KUPANG, FLOBAMORA-SPOT — Rencana pemerintah untuk kembali menerapkan pembelajaran daring bagi siswa usai libur Lebaran 2026 menuai beragam tanggapan dari orang tua di Nusa Tenggara Timur.
Mereka memahami tujuan kebijakan tersebut, namun juga menyampaikan sejumlah kekhawatiran terkait efektivitas pelaksanaannya.
Ferdi Hayong, warga Desa Penfui Timur, Kabupaten Kupang, menilai kebijakan pemerintah memiliki pertimbangan tertentu, terutama dalam menjaga kondisi yang belum sepenuhnya stabil. Namun, ia mengingatkan agar pengalaman sebelumnya menjadi bahan evaluasi.
“Sebagai orang tua, kami memahami alasan pemerintah. Tetapi pembelajaran daring sebelumnya tidak selalu efektif. Anak-anak sering kesulitan memahami materi, apalagi dengan keterbatasan jaringan dan minimnya interaksi dengan guru,” ujarnya Selasa (24/3/26).
Senada, Goris Takene, warga Kelurahan Bello, Kota Kupang, mengungkapkan bahwa sistem daring juga memberi beban tambahan bagi orang tua, khususnya yang bekerja.
“Tidak semua orang tua punya waktu dan kemampuan mendampingi anak belajar di rumah. Ini menjadi tantangan tersendiri agar anak tetap bisa mengikuti pelajaran dengan baik,” katanya.
Menurut mereka, jika kebijakan ini tetap diberlakukan, pemerintah perlu memastikan kesiapan infrastruktur pendukung. Bantuan kuota internet, peningkatan kualitas jaringan, serta metode pembelajaran yang lebih interaktif dinilai sangat penting untuk menunjang keberhasilan belajar siswa.
Selain itu, opsi pembelajaran tatap muka terbatas juga diharapkan dapat dipertimbangkan, dengan tetap mengedepankan protokol yang memadai.
“Kami mendukung kebijakan pemerintah yang bertujuan baik, terutama demi keselamatan dan masa depan pendidikan anak-anak. Namun, kesiapan yang matang sangat diperlukan agar proses belajar tidak dirugikan,” ujar mereka.
Sebelumnya di Jakarta, Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Pratikno, menyatakan pemerintah tengah mengkaji penerapan pembelajaran daring pasca-Lebaran 2026 sebagai bagian dari strategi efisiensi energi.
Ia menegaskan kebijakan tersebut akan dirumuskan secara hati-hati, berbasis data, dan tetap menjamin proses pembelajaran serta pelayanan publik berjalan optimal. (goe).
Tetap Terhubung Dengan Kami:
Ikuti Kami
Subscribe
CATATAN REDAKSI: Apabila Ada Pihak Yang Merasa Dirugikan Dan /Atau Keberatan Dengan Penayangan Artikel Dan /Atau Berita Tersebut Diatas, Anda Dapat Mengirimkan Artikel Dan /Atau Berita Berisi Sanggahan Dan /Atau Koreksi Kepada Redaksi Kami Laporkan,
Sebagaimana Diatur Dalam Pasal (1) Ayat (11) Dan (12) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 Tentang Pers.
