KUPANG, FLOBAMORA-SPOT –— Ketimpangan gaji antara Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) kembali menjadi sorotan publik.
Dalam beberapa bulan terakhir, sejumlah PNS di berbagai daerah menyuarakan kegelisahan atas perbedaan signifikan dalam besaran penghasilan. PPPK disebut menerima gaji lebih tinggi meskipun memiliki jabatan dan beban kerja yang setara.
Saat ini, penggajian PNS mengacu pada Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 5 Tahun 2024, sedangkan PPPK mengikuti skema yang diatur dalam Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 11 Tahun 2024.
Perbedaan dasar hukum ini menyebabkan disparitas yang cukup mencolok, terutama dalam komponen tunjangan dan potongan pensiun.
PNS Keluhkan Ketimpangan.
Seorang guru PNS di Kabupaten Kupang, yang enggan disebutkan namanya, mengaku merasa kecewa dengan kondisi tersebut.
“Kami yang sudah puluhan tahun mengabdi malah mendapat penghasilan lebih rendah dari teman-teman PPPK yang baru masuk. Ini menimbulkan rasa tidak adil dan memengaruhi semangat kerja kami,” ujarnya.
Hal senada disampaikan seorang staf teknis di lingkungan Pemkot Kupang.
Ia menyebut tunjangan PPPK dalam beberapa kasus bisa mencapai dua kali lipat dari yang diterima oleh PNS di jabatan yang sama.
“Kami bertanya-tanya, apakah ini bentuk penghargaan atas loyalitas atau justru sebaliknya?” katanya.
Faktor Perbedaan: Potongan Pensiun dan Skema Tunjangan.
Pemerhati ekonomi dan pemerintahan Kota Kupang, Oskar Manehat, SE, MM, saat dimintai tanggapannya menjelaskan bahwa salah satu faktor utama yang menyebabkan kesenjangan adalah tidak adanya potongan dana pensiun pada gaji PPPK.
“PNS mendapat gaji yang sudah dipotong untuk iuran pensiun, sementara PPPK tidak. Ini membuat nominal gaji bersih PPPK terlihat lebih besar, meskipun pada kenyataannya mereka tidak mendapatkan jaminan pensiun seperti PNS,” terangnya Selasa (8/7).
Oskar menyarankan pemerintah perlu melakukan peninjauan ulang terhadap skema penggajian ASN agar lebih adil.
“Perlu ada penyamaan struktur golongan, termasuk pengaturan soal tunjangan dan potongan pensiun. Kalau tidak, kondisi ini akan memicu friksi horizontal di lingkungan birokrasi,” tegasnya.
Mendesak Revisi dan Harmonisasi Regulasi
Lebih lanjut, Oskar Manehat mendorong agar pemerintah pusat, dalam hal ini Kementerian PAN-RB dan Kementerian Keuangan, segera duduk bersama menyusun revisi sistem penggajian yang harmonis antara PNS dan PPPK.
“Pemerintah harus hadir dan memastikan tidak ada kesenjangan mencolok antar status kepegawaian. ASN sebagai tulang punggung pelayanan publik mesti diperlakukan secara adil dan proporsional,” pungkasnya.
Hingga berita ini diturunkan, belum ada tanggapan resmi dari Kementerian PAN-RB mengenai desakan revisi skema gaji ASN ini.(goe).
Tetap Terhubung Dengan Kami:
Ikuti Kami
Subscribe
CATATAN REDAKSI: Apabila Ada Pihak Yang Merasa Dirugikan Dan /Atau Keberatan Dengan Penayangan Artikel Dan /Atau Berita Tersebut Diatas, Anda Dapat Mengirimkan Artikel Dan /Atau Berita Berisi Sanggahan Dan /Atau Koreksi Kepada Redaksi Kami Laporkan,
Sebagaimana Diatur Dalam Pasal (1) Ayat (11) Dan (12) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 Tentang Pers.
