KUPANG, FLOBAMORA-SPOT – Pemerintah Provinsi NTT bersama para Bupati, Penjabat Bupati, Penjabat Walikota dan berbagai unsur lainnya melakukan rapat Koordinasi bahas strategi penurunan stunting di NTT.
Kegiatan berlsngsung di Kantor Bupati Kupang Senin (20/11/23).
Penjabat Gubernur NTT Ayodhia G. L. Kalake, SH, MDC hadir dan membuka sekaligus memimpin Rapat Koordinasi (Rembuk Stunting) tersebut.
Dalam momentum tersebut, Penjabat Gubernur NTT Ayodhia Kalake memberikan apresiasi kepada pemerintah Kabupaten/Kota atas segala usaha dan kerja kerasnya dalam upaya penurunan stunting.
“Pada moment yang bermartabat ini, saya memberi apresiasi kepada Pemerintah Kabupaten/Kota yang telah berupaya keras dan menunjukkan komitmen dalam upaya penurunan stunting. Penghargaan yang sama juga bagi seluruh elemen yang turut mengambil bagian dalam upaya penurunan stunting termasuk lembaga Mitra Pembangunan yang juga telah berkontribusi dan mendukung Pemerintah Provinsi NTT. Harapan ke depan agar praktik baik kerja kolaborasi ini harus terus kita kreasikan untuk menyelesaikan berbagai persoalan serius di Provinsi ini”, Ucap Pj. Gubernur NTT.
Pj. Gubernur NTT Ayodhia juga berharap, setiap program penurunan stunting dapat mendorong perekonomian Masyarakat. Terdapat juga beberapa poin atau catatan yang disampaikan Ayodhia Kalake terkait percepatan penurunan angka Stunting.
“Program-program penurunan stunting juga diharapkan dapat mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat. Ada beberapa hal yang dapat kita catat terkait dengan percepatan penurunan angka Stunting. Pertama, perlu langkah terobosan dan inovatif yang tidak hanya menjadi rutinitas semata. Kedua, intervensi, spesifik dan tepat sasaran. Ketiga, menentukan sasaran yang tepat dalam hal ini remaja, ibu hamil dan anak stunting/ balita stunting. Keempat, membuat gerakan anak asuh ataupun orang tua asuh. Kelima, cakupan air bersih. Keenam, gerakan dapur sehat 2 butir telur dan 1 gelas susu. Ketujuh, melakukan monitoring terhadap tingkat keaktifan posyandu dan memberikan perhatian khusus terhadap daerah-daerah tertentu yang masih tinggi tingkat presentasi stuntingnya. Kedelapan, optimalisasi anggaran yang ada baik itu melalui DAU, Dana Desa atau DOK sehingga akan didapatkan penanganan terpadu untuk mengatasi masalah stunting ini”, jelas Pj. Gubernur Ayodhia.
Lebih lanjut Penjabat Gubernur NTT juga berharap agar rapat koordinasi yang diselenggarakan hari ini dapat menemukan sebuah langkah konkrit dan solutif dalam upaya penurunan stunting yang ada di Provinsi Nusa Tenggara Timur.
“Saya berharap bahwa rapat koordinasi hari ini mampu menemukan dan menyepakati langkah-langkah konkrit dan solutif secara bersama sebagai upaya Preventif ke depan khusunya bagi penanganan Balita Tidak Naik Berat Badan 1 kali (Balita ‘T”) pada masing-masing kabupaten/kota. Setiap masukan dan kontribusi dalam kegiatan ini harus dipastikan tercatat dengan baik untuk dirumuskan dalam implementasi kegiatan selanjutnya demi mewujudkan SDM yang unggul dan berdaya saing tinggi untuk NTT Maju dan Sejahtera”, Harap Pj. Gubernur NTT.
Bupati Kupang Drs. Korinus Masneno, M.Si dalam sambutannya menyampaikan ucapan selamat datang sekaligus terima kasih atas kepercayaan yang diberikan kepada Pemerintah Kabupaten Kupang sebagai Tuan Rumah penyelenggaraan Rakor Percepatan Penurunan Stunting Provinsi NTT Tahun 2023.
“Atas nama Pemerintah Kabupaten Kupang, ijinkan saya menyampaikan selamat datang kepada Bapak Ibu sekalian di Kabupaten Kupang yang sangat kita cintai ini. Saya juga menyampaikan terima kasih kepada bapak Penjabat Gubernur Nusa Tenggara Timur yang telah memilih Kabupaten Kupang sebagai tempat dilaksanakannya kegiatan Rakor Tindak Percepatan Penurunan Stunting pada kesempatan yang baik ini. Inilah sebuah kepercayaan yang harus dan mesti ditindaklanjuti dengan penuh dedikasi dan tanggung jawab”, Ungkap Bupati Kupang.
Bupati Kupang Korinus Masneno juga berharap seluruh kegiatan dapat berjalan dengan baik dan menghasilkan sebuah kajian yang komprehensif dalam upaya percepatan penurunan stunting di Provinsi NTT.
“Harapannya kegiatan hari ini dapat berjalan dengan lancar dan Bapak Ibu yang hadir pun bisa mengikuti kegiatan dengan baik tanpa adanya hambatan yang berarti. Kami juga tentu berharap kiranya kegiatan hari ini akan mampu menghasilkan kajian yang komprehensif dan adaptif dalam percepatan penurunan stunting di Provinsi Nusa Tenggara Timur khususnya di Kabupaten Kupang”, Ucap Bupati Korinus.
Dalam Rapat Koordinasi (Rembuk Stunting) Percepatan Penurunan Stunting Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2023 ini diserahkan juga bantuan berupa 1 ekor ayam dan 1 papan telur secara simbolis kepada 5 orang ibu hamil dan 5 anak penderita KEK (Kekurangan Energi Kronis) yang ada di Kabupaten Kupang oleh Ibu Penjabat Ketua TP PKK Provinsi Nusa Tenggara Timur Sofiana Milawati Kalake yang didampingi oleh Ketua TP PKK Kabupaten Kupang Ny. Damaris Masneno Mooy dan Wakil Ketua TP PKK Kabupaten Kupang Lely Manafe Menny. Selanjutnya diberikan juga tablet tambah darah secara simbolis kepada 5 orang anak SMP dan 5 orang anak SMA oleh Penjabat Gubernur NTT Ayodhia Kalake yang didampingi oleh Bupati Kupang Korinus Masneno, Plt. Kepala BKKBN Provinsi NTT dr. Elsa Pongluturan dan Kepala Dinas Kesehatan, Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi NTT Ruth D. Laiskodat.
Dalam Rapat Koordinasi ini juga Penjabat Gubernur NTT menyerahkan Piagam Penghargaan Kinerja Pelaksanaan 8 Aksi Konvergasi Penurunan Stunting di Provinsi NTT Tahun 2023 kepada 10 Kabupaten Terbaik yaitu Kabupaten Flores Timur, Kabupaten Rote Ndao, Kabupaten Nagekeo, Kabupaten Malaka, Kabupaten Belu, Kabupaten Manggarai, Kabupaten Sumba Barat, Kabupaten Timor Tengah Selatan, Kabupaten Manggarai Timur dan Kabupaten Sabu Raijua. (BAP_NTT).
Tetap Terhubung Dengan Kami:
Ikuti Kami
Subscribe
CATATAN REDAKSI: Apabila Ada Pihak Yang Merasa Dirugikan Dan /Atau Keberatan Dengan Penayangan Artikel Dan /Atau Berita Tersebut Diatas, Anda Dapat Mengirimkan Artikel Dan /Atau Berita Berisi Sanggahan Dan /Atau Koreksi Kepada Redaksi Kami Laporkan,
Sebagaimana Diatur Dalam Pasal (1) Ayat (11) Dan (12) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 Tentang Pers.
