OELAMASI, FLOBAMORA-SPOT – Pemerintah Kabupaten Kupang melakukan Rapat Koordinasi bersama para lurah, Kepala Desa, operator serta pendamping desa.
Kegiatan berlangsung di Loby lantai II Kantor Bupati Kupang Selasa (2/6/26).
Bupati Kupang, Yos Lede, menegaskan, evaluasi kinerja merupakan kewajiban yang harus dilaksanakan oleh setiap pemimpin daerah.
“Evaluasi seperti ini wajib dilakukan. Ini bukan hanya berlaku bagi pemerintah daerah, tetapi juga bagi kami Bupati dan Wakil Bupati di seluruh Indonesia. Setiap bulan, kinerja kepala daerah dilaporkan dan dinilai oleh Kementerian Dalam Negeri,” ungkapnya.
Ia menambahkan, evaluasi tersebut merupakan hal yang lumrah. Sebab, terdapat sejumlah kepala daerah yang terancam diberhentikan apabila tidak mampu melaksanakan arahan dan program dari pemerintah.
Terkait pelaksanaan rapat di masa mendatang, Bupati Yos menyampaikan keinginan agar rapat dapat dilaksanakan secara daring melalui aplikasi Zoom. Namun hal tersebut belum dapat diwujudkan karena keterbatasan infrastruktur dan sinyal komunikasi di daerah yang belum memadai.
Menyinggung soal data, Bupati menekankan pentingnya ketersediaan data yang akurat, terutama data kemiskinan dan kemiskinan ekstrem.
“Sampai saat ini data kita belum 100 persen lengkap. Sering muncul pertanyaan dari masyarakat mengapa bantuan tidak diterima, padahal hal ini berkaitan langsung dengan validitas data. Oleh karena itu, peran operator dan pendamping sangat dibutuhkan untuk membangun sinergi agar permasalahan penurunan angka kemiskinan dapat dijawab dengan tepat,” jelasnya.
Ia juga meminta seluruh peserta rapat, khususnya kepala desa, untuk tidak lagi berfokus pada kepentingan politik.
“Lupakan urusan politik, itu sudah lewat. Kuncinya ada pada kita semua untuk menyusun data yang benar. Bahkan, kami tengah menyiapkan dukungan dana bagi desa berprestasi. Penilaiannya murni berdasarkan kinerja, tanpa ada unsur politik sama sekali,” tegasnya.
Bupati menegaskan, data yang akurat menjadi syarat utama agar pemerintah daerah dapat memperoleh dukungan dana pembangunan infrastruktur. Penilaian didasarkan pada kinerja nyata, bukan pada pertimbangan lain.
Tentang MBG, dia minta camat jadi pengawas. “Kami keluarkan insentif sedikit untuk pengawas. Guna hindari berbagai masalah. Sudah ada kesepakatan dengan SPPG”, ujar dia.
Sementara itu, Sekretaris Daerah Kabupaten Kupang, Guntur Subu Taopan, menyatakan, meskipun pertemuan rutin terkadang terasa berulang, hal tersebut diperlukan untuk menyamakan persepsi.
“Memang terasa jenuh karena rapat terus diadakan, namun ini demi kelancaran program. Kami rencanakan rapat koordinasi serupa kembali di bulan depan hingga seluruh permasalahan dapat diselesaikan dengan baik,” pungkasnya. (Sintus).
Tetap Terhubung Dengan Kami:
Ikuti Kami
Subscribe
CATATAN REDAKSI: Apabila Ada Pihak Yang Merasa Dirugikan Dan /Atau Keberatan Dengan Penayangan Artikel Dan /Atau Berita Tersebut Diatas, Anda Dapat Mengirimkan Artikel Dan /Atau Berita Berisi Sanggahan Dan /Atau Koreksi Kepada Redaksi Kami Laporkan,
Sebagaimana Diatur Dalam Pasal (1) Ayat (11) Dan (12) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 Tentang Pers.
