KUPANG, FLOBAMORA-SPOT.COM – Pembenahan Pasar Oesao mau tidak mau harus dilakukan karena pasar tradisional itu menjadi sarana pertemuan Pedagang kecil untuk menawarkan berbagai Komoditi Pertanian dari desa-desa sekitar.
Pasar yang sudah berusia puluhan tahun itu masih tampil dengan wajah semrawut karena belum ada sentuhan tangan Pemerintah Kabupaten Kupang.
“Pembangunan MCK, jalan, Penerangan dan sebagainya di pasar ini saya dukung. Kalo belum tertera dalam anggaran Induk 2020 kita bicara di ABT. Kalo anggaran besar kita masukkan dalam APBD 2021″, tegas Wakil Ketua DPRD Kabupaten Kupang Sofia Malelak Dehaan kepada Media dalam suatu wawancara di Pasar Oesao”, Selasa (23/6/20).
Terkait penertiban Pedagang yang selama ini berjualan di badan jalan ia menegaskan, upaya ini sangat tepat tetapi dibutuhkan regulasi untuk mengikat Pedagang dan memberi perlindungan kepada Satuan Polisi Pamong Praja.
“Ketika mau bertindak Sapol PP tidak ditanya apa dasarnya menindak Pedagang. Regulasi harus ada”, kata dia.
Selain Pedagang, pick up juga perlu ditertibkan sehingga tidak menimbulkan masalah baru.
“Nah ini ada lahan Sekitar 4,2 ha yang diserahkan Masyarakat untuk pembangunan terminal. Pak Kadis PUPR sudah menyatakan Hari ini (kemarin) dikasih rata”, ujarnya.
Pemilk lahan terminal Oesao Daud Kore Ludji mengatakan, ia dan Pemerintah siap bekerja sama dalam pengelolaan terminal itu.
“Kerjasamanya nanti diatur bersama Pemerintah Kabupaten Kupang. Berapa hasilnya lalu dikurangi modal yang dikeluarkan Pemerintah baru kita bagi. Berapa persen masing-masing sedang diproses Pemerintah Kabupaten”, tegasnya.
Menurut dia, Kerjasama ini akan dilakukan turun temurun. “Sampai Indonesia bubar”, katanya.
Wakil Bupati Kupang Jerry Manafe meminta jajaran Polsek Kupang Timur untuk menertibkan Pick up yang berlabuh di pinggir jalan.
“Dulu kita mau tertibkan mau disuruh parkir di mana. Sekarang sudah ada tempat Polsek Kupang Timur bisa arahkan mereka ke sana”, Pungkasnya.
Tetap Terhubung Dengan Kami:
Ikuti Kami
Subscribe
CATATAN REDAKSI: Apabila Ada Pihak Yang Merasa Dirugikan Dan /Atau Keberatan Dengan Penayangan Artikel Dan /Atau Berita Tersebut Diatas, Anda Dapat Mengirimkan Artikel Dan /Atau Berita Berisi Sanggahan Dan /Atau Koreksi Kepada Redaksi Kami Laporkan,
Sebagaimana Diatur Dalam Pasal (1) Ayat (11) Dan (12) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 Tentang Pers.
