KUPANG, FLOBAMORA-SPOT.COM – Jumlah pasien covid 19 yang terus bertambah beberapa waktu terakhir mendorong Pemerintah Kota Kupang untuk menyikapi secara serius. Sejumlah pimpinan rumah sakit pemerintah maupun swasta diundang untuk melakukan koordinasi terkait itu.
Wakil WaliKota Kupang, dr. Hermanus Man memimpin rapat yang berlangsung di Aula Garuda Kantor Wali Kota Kupang, Rabu (23/9). Menurutnya dengan bertambahnya jumlah pasien positif covid 19, Pemerintah Kota Kupang memandang perlu untuk melakukan langkah-langkah antisipasi, termasuk memastikan soal ketersediaan fasilitas seperti ruangan dan tempat tidur, peralatan kesehatan khusus bagi pasien covid 19. Untuk itulah para pimpinan rumah sakit se-Kota Kupang diundang.
Rapat koordinasi tersebut membahas kesiapan beberapa hal, di antaranya soal sumber daya seperti kesiapan ruangan dan tempat tidur bagi pasien positif covid – 19. Diketahui dari sejumlah rumah sakit di Kota Kupang tersedia total 83 tempat tidur bagi pasien positif covid dan 27 ruangan isolasi bertekanan negatif serta 27 ruangan non tekanan negatif.
dr. M. Ibrahim, yang mewakili pimpinan Rumah Sakit Angkatan Laut Samuel J. Moeda Kupang mengakui saat ini pihaknya masih mengalami kendala pada ruangan khusus untuk filter screening awal di depan rumah sakit.
Menanggapi usul saran tersebut, Wawali langsung minta Dinas Kesehatan Kota Kupang untuk segera menindaklanjuti dan membantu pihak rumah sakit melakukan koordinasi dengan pihak-pihak terkait.
Rencananya pada hari Jumat (25/9) mendatang Pemerintah Kota Kupang juga akan melakukan massive rapid test di pasar yang ada di Kota Kupang. Karena pasar merupakan salah satu lokasi yang terindikasi mempunyai resiko tinggi penularan covid 19. (PKP_ans/Ellena)
Tetap Terhubung Dengan Kami:
Ikuti Kami
Subscribe
CATATAN REDAKSI: Apabila Ada Pihak Yang Merasa Dirugikan Dan /Atau Keberatan Dengan Penayangan Artikel Dan /Atau Berita Tersebut Diatas, Anda Dapat Mengirimkan Artikel Dan /Atau Berita Berisi Sanggahan Dan /Atau Koreksi Kepada Redaksi Kami Laporkan,
Sebagaimana Diatur Dalam Pasal (1) Ayat (11) Dan (12) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 Tentang Pers.
