisa dilakukan pada Januari 2021. Pada kegiatan semiloka tahun 2019 sudah ditentukan 4 kecamatan yaitu Kupang Tengah, Kupang Timur, Amarasi Selatan dan Fatuleu, juga 3 kelurahan yaitu kelurahan Naibonat , Sonraen , Tarus dan 3 desa yaitu desa Mata Air , Silu dan Noelbaki.
“Ini merupakan desa yang cukup makmur dari ketahanan ekonomi yang merupakan tolak ukur dan barometer baik tidaknya kabupaten Kupang sehingga kita bisa memberi contoh bagi kabupaten/kota yang ada di NTT”, tutur Jerry Manafe.
Dalam bincang-bincangnya bersama Tim Ahli Setwapres RI diruang kerjanya, Ketua Pokja Stunting kabupaten Kupang ini mengatakan, “Kami bukan yang terbaik tapi kami melakukan yang terbaik agar daerah lain melihat sisi positif yang bisa dicontoh dari Kabupaten Kupan”.
Manafe melanjutkan, evaluasi kegiatan semester ini merupakan proses untuk melihat kemajuan dari kegiatan yang telah dilakukan serta permasalahan dalam penanganan dan pencegahan stunting pada lokasi intervensi di 4 kecamatan berupa intervensi gizi spesifik dan gizi sensitif. “Saya harapkan kepala BP4D dan Dinkes melakukan evaluasi maksimal 2 bulan sekali untuk melihat apakah program ini berjalan atau tidak. Apa masalahnya, bagaimana penanganannya dan apa hasilnya”, harpnya.
Wabup Jerry mengucapkan terimakasih kepada Setwapres RI, PT. TEP Indonesia, Dompet Dhuafa serta lembaga mitra lainnya dalam upaya penanganan dan pencegahan stunting di kab. Kupang. Semoga kita bisa mewujudkan program inovasi “Tikar Biru” (Stunting kelar dengan bayi, ibu dan remaja kita unggul) di kabupaten Kupang.
Stunting dapat dicegah dengan memastikan kesehatan dan gizi yang cukup pada 1000 hari pertama kehidupan (HPK) . Pola makan dan pola hidup bersih merupakan komponen yang tidak terpisahkan dari upaya penurunan stunting. Sangat diperlukan komitmen kuat dari berbagai pihak, baik dari Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, Lembaga Mitra/NGO, tokoh masyarakat, organisasi profesi, media massa, dunia usaha dan masyarakat secara keseluruhan untuk berkolaborasi dan bersinergi secara terintegritas melalui program kegiatan yang akan dilakukan pada tahun 2021 maupun yang direncanakan tahun 2022.
Dilanjutkan, Karnadi Harijanto berterimakasih karena diberi kesempatan menghadiri dan bertemu untuk melihat dan mengetahui capaian pelaksanaan program kemitraan yang sudah berjalan lebih dari setahun ini. “Kami berharap program kemitraan ini merupakan bagian terkecil dalam berkontribusi mencapai sinergi multi sektor seperti pada dinas kesehatan, dinas sosial dan dinas terkait lainnya agar bersama berdiskusi dalam percepatan penurunan stunting. Untuk dinas sosial, pencegahan stunting bukan hanya soal fisik tapi juga perilaku. Pada sektor kesehatan juga perlu memperhatikan lingkungannya agar bisa menuntaskan permasalahan penurunan stunting.
“Kami bersyukur karena dari Pemkab Kupang dalam hal ini para pimpinan OPD sangat terbuka untuk berdiskusi menerima hal penting untuk dilakukan secara bersama. Kami akan mencoba mengangkat pelaksanaan kemitraan ini menjadi bagian dari dokumentasi video pada titik daerah tertentu sebagai contoh bagi kabupaten/kota lain yang tentunya akan melihat inovasi dari Pemkab Kupang untuk dikembangkan didaerah lain, seperti 5P yang disampaikan Wabup Kupang untuk bisa mencegah stunting”, ujar Karnadi.
Tim ahli Setwapres RI ini juga melanjutkan, Prioritas keluarga 1000 HPK yang merupakan program untuk membantu masyarakat yang memiliki kategori penghasilan rendah untuk bisa memenuhi kebutuhan hidup mereka dalam hal gizi keluarga. Kami dan rombongan Setwapres RI mendukung kegiatan ini karena hanya kabupaten terpilih yang memiliki program prioritas keluarga 1000 HPK. Dia juga berharap dukungan dari semua pihak terkait agar pelaksanaannya bisa efektif.
Lebih lanjut Irwan Madelis dari Perwakilan PT. TEP Indonesia mengatakan, sebelumnya kegiatan ini sudah kami lakukan dibidang kesehatan, pendidikan dan lingkungan. Kami di undang untuk mempercepat penanggulangan stunting di Indonesia.
Madelis menuturkan, Program yang dimulai pada Februari 2019 ini sempat terhenti karena pandemi namun sekarang mulai berjalan kembali. Kabupaten Kupang dengan wilayah yang cukup luas membuat kami dan setwapres berpikir bagaimana semuanya bisa terdokumentasi agar menjadi acuan bagi pihak lain untuk melihat success story-nya. “Disosialiasasikan dulu di lembaga pemerintahan maupun swasta. Saya sebagai pihak swasta juga mempromosikan kepada perusahaan non migas dan lainnya”, katanya.
Akhir kata, Irwan Madelis menjelaskan, kami harus memastikan agar program ini bisa berkelanjutan. Terima kasih atas komitmen kerjasama dan support yang diberikan kepada kami dari tahun berjalan hingga kedepannya agar bisa mengajak pihak lain untuk berpatisipasi dengan program ini. (rilis)
Tetap Terhubung Dengan Kami:
Ikuti Kami
Subscribe
CATATAN REDAKSI: Apabila Ada Pihak Yang Merasa Dirugikan Dan /Atau Keberatan Dengan Penayangan Artikel Dan /Atau Berita Tersebut Diatas, Anda Dapat Mengirimkan Artikel Dan /Atau Berita Berisi Sanggahan Dan /Atau Koreksi Kepada Redaksi Kami Laporkan,
Sebagaimana Diatur Dalam Pasal (1) Ayat (11) Dan (12) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 Tentang Pers.
