OELAMASI, FLOBAMORA-SPOT.COM – Bupati Kupang, Korinus Masneno, telah menetapkan Peraturan Bupati (Perbup) Kupang sebagai payung hukum penggunaan anggaran penanganan Coronavirus diseas 2019 (covid-19) di Kabupaten Kupang, pada jumat (24/4/2020).
Usai ditandatangani, Perbup tersebut langsung dikirim kepada Pemerintah Provinsi NTT sebagai wakil pemerintah pusat di daerah.
Korinus menjelaskan, anggaran penanganan covid-19 yang diatur dalam Perbup tersebut sebesar Rp 24 miliar.
Dari total anggaran Rp 24 miliar tersebut, sebanyak Rp 11 miliar digunakan untuk biaya operasional tim gugus tugas dan kegiatan lain yang berkaitan dengan penanganan covid-19 di Kabupaten Kupang.
Sementara anggaran Rp 13 miliar untuk penanganan dampak sosial dan ekonomi covid-19 tetap berada dalam kegiatan-kegiatan yang telah diprogramkan di Tahun Anggaran 2020.
“Sedangkan Rp 13 miliar itu tetap ada dalam program-program untuk pengembangan ekonomi di Kabupaten Kupang,” urai mantan Wakil Bupati Kupang ini.
Anggaran Rp 24 miliar tersebut, menurut Bupati Korinus, merupakan hasil rasionalisasi dari sisa pemotongan dana transfer DAU untuk Kabupaten Kupang sebesar Rp 665 miliar.
Diberitakan sebelumnya, Bupati Kupang, Korinus Masneno, mengatakan, Pemerintah Pusat memangkas Dana Alokasi Umum (DAU) senilai Rp 85 miliar dari total dana transfer DAU senilai Rp 750 miliar lebih untuk Kabupaten Kupang.
Setelah dipotong Rp 85 miliar maka dana transfer DAU untuk Kabupaten Kupang tersisa Rp 665 miliar.
Dari Rp 665 miliar itu, Pemkab Kupang harus berupaya untuk merasionalisasi lagi Rp 24 miliar dari kegiatan yang telah diprogramkan dalam tahun anggaran 2020 untuk penanganan covid-19. (Sintus)
Sumber:jurnalntt.com
Pewarta: Epy
Tetap Terhubung Dengan Kami:
Ikuti Kami
Subscribe
CATATAN REDAKSI: Apabila Ada Pihak Yang Merasa Dirugikan Dan /Atau Keberatan Dengan Penayangan Artikel Dan /Atau Berita Tersebut Diatas, Anda Dapat Mengirimkan Artikel Dan /Atau Berita Berisi Sanggahan Dan /Atau Koreksi Kepada Redaksi Kami Laporkan,
Sebagaimana Diatur Dalam Pasal (1) Ayat (11) Dan (12) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 Tentang Pers.
