OELAMASI, FLOBAMORA-SPOT — Wakil Bupati Kupang, Aurum Titu Eki, membuka Workshop Penguatan Program Imunisasi Terintegrasi dan Komitmen Keberlanjutan Pembiayaan Tahun 2026, di salah satu hotel, di Kota Kupang, Kamis (18/6).
Aurum Titu Eki dalam sambutannya mengatakan, dalam pembangunan daerah, kualitas pembangunan manusia yang unggul hanya dapat diwujudkan apabila kesehatan masyarakat prima serta memiliki akses terhadap pelayanan kesehatan yang berkualitas, merata dan berkelanjutan.
Dia melanjutkan, salah satu investasi kesehatan yang efektif dan memiliki manfaat besar bagi masyarakat adalah imunisasi yang terbukti mampu melindungi anak-anak dari berbagai penyakit yang dapat dicegah. Serta mengurangi resiko kesakitan, kecacatan, bahkan kematian.
Melalui imunisasi tambahkan dia, pemerintah tidak hanya melindungi individu, tetapi juga membangun kelompok yang memberikan perlindungan bagi masyarakat secara luas.
Menurut dia, imunisasi harus dipandang sebagai hak dasar setiap anak dan menjadi tanggung jawab bersama seluruh pemangku kepentingan untuk merealisasikannya.
“Tidak boleh ada anak yang kehilangan haknya untuk memperoleh perlindungan melalui imunisasi hanya karena keterbatasan akses. Juga kondisi geografis, maupun faktor sosial ekonomi, karena imunisasi juga memiliki hubungan yang sangat terat dengan upaya peningkatan kualitas sumber daya manusia. Anak-anak yang sehat akan memiliki kesempatan belajar yang lebih baik, tumbuh berkembang secara optimal, serta menjadi generasi yang produktif di masa depan. Karena itu, program imunisasi harus menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari agenda pembangunan Kabupaten Kupang” terwng Aurum Titu Eki.
Kondisi ini lanjut Aurum Titu Eki, menghadirkan tantangan tersendiri untuk memastikan seluruh masyarakat memperoleh pelayanan kesehatan yang setara dan berkualitas.
Namun tantangan tersebut tegaskan dia, tidak akan menjadi penghalangan bagi Pemerintah Kabupaten Kupang untuk memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat, Pemerintah saat ini terus mendorong transformasi sistem kesehatan melalui penguatan pelayanan kesehatan primer yang menempatkan upaya promotif dan preventif sebagai prioritas utama.
“Dalam kerangka tersebut, imunisasi memiliki posisi yang sangat strategis karena merupakan salah satu intervensi kesehatan yang paling efektif dalam mencegah penyakit berulang”, tegasnya.
“Sehubungan dengan hal itu, saya mengajak seluruh pemangku kepentingan untuk memastikan bahwa program imunisasi menjadi bagian integral dari seluruh pelayanan kesehatan yang diberikan kepada masyarakat. Program imunisasi harus menjadi satu prioritas pembangunan kesehatan daerah, serta menjadi inti penting dalam penguatan pelayanan kesehatan. Setiap puskesmas perlu memastikan bahwa target dan capaian imunisasi menjadi perhatian utama dalam perencanaan pelaksanaan monitoring dan evaluasi program kesehatan, sehingga tidak ada anak yang terlewatkan haknya untuk memperoleh perlindungan melalui imunisasi” urai Aurum Titu Eki.
Ketua Komisi C DPRD Kabupaten Kupang, Habel Mbate mengatakan, Lembaga DPRD Kabupaten Kupang menyadari, tingkat kesehatan masyarakat yang baik adalah salah satu modal utama untuk menggenjot roda pembangunan di Kabupaten Kupang menuju cita – cita kesejahteraan bersasama.
Dia menegaskan, Lembaga DPRD Kabupaten Kupang akan terus mendukung Pemerintah Kabupaten Kupang dalam upayanya meningkatkan derajat kesehatan masyarakat, termasuk dalam menyediakan pelayanan imunisasi kepada seluruh anak di Kabupaten Kupang secara berkelanjutan.
Turut hadir dalam kesempatan tersebut, Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Kupang, dr. Desemiyeti Ngatriyany. Juga perwakilan UNICEF NTT, dan beberapa Kepala Puskesmas yang ada di Kabupaten Kupang. (Tery).
Tetap Terhubung Dengan Kami:
Ikuti Kami
Subscribe
CATATAN REDAKSI: Apabila Ada Pihak Yang Merasa Dirugikan Dan /Atau Keberatan Dengan Penayangan Artikel Dan /Atau Berita Tersebut Diatas, Anda Dapat Mengirimkan Artikel Dan /Atau Berita Berisi Sanggahan Dan /Atau Koreksi Kepada Redaksi Kami Laporkan,
Sebagaimana Diatur Dalam Pasal (1) Ayat (11) Dan (12) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 Tentang Pers.
