KALABAHI, FLOBAMORA-SPOT — Desa Adang Buom, Kecamatan Teluk Mutiara, Kabupaten Alor, menyimpan beragam potensi alam dan sumber daya manusia yang menjanjikan.
Namun, pengembangan potensi tersebut masih membutuhkan proses panjang yang ditopang oleh konsistensi kebijakan, partisipasi aktif masyarakat, serta perubahan pola pikir menuju kemandirian desa.
Kepala Desa Adang Buom, Jamilah Kou, SE, mengungkapkan, sekitar 80 persen warga desa masih menggantungkan hidup pada sektor pertanian. Sementara sisanya bekerja sebagai aparatur sipil negara (ASN dan P3K), anggota TNI/Polri, nelayan, serta pekerja lepas di berbagai sektor informal.
“Potensi desa kami sebenarnya cukup besar, tetapi saat ini masih dalam tahap pembenahan. Pembangunan desa bukanlah pekerjaan instan.
Ia adalah proses panjang yang menuntut kerja bersama, kesabaran, dan komitmen yang berkelanjutan,” ujar Jamilah Kou, perempuan kelahiran Kalabahi, 2 Desember 1976 Minggu (1/2/26).
Selain sektor pertanian, Desa Adang Buom juga memiliki potensi wisata alam yang belum tergarap secara optimal.
Di wilayah ini terdapat Pantai Buono, yang selama ini dimanfaatkan warga sebagai lokasi pemandian dan kolam cuci.
Ada pula Air Terjun Buding Bo, yang menyimpan daya tarik wisata alam namun masih membutuhkan penataan serta dukungan infrastruktur dasar.
Memasuki tahun keempat masa kepemimpinannya, Jamilah mengakui, mendorong pembangunan desa tidak lepas dari berbagai tantangan.
Salah satu kendala utama adalah rendahnya upah kerja, yang berdampak pada minimnya minat sebagian warga untuk terlibat langsung dalam kegiatan pembangunan desa.
“Semangat gotong – royong terus kami dorong, tetapi memang tidak mudah. Masih ada kecenderungan sebagian masyarakat menunggu bantuan. Mereka lebih terdorong bekerja jika ada insentif atau bantuan langsung,” ungkapnya.
Kondisi tersebut, menurut Jamilah, menjadi tantangan serius dalam upaya membangun kemandirian desa.
“Ketergantungan terhadap bantuan dikhawatirkan dapat menghambat tumbuhnya semangat kerja kolektif serta partisipasi aktif masyarakat dalam pembangunan”, ujar dia.
Untuk menjawab tantangan itu, Pemerintah Desa Adang Buom secara konsisten melakukan pendekatan persuasif dan edukatif. Setiap forum pertemuan desa dimanfaatkan sebagai ruang dialog untuk menanamkan pemahaman bahwa pembangunan desa merupakan tanggung jawab bersama antara pemerintah dan masyarakat.
“Dalam setiap pertemuan, kami selalu menyampaikan himbauan dan memberikan pemahaman bahwa tanpa keterlibatan aktif warga, potensi sebesar apa pun tidak akan berkembang secara maksimal,” tegasnya.
Lebih lanjut, Jamilah Kou kepada media ini di Kalabahi menyatakan, Pemerintah Desa Adang Buom terbuka terhadap setiap usulan program dari masyarakat, sepanjang usulan tersebut selaras dengan kebutuhan desa dan kemampuan keuangan yang tersedia. Seluruh perencanaan dan pelaksanaan program, kata dia, akan disesuaikan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes).
Ia juga mengingatkan bahwa desa saat ini turut merasakan pemangkasan anggaran yang cukup signifikan, sehingga diperlukan kebijakan yang cermat serta penetapan skala prioritas pembangunan.
“Kita perlu saling memahami kondisi keuangan desa. Dengan keterbatasan anggaran yang ada, pemerintah desa harus berhati-hati dalam menetapkan program, namun tetap berkomitmen menjawab kebutuhan masyarakat secara bertahap,” ujarnya.
Meski demikian, Jamilah menegaskan, keterbatasan anggaran tidak menjadi alasan untuk berhenti berbenah.
Pemerintah Desa Adang Buom, katanya, tetap berkomitmen mendorong pengelolaan potensi desa secara terarah demi peningkatan kesejahteraan seluruh warga.
Ia berharap, melalui kesadaran kolektif, kerja sama yang kuat, serta pemanfaatan potensi alam dan sumber daya manusia secara berkelanjutan, Desa Adang Buom dapat tumbuh menjadi desa yang mandiri, produktif, dan berdaya saing di masa depan. (goe).
Tetap Terhubung Dengan Kami:
Ikuti Kami
Subscribe
CATATAN REDAKSI: Apabila Ada Pihak Yang Merasa Dirugikan Dan /Atau Keberatan Dengan Penayangan Artikel Dan /Atau Berita Tersebut Diatas, Anda Dapat Mengirimkan Artikel Dan /Atau Berita Berisi Sanggahan Dan /Atau Koreksi Kepada Redaksi Kami Laporkan,
Sebagaimana Diatur Dalam Pasal (1) Ayat (11) Dan (12) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 Tentang Pers.
