KUPANG, FLOBAMORA-SPOT — Berita tentang seorang anak di Nusa Tenggara Timur yang memilih mengakhiri hidupnya, dan meninggalkan sepucuk surat untuk sang ibu, mengguncang batin seantero Nusantara termasuk saya.
Peristiwa ini bukan hanya karena tragedinya, tetapi karena alasan yang menyertainya, sesuatu yang bagi saya dan bagi banyak orang tampak sepele, namun bagi keluarga miskin ekstrem, menjadi beban yang nyaris mustahil dipikul.
Pada 2 Februari 2026, Kompas merilis berita yang seharusnya tidak sekadar dibaca, lalu dilupakan. Seorang anak di NTT bunuh diri. Ia meninggalkan surat untuk ibunya.
Di balik peristiwa itu, terselip kenyataan pahit tentang kemiskinan yang tidak selalu tampak dalam angka statistik, tetapi nyata menghantui kehidupan sehari-hari masyarakat kecil.
Harga buku dan pena, mungkin saja tidak sampai Rp 10.000.
Angka yang bagi sebagian besar masyarakat kota mungkin setara segelas kopi atau uang parkir. Namun bagi keluarga miskin ekstrem, Rp 10.000 adalah jarak antara harapan dan keputusasaan. Untuk mendapatkannya, dibutuhkan pengorbanan: menjual hasil kebun yang tak seberapa, menunda makan, atau menahan kebutuhan lain yang sama mendesaknya.
Sebagai pengamat kemasyarakatan, saya kerap menyaksikan bagaimana kemiskinan bekerja secara senyap. Ia tidak selalu berteriak, tetapi perlahan menggerus rasa percaya diri, harga diri, dan harapan, terutama pada anak-anak. Ketika seorang anak merasa menjadi beban karena tak mampu memenuhi kebutuhan sekolahnya, di situlah kegagalan kita sebagai masyarakat dan negara mulai nyata.
Tragedi ini bukan semata soal bunuh diri seorang anak. Ini adalah potret ketimpangan struktural, rapuhnya jaring pengaman sosial, dan minimnya kehadiran negara dalam detail-detail kecil kehidupan warga miskin. Kita terlalu sering berbicara tentang pembangunan, pertumbuhan ekonomi, dan bonus demografi, tetapi lupa memastikan bahwa anak-anak di pelosok negeri memiliki akses paling dasar untuk bertahan dan bermimpi.
Kondisi ekonomi saat ini yang kian menekan, harga kebutuhan pokok yang terus naik, serta kesempatan kerja yang terbatas, memperberat beban keluarga miskin.
Dalam situasi seperti itu, sekolah, yang seharusnya menjadi ruang aman dan harapan, justru bisa berubah menjadi sumber tekanan psikologis ketika kebutuhan dasarnya tak terpenuhi.
Peristiwa ini seharusnya menjadi alarm keras bagi kita semua. Bahwa kemiskinan bukan hanya soal tidak punya uang, tetapi soal hilangnya rasa aman, martabat, dan masa depan. Rp 10.000 tidak pernah benar-benar soal nominal, melainkan soal ketidakadilan yang dibiarkan berlangsung terlalu lama.
Semoga surat kecil yang ditinggalkan anak itu tidak berlalu sebagai berita sesaat. Ia adalah pengingat sunyi bahwa di negeri ini, masih ada anak-anak yang menanggung beban terlalu berat untuk usia mereka, beban yang seharusnya kita pikul bersama.
Tragedi ini seharusnya menjadi peringatan keras bagi pemerintah, khususnya melalui Dinas Pendidikan, bahwa kemiskinan ekstrim masih menjadi penghalang nyata bagi hak dasar anak untuk bersekolah.
Negara tidak boleh absen dalam urusan-urusan kecil yang justru menentukan hidup dan mati harapan seorang anak.
Dinas Pendidikan perlu memastikan bantuan pendidikan menyentuh kebutuhan paling mendasar siswa miskin, buku, alat tulis, seragam, dan biaya penunjang sekolah, secara cepat, tepat sasaran, dan tanpa prosedur berbelit.
Sekolah juga harus diperkuat sebagai ruang aman, dengan guru yang peka terhadap tekanan psikologis anak-anak dari keluarga rentan.
Ke depan, diperlukan sinergi nyata antara Dinas Pendidikan, Dinas Sosial, dan sektor kesehatan agar anak-anak miskin mendapatkan perlindungan menyeluruh.
Pendidikan tidak boleh menjadi sumber tekanan, melainkan jalan keluar dari kemiskinan. Negara harus hadir sebelum harapan anak-anak kembali dirampas oleh keadaan. (Catatan di Bulan Kasih Sayang: Oleh: Goris Takene, SE.,Pengamat Kemasyarakatan).
Tetap Terhubung Dengan Kami:
Ikuti Kami
Subscribe
CATATAN REDAKSI: Apabila Ada Pihak Yang Merasa Dirugikan Dan /Atau Keberatan Dengan Penayangan Artikel Dan /Atau Berita Tersebut Diatas, Anda Dapat Mengirimkan Artikel Dan /Atau Berita Berisi Sanggahan Dan /Atau Koreksi Kepada Redaksi Kami Laporkan,
Sebagaimana Diatur Dalam Pasal (1) Ayat (11) Dan (12) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 Tentang Pers.
