OELAMASI, FLOBAMORA-SPOT — Pemerintah Kabupaten Kupang masuk lima Kabupaten terbaik dalam pengelolaan APBD 2024. Hal ini mendapat apresiasi dari Pimpinan DPRD Kabupaten Kupang.
“Pertama-tama tentu saya menyampaikan terimakasih buat bapak penjabat bupati dan semua pimpinan OPD kabupaten kupang dimana prestasi yang diraih harus dipertahankan. Karena itu semua kerja keras dari penjabat bupati kupang dan semua pimpinan OPD kabupaten kupang. Penghargaan ini sangat luarbiasa tentu semua berkompetisi dan saya atas nama pimpinan dan anggota DPRD kabupaten kupang dan semua masyarakat kabupaten kupang menyampaikan apresiasi kepada penjabat bupati kupang dan termasuk pemda untuk prestasi yang diraih”,, ujar Ketua DPRD Kabupaten Kupang Drs. Daniel Taimenas di sela-sela kunjungan di Rumah Jabatan Bupati Kupang Selasa (25/12).
Taimenas berharap, prestasi ini dijaga dan dipertahankan untuk tahun berikut.
“Harapan saya kedepan tetap dipertahankan supaya menyangkut menambah pendapatan asli daerah juga insentif daerah dari bantuan-bantuan pemerintah pusat, menambah penghasilan daerah”, ucap dia.
Mengenai adanya peran anggota DPRD dalam hal ini Ketua DPC Partai Golkar itu mengatakan, pemerintah dan DPRD harus selalu duduk bersama.
“Untuk peran bersama kami sebagai ketua badan anggaran tentunya hal yang menyangkut keuangan daerah perlu kita duduk sama-sama dengan pemerintah kabupaten kupang. Kita sama- sama kerja dan prestasi yang diraih itu kerjasama antara kita dan pemerintah”, pungkas dia.
Penjabat Bupati Kupang Alexon Lumba mengatakan, Pemkab Kupang mendapatkan penghargaan dalam bidang realisasi Pendapatan asli daerah tertinggi di Indonesia dari Kemendagri, Dirjen BinaKeuangan Daerah.
“Jadi yang dapat ini hanya, lima Kabupaten dan lima kota. Pemberian penghargaan berlangsung Rabu 18 Desember 2024 berupa piagam penghargaan dan Piala” ujar Alex. Senin (23/12).
Menurut dia, penghargaan ini merupakan sebuah kebanggaan juga motifasi bagi Kabupaten Kupang, supaya di tahun mendatang pengelolaan keuangan daerah bisa lebih baik.
Ia mengatakan, di NTT hanya satu kabupaten yang mendapatkan penghargaan ini.
“Terus terang dari 22 Kabupaten Kota hanya Kabupaten Kupang yang mendapatkan penghargaan dengan pemerintah provinsi”, ucap dia. Ia menilai, selama ini pemerintah keliru dalam mengelola anggaran, dimana belanja tidak memperhitungkan pendapatan.
“Seharusnya kita pikirkan dulu pendapatan asli daerah baru kita tentukan belanja. Jangan kita tentukan pendapatan, belanja menyesuaikan. Teknis penganggaran itu belum menukik. Idealnya, kita tetapkan pendapatan, baru belanja menyesuaikan”, terang dia.
Adakah anggaran yang digelontorkan pemerintah pusat atas prestasi yang diraih ? “Kita mendapatkan tambahan anggaran sebesar 13 milyar. Kita harapkan tahun depan lebih besar lagi”, ujar dia Keadaan terakhir PAD Kabupaten Kupang.
Lalu bagaimana Kondisi terakhir PAD Kabupaten Kupang pak Bupati?
” Yang pasti dia (PAD) lebih baik dari tahun lalu. Tahun lalu realisasi sampai akhir tahun itu 58 persen dari target setelah perubahan, tahun ini sudah mencapai 73, 69 persen per 23 Desember 2024″, terang dia.
Selama ini belanja, lebih besar dari pendapatan. Apakah proses ini yang salah kemudian dibenahi oleh pak Penjabat dan tim lalu mendapat penghargaan ini?
“Bukan. Selama ini kan kita, kerja tim. Proses ini sebenarnya tahun tahun kemarin benar. Tidak ada, yang salah dalam proses penganggaran. Jadi, kita, harus jeli melihatnya saja. Tahun ini mungkin saya agak jeli. Tidak ada, yang salah, tidak ada yang benar”, tambah Alex. Ia minta pemerintah Kabupaten Kupang mempertahankan penghargaan ini. “Prestasi yang kita sudah raih ini dipertahankan bahkan bisa tambah lagi satu dua penghargaan”, tambah dia.
Kepala Bapenda Hadir saat terima penghargaan
Kepala Bapenda Kabupaten Kupang Frans Tloen menjelaskan, saat pemerintah pusat menyerahkan penghargaan dirinya ada bersama Pj. Bupati.
Tentang target PAD menurut dia, capaian sekarang ini sudah di atas 74%.
“Hal ini terjadi karena ada kolaborasi antara baik dari Bapenda dan teman-teman OPD penghasil PAD. Ini juga hasil kerja dari pak Penjabat. Selama ini memang kita kerja kolaborasi tapi masing-masing ya berupaya untuk mencapai target sendiri-sendiri. Namun dengan adanya pak pj. kita kolaborasi bisa mencapai sebesar itu. PAD yang paling besar ada di Bapenda reasilasi 30 M. Target kami 38 M. Sekarang ini sudah 29 dan diharapkan akir tahun ini bisa 30 miliar. Kalau OPD penyumbang PAD terkecil itu nakertrans karna kaitannya dengan tenaga kerja orang asing yang kerja di kabupaten Kupang”, urai Frans.
Mengenai upaya menarik pajak yang belum dibayar Frans menegaskan, pihaknya bekerjasama dengan Aparat Penegak Hukum.
“Pada bulan Oktober itu kita pasang plang KPK dan mereka sudah bayar kurang lebih 200jt dan sekarang masih hitungan untuk berikutnya. Hanya, 200 juta karena disitukan kita lakukan, ada yang sudah beli karcis. Karcis yang dibeli dari pemda yang mereka bayar itu mereka restitusi dan sebenarnya dia bayar sekitar 6 ratusan juta di tahap pertama posisi 42%. Memang dia di atas 1 miliar hanya dia karena ketika mereka restitusi karcis itu yang tersedia rab dari pada mereka. Tahap pertama yang 6 ratusan juta lebih. Hanya ketika mereka angkat sudah dengan karcis yang dikeluarkan bapenda. Yang kita hitung restitusi karena tidak mungkin mereka bayar Dobel. (Sintus).
Tetap Terhubung Dengan Kami:
Ikuti Kami
Subscribe
CATATAN REDAKSI: Apabila Ada Pihak Yang Merasa Dirugikan Dan /Atau Keberatan Dengan Penayangan Artikel Dan /Atau Berita Tersebut Diatas, Anda Dapat Mengirimkan Artikel Dan /Atau Berita Berisi Sanggahan Dan /Atau Koreksi Kepada Redaksi Kami Laporkan,
Sebagaimana Diatur Dalam Pasal (1) Ayat (11) Dan (12) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 Tentang Pers.
