Penyerahan daftar nama penerima dilakukan secara simbolis oleh Wakil Wali Kota Kupang, Serena Francis, dalam sebuah acara di salah satu hotel di Kupang, Rabu (10/12/2025).

Dalam sambutannya, Serena mengingatkan para orang tua agar memastikan bantuan PIP benar-benar digunakan untuk kebutuhan pendidikan siswa.

“Kami mengingatkan para orang tua untuk tidak menggunakan dana ini di luar kebutuhan pendidikan. Bantuan PIP diberikan pemerintah untuk menunjang masa depan anak-anak,” ujar Serena.

PIP untuk siswa SD tahun ini Rp450.000 per siswa, yang dapat digunakan untuk membeli seragam, perlengkapan belajar, sepatu, buku tulis, biaya transportasi, hingga kebutuhan pendukung lainnya. Semua dana telah ditransfer ke rekening masing-masing siswa.

149 Siswa dari Lima Sekolah Terima PIP Tahap I. 

Tahap pertama penyaluran PIP 2025 mencakup 149 siswa SD dari lima sekolah di Kota Kupang, yakni:
SDN Maulafa — 32 siswa
SDI Kelapa Lima 1 — 25 siswa
SD GMIT Kolhua — 30 siswa
SDK Santo Yosep 2 — 35 siswa
SD Islam Almutakin — 27 siswa

Dinas Pendidikan: Pengawasan Menjadi Tanggung Jawab Bersama. 

Plt Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Kupang, Ernest Ludji, S.STP, M.Si menegaskan pentingnya pengawasan pemanfaatan dana PIP.

“Kami berharap dana PIP tidak disalahgunakan. Orang tua harus memastikan setiap rupiah benar-benar dipakai untuk pendidikan anak, bukan kebutuhan lain,” ujar Ernest.

Ia menekankan bahwa PIP 2025 dirancang untuk memastikan setiap anak usia sekolah tetap mendapat hak pendidikan tanpa terkendala ekonomi.

Dukungan DPRD Kota Kupang. 

Anggota DPRD Kota Kupang, Dance Bistolen, S.Pd, dari komisi yang membidangi pendidikan, menyambut baik penyaluran PIP tahap pertama. Ia menilai program ini sangat relevan dengan kondisi sosial ekonomi masyarakat di Kota Kupang.

“Kami di DPRD memberikan apresiasi karena PIP benar-benar menyentuh kelompok yang membutuhkan. Banyak orang tua yang kesulitan memenuhi kebutuhan sekolah anak di tengah kondisi ekonomi saat ini,” kata Dance.

Ia juga meminta agar proses verifikasi data terus diperkuat agar penerima PIP selanjutnya semakin tepat sasaran.

“Dinas Pendidikan dan sekolah harus memastikan pendataan benar-benar akurat. PIP harus diberikan kepada anak yang memang memenuhi kriteria, sehingga bantuan ini tidak tumpang tindih dan tidak ada yang terlewat,” ujarnya.

Dance menambahkan bahwa DPRD akan terus melakukan fungsi pengawasan untuk memastikan implementasi PIP berjalan baik di lapangan.

Apresiasi dari SDN Maulafa. 
SDN Maulafa menjadi salah satu sekolah penerima terbesar dengan 32 siswa. Plt Kepala Sekolah, Anastasia Niron, menyampaikan rasa terima kasih.
“Anak-anak kami yang berasal dari keluarga kurang mampu sangat terbantu dengan PIP ini. Bantuan ini meringankan kebutuhan sekolah mereka,” ujar Anastasia.

Ia menegaskan, sekolah siap mendampingi orang tua agar dana yang diterima benar-benar digunakan secara bijak.

Dengan selesainya penyaluran tahap pertama, Pemerintah Kota Kupang berharap PIP dapat mendorong keberlanjutan pendidikan bagi siswa dari keluarga kurang mampu. Pemerintah, sekolah, DPRD, dan orang tua diharapkan terus bekerja bersama memastikan bantuan ini memberi dampak nyata bagi masa depan anak-anak Kota Kupang. (goe).

The post 149 Siswa SD di Kota Kupang Terima PIP Tahap I, Serena: ” Orangtua, Tidak Gunakan di Luar Kebutuhan” appeared first on Flobamora-Spot.com.

Kedatangan mereka disambut hangat Wali Kota Kupang, dr. Christian Widodo, di

ruang kerjanya, Rabu (19/3).
Ketua KPU Kota Kupang, Ismael Manoe, menyampaikan maksud kunjungan tersebut adalah untuk melaporkan rencana pengembalian sisa dana hibah Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Tahun 2024 kepada Pemerintah Kota Kupang.
Pengembalian dana ini sesuai ketentuan, yakni paling lambat tiga bulan setelah dokumen usulan pelantikan Wali Kota dan Wakil Wali Kota terpilih disampaikan kepada DPRD Kota Kupang.
“Sesuai instruksi Pemerintah Pusat terkait efisiensi anggaran, KPU Kota Kupang akan mengembalikan sisa dana hibah sebesar sekitar Rp1 miliar. Saat ini kami sedang melengkapi laporan pertanggungjawaban dari setiap kegiatan yang telah dilaksanakan,” ujar Ismael.

Sementara itu, Sekretaris KPU Kota Kupang, Agustinus Yohanis Ola Paon, menambahkan, sisa dana tersebut berasal dari beberapa pos anggaran yang tidak terealisasi, seperti anggaran untuk penyelesaian sengketa Pilkada.

“Kebetulan pada Pilkada Kota Kupang tidak terjadi sengketa, sehingga dana tersebut tidak terpakai,” jelasnya.

Ia menegaskan, batas waktu pengembalian sisa dana hibah tersebut adalah maksimal tanggal 9 April 2025.

Menanggapi hal tersebut, Wali Kota Kupang, dr. Christian Widodo menyampaikan apresiasi atas transparansi dan akuntabilitas pengelolaan anggaran yang dilakukan oleh KPU Kota Kupang.
Ia menyambut baik langkah pengembalian dana hibah tersebut karena akan membantu Pemerintah Kota dalam mengalokasikan anggaran untuk kebutuhan prioritas lainnya.

“Keberhasilan penyelenggaraan Pilkada 2024 di Kota Kupang bukan hanya tercermin dari pelaksanaannya yang tertib dan lancar, tetapi juga dari manajemen keuangan yang bertanggung jawab.

Pengembalian dana hibah ini menjadi bukti bahwa setiap tahapan telah dilaksanakan dengan perhitungan matang, memastikan dana publik digunakan secara efektif dan efisien,” pungkasnya. (Pkp-kk).

The post KPU Kota Kupang, Kembalikan Sisa Dana Pemilu Kada appeared first on Flobamora-Spot.com.

Bantuan sebesar 30 juta rupiah tersebut diserahkan secara simbolis, diterima langsung Ketua Majelis Jemaat GMIT Imanuel Oepura, Pdt. Stefanus Makunimau, S.Th.

Dalam sambutannya, Penjabat Wali Kota Kupang meminta maaf karena dana yang diserahkan sangat sedkit.

“Tahun ini Pemerintah Kota Kupang mengalokasikan anggaran sebesar 3 miliar lebih untuk 112 rumah ibadah di Kota Kupang”, kata dia.

Menurut dia, Bansos bagi rumah ibadah bertujuan untuk membantu rumah-rumah ibadah dan lembaga keagamaan yang selama ini telah mendukung Pemerintah dalam menjaga kerukunan hidup umat beragama di Kota Kupang melalui pembinaan jemaat/umat.

“Atas nama Pemerintah Kota Kupang saya menyampaikan terima kasih atas peran serta pemuka dan lembaga agama dalam menjaga kekondusifan Kota Kupang melalui pembinaan iman jemaat. Kota Kupang adalah kota majemuk, untuk itu disadari bahwa tanpa peran gereja juga lembaga agama lainnya, Pemerintah tidak mungkin dapat mensukseskan berbagai program pembangunan. Pembangunan bisa berjalan jika situasi yang kondusif antar umat beragama terus terjaga dan itu juga berkat peran gereja,” jelas Fahrensy.

Fahrensy mengajak gereja dan jemaat untuk terus mendukung pemerintah, khususnya dalam mengatasi stunting dan mengendalikan inflasi.

Ia juga mengajak jemaat untuk ikut menjaga situasi agar tetap aman dan damai menjelang Pemilu dan Pemilukada tahun 2024 mendatang.

Sementara itu, Pendeta Stefanus Makunimau, S.Th menekankan agar jemaat selalu siap sedia menyambut kedatangan Tuhan yang kedua kalinya, dimana semua manusia akan memberikan pertanggungjawaban.

“Kedatangan Tuhan itu pasti walaupun kita tidak tahu kapan waktunya. Kita harus selalu sedia mempersiapkan diri untuk itu. Yang harus dipersiapkan adalah hati dan hidup kita bukan baju, penampilan atau rumah kita. Merubah sikap hidup agar memiliki dasar kasih, berlaku baik, benar, adil dan mengasihi sesama serta memperlakukan orang lain dengan penuh kasih. Itu semua juga manifestasi dari sikap setia dan melayani Tuhan, selain ikut mewartakan kabar baik bagi orang-orang di sekitar, agar kita layak menyambut Tuhan,” katanya.

Pendeta Stefanus juga mengingatkan jemaat agar mempraktekkan kasih dan pelayanan mulai dari dalam rumah masing-masing. (PKP_nt).

The post Pj. Wali Kota Kupang, Serahkan Dana Sosial Kepada Jemaat Imanuel Oepura appeared first on Flobamora-Spot.com.

“Dari 11.036 rumah terdampak, yang telah selesai diverifikasi dan validasi ulang sebanyak 94,83% atau 10.465 rumah sudah mulai penyaluran dana perbaikan rumah. Tersisa 571 yang saat ini sedang dilakukan verifikasi dan validasi ulang”, jelas Kalak BPBD Kabupaten Kupang Semy Tinenti kepada Media Selasa (6/12).

Ia menambahkan, dari data tersebut (10.465-red)
76, 56 % rumah hasil verifikasi dan validasi ulang, sudah mencairkan dana.

“Pencairan sesuai SK Bupati tentang hasil verifikasi dan validasi ulang”, terangnya.

Menurut dia, data yang disajikan merupakan data per akhir Nopember 2022.

“Ini data 30 Nopember. Data terbaru ada di PPK. Beliau masih berduka jadi nanti akan disampaikan”, ujarnya.

“Realisasi keuangan mencapai RP.143.805.000.000,- atau 62,77% dari alokasi bantuan stimulan sebesar RP.229.090.000.000”, jelasnya.

Tinenti menjelaskan, pelaksanaan penyaluran bantuan stimulan perbaikan rumah bagi korban terdampak bencana siklon tropis seroja telah melalui berbagai tahapan.

“Dimulai dari pemutakhiran data, sosialisasi, uji publik sampai dengan pelaksanaan verifikasi dan validasi ulang kerusakan rumah oleh tim teknis. Lalu disahkan oleh Aparat desa / Kelurahan setempat untuk memastikan Penerima bantuan adalah korban terdampak bencana secara faktual dan administraai”, kata dia.

Mengenai protes dari warga kabupaten Kupang tentang dana Seroja yang tertera lebih dari Rp10 jutà di rekening Penerima, namun hanya bisa ditarik 10 juta Semy menjelaskan, masyarakat sudah bertemu Bupati Kupang dan sudah mendapat penjelasan.

“Masyarakat sudah bertemu pak Bupati dan beliau sudah menjelaskan. Masalah sudah klir”, katanya.

Ia menyatakan optimis pencairan dana Seroja selesai akhir tahun 2022.

“Harus optimis”, pungkasnya.

The post Penyaluran Dana Seroja di Kabupaten Kupang, Capai 94.83 % appeared first on Flobamora-Spot.com.

“Gubernur NTT telah dua kali bersurat ke Menteri Keuangan terkait pembiayaan untuk tenaga PPPK yang telah lulus pada tahun 2021. Surat Pertama tanggal 12 November 2021 dengan nomor BU.900/75/BKEUD/2021 perihal Penambahan Alokasi Transfer DAU tahun 2022 untuk Pembiayaan PPPK di Provinsi NTT. Lalu pada tanggal 10 Januari 2022, Gubernur kembali melayangkan surat kedua dengan  nomor BU.900/06/BKEUD/2022 pada tanggal 10 Januari 2022 perihal Permohonan Penambahan Alokasi Dana Transfer Umum DAU terkait Perhitungan Anggaran PPPK Guru Tahun Anggaran 2022,” jelas Sekretaris Daerah Provinsi NTT, Benediktus Polo Maing saat ditemui di ruang kerjanya, Kamis (3/2).

Benediktus Polo Maing mengatakan, berdasarkan Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor: 577 Tahun 2021 Tanggal 21 April 2021 Tentang Penetapan Kebutuhan Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Provinsi NTT Tahun Anggaran 2021, Pemerintah Provinsi NTT  mendapat alokasi  formasi yaitu CPNS sebanyak 198 formasi yang terdiri dari 160 orang tenaga teknis dan 38 orang formasi tenaga kesehatan. Selain itu ada juga sejumlah 8.372 dengan rincian  Formasi PPPK Non Guru yakni Tenaga Teknis sebanyak 36 Formasi dan Tenaga Kesehatan berjumlah 15 serta formasi  PPPK Guru sebanyak  8.321 Formasi.

“Dari Total 8.321 Formasi PPPK Tahun 2021, yang lulus seleksi tahap I sebanyak 1.417 orang formasi guru dan 3 orang formasi teknis.  Sementara yang lulus seleksi tahap II sebanyak 1.638 orang. Alokasi Anggaran untuk Gaji PPPK yang lulus tahap I telah dialokasikan dalam APBD Provinsi Tahun Anggaran 2022. Proses pemberkasan administrasi PPPK yang lulus tahap I telah mulai berproses pada tanggal 27 Desember 2021 dan saat ini sedang dalam proses penerbitan SK Pengangkatan PPPK ,” jelas Sekda Polo Maing.

“Sedangkan untuk PPPK hasil seleksi tahap II sebanyak  1.638 orang  dibutuhkan anggaran Rp.111.174.336.000, belum dapat dilakukan tahapan proses administrasinya sebagaimana PPPK hasil seleksi tahap I, karena Pemerintah Provinsi NTT sementara menunggu tindak lanjut Pemerintah Pusat atas Surat Gubernur NTT,” pungkas Sekda Benediktus.

The post Gubernur NTT, Minta  Dana Pusat, Biayai PPPK appeared first on Flobamora-Spot.com.

“Saya  berharap pendamping, tidak hanya memiliki kapabilitas yang cukup di lapangan melainkan harus mampu mengidentifikasi masalah di desa”, Kata Bupati Kupang Korinus Masneno dalam saat memimpin Rakor tersebut.

.

Masneno menjelaskan, pendamping harus mampu melakukan antisipasi dan berkonsultasi dengan Kepala PMD tentang langkah-langkah penyelesaian masalah di desa. Karena jika memahami masalah dan mendapatkan solusi yang tepat maka persoalan mampu dipecahkan tanpa melanggar peraturan yang berlaku.

“Kekuatan seorang pendamping dan kekuatan seorang pemimpin terletak pada pengambilan keputusan. Di dalam kepemerintahan tidak ada keputusan yang tidak bermasalah. Oleh sebab itu, kita harus mengambil keputusan dengan meminimalkan resikonya. Jaga kekuatan mental dan spritual serta kapabilitas dan jangan melanggar aturan yang berlaku”, tegas Masneno.

Wabup Jerry menambahkan, yang disampaikan oleh Bupati Masneno kiranya menjadi harapan baik untuk semua pihak.

“Banyak Pendamping desa yang tidak ada di lapangan sehingga banyak permasalahan yang tidak diketahui. Pendamping diharapkan lebih sering turun ke lapangan untuk bekerja sungguh-sungguh mendampingi para kades dalam segala sesuatu yang terjadi di desa.

Turut hadir dalam Rakor itu, Kadis PMD Charles Panie, Koordinator Pendamping Rony Nainitti dan para  Pendamping Desa.

The post Pendamping Dana Desa Harus Tau Hal Ini di Lapangan appeared first on Flobamora-Spot.com.