LABUAN BAJO, FLOBAMORA-SPOT – Badan Pelaksana Otorita Labuan Bajo Flores (BPOLBF) melaksanakan Webinar kepariwisataan di bawah tema “Outlook Kepariwisataan sebagai New Economy Labuan Bajo Flores-NTT”.
Webinar berlangsung di Labuan Bajo, Manggarai Barat Rabu (27/03/2024).
Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Menparekraf), Sandiaga Salahuddin Uno dalam sambutannya mengungkapkan harapan agar melalui pemahaman pariwisata sebagai sektor new economy dapat menjawab tantangan dan peluang ke depan, sehingga membawa perubahan pada lanskap bisnis Indonesia dan memberi dampak pada perekonomian daerah.
“Sektor new economy belakangan menjadi topik yang hangat dibicarakan sebagai periode transformasi dari ekonomi berbasis manufaktur, menuju ekonomi berbasis jasa seperti tourism & hospitality. Semoga melalui kegiatan webinar ini, dapat menambah wawasan tentang sektor new economy, dan membawa perubahan pada lanskap bisnis Indonesia, karena berdampak pada perekonomian daerah. Serta Badan Otorita dan Kemenparekraf dapat terus menjadi mitra bersama untuk mengembangkan kepariwisataan di wilayah Floratama, NTT secara khusus dan Indonesia secara umum,” ungkap Sandi.
Senada, Penjabat Gubernur Nusa Tenggara Timur G.L Kalake menyampaikan, sektor pariwisata sebagai salah satu sektor unggulan di NTT telah memberi dampak yang signifikan terhadap perekonomian daerah.
“Pariwisata telah menjadi industri yang memberikan kontribusi besar dalam pertumbuhan ekonomi secara cepat dengan berbagai aspek yaitu kesempatan kerja dan peningkatan taraf hidup melalui sektor usaha ekonomi kreatif dan pariwisata. Dengan ditetapkannya Pariwisata sebagai sektor unggulan dalam pembangunan bangsa memberikan dampak yang besar terhadap pembangunan sektor pariwisata di NTT,” jelas Ayodhia.
Kegiatan tersebut menghadirkan 4 narasumber; Drs. Rikard Bagun, Redaktur Senior Kompas; Dr. Andreas Hugo Pareira, M.A., Anggota Komisi X DPR RI; dan Dra. Francisia Ery Seda, M.A., Ph.D. Peneliti dan Sosiolog FISIP UI; Dr. Frans Teguh, MA. Plt. Dirut BPOLBF sekaligus Staf Ahli Menteri Bidang Pembangunan Berkelanjutan dan Konservasi Kemenparekraf.
Webinar ini juga dimoderatori oleh Dr. Ing. Ignas Iryanto Djou, SF, M.Eng.Sc, CSRS dan diikuti 99 peserta dan sebanyak 50,6% berasal dari NTT dan 49,4% berasal dari luar NTT (Bima, Bali, Pulau Jawa, Jakarta, Kalimantan, dan Papua).
Membahas Perspektif Tantangan Global – Lokal dan Trend Kepariwisataan Ke Depan, Rikard Bagun menyampaikan, pariwisata merupakan topik yang dibicarakan semua orang di semua negara dan sebagai salah satu Destinasi Pariwisata Super Prioritas (DPSP), Labuan Bajo perlu melihat tantangan itu sebagai peluang.
“Dalam skala global semua orang dan semua negara itu berbicara tentang pariwisata dan pasarnya itu sama termasuk di dalamnya adalah Labuan Bajo. Ini adalah tantangan bagi kita tetapi juga peluang yang begitu lebar. Target kunjungan ke Indonesia di tahun 2030 adalah sebesar 1.8 Milyar wisatawan. Kita harapkan agar angka ini juga terdistribusi ke Labuan Bajo, Flores, NTT. Di sisi lain kita juga harus siap, tidak hanya pemerintahnya saja, pelaku industrinya saja, tetapi juga masyarakatnya,” ungkap Redaktur Senior Kompas tersebut.
Untuk menangkap peluang dan menghadapi tantangan tersebut, Francisia Ery Seda menjelaskan telah terjadi transformasi sosial budaya dimana pariwisata hadir dengan membawa dua dampak sekaligus baik negatif maupun positif.
Menurut dia, strategi yang dapat dilakukan adalah melalui Kebijakan Pemerintah yang inklusif dan transformatif guna mendukung Komunitas Lokal sehingga mampu untuk mengembangkan jati diri walaupun langsung bertemu dengan budaya asing melalui pengembangan industri pariwisata
“Perlu adanya strategi pembangunan pariwisata yang memberikan prioritas pada komunitas lokal, dalam arti memberikan tindakan afirmatif sehingga komunitas lokal dapat bersaing secara sehat dengan kaum migran pendatang dari luar Labuan Bajo,” jelas Dosen Studi Pembangunan Departemen Sosiologi FISIP UI tersebut.
Pengembangan DPSP Labuan Bajo yang terintegrasi dan berdampak untuk Flores dan NTT secara keseluruhan membutukan orkestrasi ekosistem kepariwisataan dari semua unsur di dalamnya.
Frans Teguh dalam paparannya menjelaskan, terdapat 4 isu utama dalam pengembangan pariwisata di Labuan Bajo yaitu keterpaduan infrastruktur berkelanjutan, SDM dan kontribusi lokal, penyediaan komoditas lokal penunjang pariwisata, dan peningkatan kapasitas destinasi yang kesemuanya memerlukan kolaborasi dan kolaboraksi yang sinergis di antara pemangku kepentingan untuk dapat keluar dari 4 isu kritis tersebut.
“Saat ini BPOLBF sendiri telah mengadakan dan merencanakan beberapa program yakni orkestrasi tata kelola pariwisata di Labuan Bajo melalui forum-forum stakeholder, Forum Tata Kelola, pembentukan Sistem Terpadu Pintu Masuk Taman Nasional Komodo sebagai World Heritage Site & Cagar Biosfer, Tourism Information Center Labuan Bajo Flores, Forum dengan Lembaga Internasional/LSM, Forum GM Hotel, dan Forum dengan Asosiasi/Komunitas. Melalui program ini diharapkan ada integrasi antar lembaga dalam menjalanakan peran dan fungsinya sehingga bisa memberi dampak pada ekonomi dan sosial kita. Mari jadikan sektor ini menjadi peluang ke depan,” tegas Frans.
Melengkapi dari perspektif berbeda, narasumber lainnya, Andreas Hugo Pareira, Anggota Komisi X DPR RI memberikan prespektif politik dalam pembangunan kepariwisataan.
“Dari segi politik, selain menjalankan fungsi pengawasan, kami di DPR RI juga berperan sebagai mediator yang mempertemukan kepentingan pemerintah pusat dengan daerah. Dan selama ini prosesnya telah berlangsung secara kontinu terutama dalam meningkatkan kapasitas SDM bukan hanya di DPSP saja tetapi juga daerah-daerah lain di sekitarnya,” tegas Andre.
Sebagai penutup, Ni Wayan Giri Adnyani Sekretaris Utama Meparekraf juga menjelaskan, pariwisata sebagai new economy dapat maksimal dirasakan apabila keterlibatan masyarakat lokal melalui komunitas-komunitas juga aktif.
“Dengan meningkatnya aktivitas perjalanan wisatawan yang berkunjung ke berbagai destinasi wisata di Indonesia, mendorong juga berkembangnya industri kreatif dimana banyak melibatkan masyarakat atau komunitas lokal. Pemberdayaan masyarakat lokal melalui kepentingan pariwisata menjadi jalan yang membuka kesempatan kerja lebih luas bagi masyarakat untuk turut mengembangkan destinasi wisata, penciptaan produk ekraf, pelestarian budaya dan lingkungan,” tutupnya. (BAP_NTT/Sintus).
Tetap Terhubung Dengan Kami:
Ikuti Kami
Subscribe
CATATAN REDAKSI: Apabila Ada Pihak Yang Merasa Dirugikan Dan /Atau Keberatan Dengan Penayangan Artikel Dan /Atau Berita Tersebut Diatas, Anda Dapat Mengirimkan Artikel Dan /Atau Berita Berisi Sanggahan Dan /Atau Koreksi Kepada Redaksi Kami Laporkan,
Sebagaimana Diatur Dalam Pasal (1) Ayat (11) Dan (12) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 Tentang Pers.
