KUPANG, FLOBAMORA-SPOT.COM – Dewan Kerajinan Nasional Daerah (Dekranasda) dan Dharma Wanita Persatuan (DWP) Kota Kupang menerima buku “Pesona Baju Adat Pengantin Indonesia” dari Ketua Bhayangkari Polres Kupang Kota. Penyerahan buku terbitan Dekranas Indonesia tersebut berlangsung di Ruang Rapat Garuda, Kantor Walikota Kupang, Selasa (05/01) pagi.
Penyerahan buku oleh Ketua Bhayangkari Polres Kupang Kota, Ny. Yunita Satria Perdana dan diterima oleh Ketua Dekranasda Kota Kupang, Ny. Hilda Riwu Kore-Manafe yang diwakili oleh salah seorang pengurus Dekranasda dan Ketua DWP Kota Kupang, Ny. Lousje Marlinda Funay-Pellokila.
Selain kedua organisasi tersebut, buku yang menjadi sumber inspirasi ini bagi Dekranasda kota Kupang ini juga diserahkan kepada Persatuan Istri Anggota (PIA) DPRD Kota Kupang, yang diterima langsung oleh ketuanya Ny. Wiwiek Loudoe.
Pada kesempatan tersebut Ketua Bhayangkari Polres Kupang Kota menjelaskan sedikit tentang buku yang dibagikannya.
Menurutnya, buku tentang baju adat pengantin se-Indonesia diharapkan bisa menjadi referensi untuk lebih berkreasi lagi dalam membuat baju adat pengantin.
“Semoga ini bisa menjadi referensi bagi kita yang ada di NTT untuk lebih banyak berkreasi lagi di baju adat pengantin, memodifikasi baju-baju adat pengantin yang ada tanpa merubah patern/ pola dasar baju pengantin di NTT,” tuturnya.
Menurutnya, baju pengantin NTT kaya akan ragam mulai dari Sabu, Timor, Sumba, Lembata dan Alor.
“Saya berharap semoga buku ini bermanfaat untuk ibu-ibu dan generasi muda di NTT,” pungkasnya.
Ketua DWP Kota Kupang mewakili penerima yang hadir, menyampaikan terima kasih atas buku yang telah diterima yang tentunya sangat bermanfaat untuk menambah dan memperkaya khazanah pengetahuan terhadap baju adat pengantin yang ada di Indonesia. (PKP_Ghe/elena).
Tetap Terhubung Dengan Kami:
Ikuti Kami
Subscribe
CATATAN REDAKSI: Apabila Ada Pihak Yang Merasa Dirugikan Dan /Atau Keberatan Dengan Penayangan Artikel Dan /Atau Berita Tersebut Diatas, Anda Dapat Mengirimkan Artikel Dan /Atau Berita Berisi Sanggahan Dan /Atau Koreksi Kepada Redaksi Kami Laporkan,
Sebagaimana Diatur Dalam Pasal (1) Ayat (11) Dan (12) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 Tentang Pers.
