OELAMASI, FLOBAMORA-SPOT — Pemerintah Kabupaten Kupang mengadakan Bimbingan Teknis Ground Check Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan (PBI-JK) Bagi Pendamping Program Keluarga Harapan (PKH) Kabupaten Kupang Tahun 2026, di aula Kantor Bupati Kupang, Oelamasi, Rabu (1/4).
Bupati Kupang Yosef Lede dalam sambutannya mengatakan, dalam rangka mengoptimalkan pengentasan kemiskinan dan kemiskinan ekstrim di Indonesia, pemerintah menekankan pentingnya keterpaduan dan sinergi antar Kementerian atau Lembaga dengan Pemerintah Daerah.
Pemerintah menggunakan Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN) sebagai dasar penetapan program, termasuk didalamnya program sekolah rakyat.
Dia melanjutkan, salah satu implementasi nyata dari strategi tersebut adalah melalui pemutakhiran data penerima bantuan dan program pemberdayaan sosial. Ini penting agar intervensi pemerintah benar – benar tepat sasaran dan memberikan dampak nyata bagi masyarakat.
“Program sosial yang tepat sasaran menjadi kunci utama dalam meningkatkan kesejahteraan masyrakat Namun demikian kita menyadari bahwa angka kemiskinan di Kabupaten Kupang yang masih berada di angka 20,32%, masih lebih tinggi dari angka kemiskinan Provinsi NTT maupun angka kemiskinan nasional. Hal tersebut menjadi tantangan sekaligus tanggung jawab bagi kita bersama untuk terus bekerja lebih keras dan lebih terpadu untuk diturunkan” ujar Yosef Lede.
Menurut Yosef Lede, kegiatan Bimtek ground check tersebut memiliki peran penting yang sangat strategis, untuk memastikan penerima bantuan iuran jaminan Kesehatan benar – benar berasal dari kelompok masyarakat pada Desil 1 sampai Desil 5 sesuai hasil pemeringkatan data kesejahteraan.
Yosef Lede juga mengajak seluruh pihak, baik itu Pemerintah Kabupaten Kupang, BPS, maupun pendamping sosial PKH, untuk melaknsanakan tugas dengan penuh tanggung jawab, jujur, dan transparan.
“Dengan didukung oleh perangkat kecamatan, desa, dan kelurahan, sehingga seluruh tahapan teknis ground check bisa berjalan dengan baik dan lancar di seluruh kecamatan”, ujar dia.
“Yang harus menjadi prioritas adalah memastikan bahwa setiap program dan bantuan diberikan kepada mereka yang benar – benar berhak. Oleh karena itu proses verifikasi dan validasi data menjadi sangat penting. Verifikasi dan validasi bukan sekedar proses administrasi, melainkan menjadi fondasi dalam merumuskan kebijakan yang adil dan tepat sasaran, dengan data yang akurat. Sehingga memastikan bahwa setiap intervensi pemerintah memberikan dampak nyata dalam menurunkan angka kemisikinan dan kemiskinan ekstrim” jelas Yosef Lede.
Di akhir sambutannya Yosef Lede juga mengajak seluruh pendamping PKH untuk dapat bekerja kolaborasi dengan baik Bersama pemerintah Kabupaten Kupang dalam upayanya menurunkan tingkat keminsikan dan kemiskinan ekstrim di Kabupaten Kupang.
Menurut Yosef Lede, ia dan Wakil Bupati serta jajaran pemerintah Kabupaten Kupang tidak dapat bekerja sendiri memberanta yuks kemiskinan di Kabupaten Kupang, dan butuh bantuan semua pihak. Terutama pendamping PKH, dalam memberikan data yang real mengenai jumlah penduduk berkategori miskin dan miskin ekstrim di Kabupaten Kupang.
Turut hadir dalam kesempatan tersebut, Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Kupang, dan Kepala Dinas Sosial Kabupaten Kupang. (Tery).
Tetap Terhubung Dengan Kami:
Ikuti Kami
Subscribe
CATATAN REDAKSI: Apabila Ada Pihak Yang Merasa Dirugikan Dan /Atau Keberatan Dengan Penayangan Artikel Dan /Atau Berita Tersebut Diatas, Anda Dapat Mengirimkan Artikel Dan /Atau Berita Berisi Sanggahan Dan /Atau Koreksi Kepada Redaksi Kami Laporkan,
Sebagaimana Diatur Dalam Pasal (1) Ayat (11) Dan (12) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 Tentang Pers.
